Sejarah Konsep Birokrasi

Konsep birokrasi dimunculkan oleh M De Gourney. Melalui surat tertanggal 1 Juli 1764 yang ditulis Baran de Grim, merujuk pada gagasan Gourney yang mengeluh tentang pemerintahan yang melayani dirinya sendiri. De Gourney menyebutkan kecenderungan itu sebagai penyakit yang disebutnya bureaumania.

Ide tentang birokrasi bukan sesuatu yang baru. Merupakan kekeliruan kalau kita mengira konsep ini baru muncul. Keluhan atas pemerintah pun bukan hal baru, yaitu setua usia pemerintahan itu sendiri. Juga, prinsip pemerintah harus dijalankan orang-orang yang baik dan cakap merupakan ide yang sudah lama berkembang di lingkungan filsuf baik Barat maupun Timur.

Machiavelli, misalnya. Dalam nasihatnya kepada pangeran, meminta pangeran memilih menteri yang cakap dan menggaji mereka agar mereka tidak mencari penghasilan dari sumber lain. Bahkan ide tentang pemerintahan yang efisien, sangat akrab di Cina jauh sebelum masehi. Di antaranya ide tentang senioriotas, sistem 'merit' statistik resmi dan laporan tertulis dipraktikan secara luas.
Sementara pada 337 SM, Shen Pu-Hai menulis serangkai prinsip yang sangat erat terkait dengan prinsip yang dikembangkan dalam Teori Administrasi abad 20.

Sejak kemunculan gagasan de Gourney, istilah birokrasi diadopsi secara luas dalam kamus politik di Eropa selama abad 18. Istilah Perancis Bureaucratie ini, dengan cepat diadopsi dalam makna yang sama di Jerman dengan sebutan bureaukratie (kemudian menjadi burokratie), di Italia menjadi burocrazia dan Inggris menjadi bureaucracy.

Derivasi dari istilah birokrasi juga berkembang secara luar biasa selepas periode de Gourney ini. Muncul istilah birokrat, birokratis, birokratisme, birokratik, dan birokratisasi.

Kamus Perancis, 1798, mendefinisikan birokrasi sebagai kekuasaan, pengaruh dari pemimpin dan staf biro pemerintahan (governmental bureaux). Sedangkan Kamus Jerman edisi 1813 merumuskan birokrasi sebagai kewenangan atau kekuasaan, di mana aneka departemen pemerintahan dan cabangnya merebutnya dari warga negara bagi diri mereka sendiri. Padahal istilah dasarnya adalah bureau artinya meja tulis, yang bermakna tempat pejabat bekerja.

Meski demikian, penggunaan awal sekaligus penyebarluasan istilah birokrasi justru dilakukan novelis. Balsac, salah seorang yang paling bertanggung jawab dan konsisten dalam penyebaran istilah ini lewat novelnya Les Employes (1836).
Kemudian diadopsi sebagai konsep yang serius oleh Frederic Le Play pada 1864, ketika ia membicarakan tentang birokratisme yakni tingkah laku dan sepak terjang dari pejabat profesional yang merugikan warga negara. Karenanya, Le Play --sosialis besar Perancis-- harus meminta maaf atas penggunaan istilah hibrida yang diciptakan dalam novel ringan.

Tema ini (birokratisme) dielaborasi secara mendetil oleh Josef Oldszenki (1904), seorang pembela Polandia yang berutang pada pemikiran dalam esai Mohl yang banyak membicarakan tentang penyalahgunaan yang dilakukan birokrasi.
Hingga 1896, birokrasi dalam Kamus Politik Perancis disebutkan berasal dari Jerman dan dipopulerkan oleh Balzac.

Konsep birokrasi ini meluas ke Inggris melalui terjemahan karya berbahasa Jerman. Karya Gorres 'Germany And The Revolution' (1819) diterjemahkan ke Bahasa Inggris dalam dua versi yang berbeda pada 1820. Istilah bureaukratisch dihindari untuk diterjemahkan sebagai bureaucratic. Sementara pada terjemahan surat perjalanan seorang pangeran (1832) menyebutkan, birokrasi telah menggantikan tempat dari aristokrasi dan kemungkinan besar akan segera menjadi sama posisinya. Pada perkembangan selanjutnya, kamus berikutnya mulai menyebutkan istilah ini. Spencer, juga mulai menulisnya di bukunya tentang birokrasi dengan mengacu pada Prancis.

Mills dalam karyanya Principil Of Political Economy (1848), menempatkan diri sebagai penentang dari konsentrasi semua ketrampilan dan pengalaman serta kekuasaan dari tindakan yang terorganisasi di tangan manejemen kepentingan yang luas. Ia menyebutnya sebagai dominant bureaucracy yang muncul dalam masyarakat Inggris.

Mills menegaskan, kecenderungan itu merupakan a main cause of the inferior capacity for political life yang menandai karakteristik dari negara yang over governed kala itu. Mills, dalam Considerations On Representative Government (1861) membandingkan, di luar pemerintahan perwakilan maka bentuk pemerintahan yang memiliki keterampilan politik yang tinggi adalah birokrasi. Bahkan birokrasi berjalan dengan nama monarchi atau aristokasi sekali pun. Disini Mills menggambarkan esensi birokrasi sebagai pemerintahan yang dikendalikan oleh mereka yang profesional (governors by profession),(Pembina Kagama Kalsel, Banjarmasin)