Netralitas Birokrasi

Birokrasi pemerintah merupakan suatu kekuatan yang besar sekali, sebab kegiatannya menyentuh setiap kehidupan manusia. Baik suka atau tidak suka manusia tidak bisa lepas dari kegiatan birokrasi pemerintah. Kebijakan yang dibuat (dijalankan) oleh birokrasi sangat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan manusia. Suka atau tidak suka, manusia yang hidup dalam suatu negara tertentu harus mau menerima suatu kebijakan yang telah di buat oleh birokrasi. Birokrasi pemerintah merupakan garis terdepan yang berhubungan dengan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat. Oleh karena itu, birokrasi pemerintah harus bersikap netral baik dari sisi politik yaitu bukan merupakan bagian dari kekuatan politik tertentu (partai politik) maupun dari sisi administratif. Sebab apabila birokrasi menjadi bagian dari kekuatan politik tertentu maka akan menjadi tidak netral yaitu memihak kepada kekuatan/aliran politik tersebut. Padahal dalam memberikan pelayanan umum, birokrasi pemerintah diharapkan tidak akan memihak kepada kelompok tertentu, dengan tujuan agar pelayanan umum yang dilakukan oleh pemerintah bisa diberikan pada seluruh masyarakat, tanpa membedakan aliran atau partai politik yang diikuti oleh anggota masyarakat tersebut.

Mengatasi Krisis Kepemimpinan di Indonesia

Atas banyaknya permasalahan kepemimpinan dan permasalahan bangsa yang tidak kunjung henti, menyebabkan rakyat tidak lagi percaya dengan kepemimpinan di Indonesia saat ini. Hal ini disebabkan karena moral para pemimpin kita yang rendah. Rakyat tidak butuh pemimpin yang pintar dan piawai berpidato, berpendidikan tinggi sampai S3, berpangkat militer tinggi hingga Jenderal tapi kerjanya hanya menipu dan memperdayakan rakyat. Tetapi rakyat butuh pemimpin yang mendengar tangisan pilu nasibnya dan mengulurkan tangannya untuk berdiri tegak bersama-sama dalam mengatasi masalah dengan asas kejujuran dan kepercayaan serta kerendahan dan kesederhanaan. Rakyat butuh pemimpin memikirkan masa depan anak-anak bangsa. Rakyat butuh pemimpin yang berani mengambil kebijakan untuk mengkounter harga-harga bahan pokok dan menghilangkan kebijakan pengendalian harga pada kelompok tertentu, hingga harga kebutuhan pokok dapat terjangkau hingga dapat makan nasi putih yang hangat dengan sekerat tempe sudah cukup bagi mereka.

Kualitas Pelayanan Publik

Dalam Sinambela (2010, hal : 6), secara teoritis tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat, memberikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari : 

1. Transparan, Pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. 

2. Akuntabilitas, Pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3. Kondisional, Pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. 

4. Partisipatif, Pelayanan yang mendorong peran masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatika aspirasi, kebutuhan & harapan masyarakat. 

5. Kesamaan, Hak Pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial dan lain-lain. 

6. Keseimbangan, Hak Dan Kewajiban Pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

Pengertian Pelayanan Publik

Jasa sering dipandang sebagai suatu fenomena yang rumit. Kata jasa itu sendiri mempunyai banyak arti, dari mulai pelayanan personal (personal service) sampai jasa sebagai produk. Berbagai konsep mengenai pelayanan banyak dikemukakan oleh para ahli seperti Haksever et al (2000) menyatakan bahwa jasa atau pelayanan (services) didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang menghasilkan waktu, tempat, bentuk dan kegunaan psikologis.

Definisi Kinerja

Pengelolaan suatu organisasi di daerah-daerah merupakan hal yang sangat penting dalam menjamin kelancaran kerja, terutama aparat-aparat pemerintah yang berfungsi sebagai pelayan publik dan berhubungan langsung dengan publik. Merekalah yang dituntut untuk dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sampai mencapai persyaratan atau tujuan pekerjaan yang diharapkan oleh organisasinya. Pencapaian persyaratan atau tujuan pekerjaan inilah yang biasa dikenal dengan istilah “kinerja” (Simamora, 1995).

Pengertian Evaluasi

Evaluasi mempunyai kata dasar value (nilai), sementara itu penilaian mempunyai kata dasar nilai, sehingga dapat dikatakan bahwa penilaian sama dengan evaluasi. Nilai memiliki ukuran baik dan buruk, karena itu ukuran baik sering dipadankan dengan kata-kata seperti: benar, betul, bagus, memuaskan, memenuhi syarat, menguntungkan, berguna, memadai, menarik, menyenangkan dan lain sebagainya yang berarti baik. Sementara kata buruk biasanya dinyatakan dengan kata seperti: merugikan, membosankan, memuaskan, dan kata-kata lainnya yang bermakna buruk (PKP2A II LAN Makassar, 2005).

Masalah Birokrasi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit

Sistem birokrasi yang digencar – gencarkan pemerintah menurut saya masih sangat jauh dari apa yang di inginkan oleh rakyat Indonesia. Padahal pemerintah sudah menetapkan satu kementerian khusus yang mengatur masalah birokrasi tersebut yaitu Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi namun masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan terutama masalah birokrasi dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit.

Kita coba lihat dan analisis berbagai pelayanan yang ada di rumh sakit untuk memperoleh kesehatan gratis yang menjadi jargon atau slogan kampaye beberapa calon kepala daerah saja cukup sulit bisa dirasakan oleh masyarakat golongan menengah kebawah, padahal ini menjadi prioritas dalam kampaye – kampanye politik.