Masalah Birokrasi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit

Sistem birokrasi yang digencar – gencarkan pemerintah menurut saya masih sangat jauh dari apa yang di inginkan oleh rakyat Indonesia. Padahal pemerintah sudah menetapkan satu kementerian khusus yang mengatur masalah birokrasi tersebut yaitu Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi namun masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan terutama masalah birokrasi dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit.

Kita coba lihat dan analisis berbagai pelayanan yang ada di rumh sakit untuk memperoleh kesehatan gratis yang menjadi jargon atau slogan kampaye beberapa calon kepala daerah saja cukup sulit bisa dirasakan oleh masyarakat golongan menengah kebawah, padahal ini menjadi prioritas dalam kampaye – kampanye politik.

Kita lihat saja mulai dari pengurusan kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) yang merupakan hak dari masyarakat miskin saja masih sering dipersulit oleh beberapa oknum pegawai dengan beberapa prosedur yang berbelit – belit dan bahkan mereka meminta beberapa tambahan biaya padahal mereka mengurus kartu ini karena mereka tidak memiliki sepersen pun biaya untuk berobat.

Masalah selanjutnya ada dari pihak rumah sakit karena biasa pihak rumah sakit tidak merespon cepat terhadap pasien yang menggunakan kartu jamkesmas dalam berobat bahkan mereka membedakan tempat – tempat pasien yang rawat inap yang menggunakan kartu jamkesmas dengan orang – orang kaya yang membayar seluruh biaya pengobatannya. Biasanya orang – orang kaya ditempatkan disebuah ruangan khusus yang memilika banyak fasilitas – fasilitan penunjang kesehatan, sedangkan orang – orang miskin ditempatkan di tempat yang sederhana bahkan mereka menghuni tempat tersebut bersama – sama dengan para pasien lainnya sehingga membuat tempat tersebut menjadi sempit dan sulit bagi para keluarga pasien tersebut.

Juga dalam pengurusan obat – obatan ada banyak prosedur yang berbelit – belit yang harus dilakukan oleh keluarga pasien dalam mengambil obat – obatan tersebut kalau tidak mampu ujung – ujungnya keluarga pasien tersebut diharuskan membayar obat – obatan tersebut untuk memperoleh kemudahan mandapatkan obat.

Selanjutnya dalam memperoleh perawatan dari rumah sakit, biasanya pasien dari golongan menengah kebawah hanya di rawat oleh seorang dokter umum dan perawat bahkan mereka biasanya hanya diurus oleh mahasiswa – mahasiswa yang sementara coas/praktek sehingga mereka tidak memdapatkan perawatan yang maksimal dari pihak ruumah sakit dibandingkan dengan orang – orang kaya yang memdapatkan perawatan dari dokter – dokter spesialis yang ahli dibidang penyakit pasien tersebut. Mereka mendapatkan pelayanan yang sangat maksimal dari pihak rumah sakit. 

Sehingga apabila dibandingkan pelayanan yang orang – orang golongan menegah kebawah yang memakai kartu jamkesmas sebagai alat untuk memperoleh pengobatan gratis dengan pelayanan yang orang – orang kaya dapatkan seperti sebuah pepata “ bagaikan langit dan bumi” perbandingannya masih sangat jauh padahal didalam undang – undang sudah dijelaskan secara rinci bahwa setiap warga Negara berhak memperoleh hak yang sama baik itu dari segi kesehatan dll.

Mungkin itulah sebagian kecil masalah – masalah birokrasi yang terjadi yang terjadi dinegara kita ini terutama masalah yang menyangkut tentang pelayanan – pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pihak rumah sakit, sehingga masih banyak terjadi kesenjangan – kesenjangan antara orang – orang golongan menengah kebawah – dengan orang – orang golongan menegah keatas yang mengakibatkan timbulnya masalah – malasalah lainnya.

Sehingga kami himbau kepada para elit penguasa bahwa pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat Indonesia tidak perlu ada tebang pilih sehingga pemberian pelayanan kesehatan itu bisa maksimal baik itu kepada orang miskin maupun kepada orang kaya dan jangan hanya dijadikan sebagai slogan – slogan kampaye dalam pemilihan kepala daerah sehingga apabila mereka terpilih mereka melupakan slogan – slogan tersebut yang seharusnya bisa menjadi prioritas yang paling utama dalam pembangunan daerah.

Karena apabila sumber daya manusia yang dimiliki oleh sebuah daerah itu mengalami gangguan kesehatan peningkatan hasil pendapatan asli daerah juga bisa mengalami penurunan karena menurunnya kualitas sumber daya manusia.