Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

A. Analisis Kebijakan

1. Pendidikan: Merupakan jalan terpenting untuk mencerdaskan bangsa. Dengan pendidikan, Indonesia akan mempunyai manusia manusia yang unggul, terampil, berbudi luhur, serta mempunyai kekuatan spiritual dan motivasi yang tinggi untuk membangun bangsanya. Kita bisa menyaksikan banyak contoh bangsa-bangsa lain, yang telah maju, bukan semata dari segi Sumber Daya Alamnya (seperti Jepang dan Jerman, miskin sumber daya alam, tetapi sangat tinggi dan merata pendidikan rakyatya, terbukti menjadi Negara yang sangat kuat dan terpandang didunia)

2. Peningkatan kesejahteran seluruh tumpa darah dan masyarakat Indonesia, yang meliputi sandang, pangan dan perumahan. Menurut Badan Pusat Statistik Negara (BPSN), menjelaskan bahwa ukuran kemiskinan didasarkan pada jumlah kalori yang dimakan seseorang, yaitu 2.100 kalori. Kalau konsumsi perhari di atas batas minimal kalori tersebut, tidak dianggap miskin tapi kalau di bawah itu, dianggap miskin," jadi semata-mata ukurannya pada kalori makanan (pangan). Padahal dalam kehidupan, manusia bukan hanya membutuhkan pangan, lebih dari itu ada kebutuhan akan sandang dan perumahan. Berdasarkan ilmu gizi, 2.100 Kalori itu sebanding dengan 1 piring nasi. Yang harganya kalau dirupiahkan tentunya 500 Rupiah, jika 1 $US sebanding dengan 10.000 Rupiah, berarti standar kemiskinan di Indonesia hanya 1/20 $US atau 5 cen. Ukuran ini sangat kontras bila dibandingkan dengan standar garis kemiskinan Bank Dunia senilai 2$US per hari. Sehingga standar kemiskinan yag digunakan dewasa ini oleh pemerintah terlalu rendah bila dibandingan standar kemiskinan yang digunaaan dunia (40x lebih rendah).

3. Aspek yang termasuk sangat penting sebagai ukuran kesejahteraan adalah Kesehatan. Jika kesehatan Masyarakat Indonesia meningkat dan terjaga, maka konsentrasi dalam bekerja, bersekolah, dan beraktivitas menjadi baik, yang pada akhirnya, produktivitas masyarakat akan meningkat (Tentu hal ini akan terjadi sebaliknya jika masyarakat kita dalam keadaan sakit -sakitan). Untuk Peningkatan derajat kesehatan masyarakat minimal ada 4 hal yang harus segera dibenahi oleh pemerintah, yang menjadi tanggungjawab presiden yang baru, yaitu:

• Peningkatan anggaran kesehatan masyarakat: dengan jalan ini, pengeluaran dan biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat akan menurun, karena beralih menjadi subsidi pemerintah, dan selanjutnya dilakukan pengendalian biaya kesehatan yang bersumber dari pemerintah yang lebih berfokus pada tindakan preventif atau pencegahan penyakit.
• Dalam menjalankan peran pemerintah sebagai regulator kesehatan, melibatkan semua unsur, baik kalangan pemerintah, perusahaan, individu, keluarga, dan masyarakat pada umumnya.
• Jaminan pelayanan kesehatan (Asuransi Kesehatan), sudah saatnya seluruh lapisan masyarat mempunyai asuransi dan jaminan kesehatan. Dengan pola ini, akan terjadi subsidi silang dalam penangan kesehatan. Artinya masyarakat yang kebetulan sakit dan membutuhkan biaya besar, akan mendapatkan subsidi dari masyarakat yang mampu dan tidak sakit (Cross Subsiding).
• Pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia sampai ketingkat perifer/pedesaan. Kepastian keterjangkauan pelayanan kesehatan akan menyentuh seluruh lapisan masyarakat (Ensure Affordable Care for All).
  

B. Implementasi Kebijakan
Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan yang dikeluarkan oleh pemerintah menghasilkan beberapa program – program yang bisa menyentuh masyarakat miskin. Beberapa program tersebut antara lain :

1. Program pemerintah (JPS, P3EMDN, PPIKM, P4K, PPKM, PPSP, PIK, IDT, Pemberdayaan ekonomi kerakyatan, Usaha Ekonomi Desa, Program pengentasan kemiskinan daerah pantai, dan Program pemulihan keberdayaan masyarakat).
2. Program penyertaan partisipasi masyarakat/dunia usaha (Takesra, Kukesra, KPKU Prokesra, dan Program kredit Taskin DAKAB/YDSM).
3. Program Bantuan Luar Negeri (P2KP dan PPK).
4. Skim Kredit (KUT, KKOP, KKRS/SS, KMKBPR/Syari’ah, KMKUKM, KPTTG, dan KPTPUD).
5. Program - program pemerintah yang lain ( BLT, Jamkesmas, PNPM Mandiri dll )

Kita lihat hasil dari beberapa program yang dikeluarkan pemerintah tidak berdampak signifikan terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di Indonesia diakibatkan banyaknya pungutan – pungutan liat dari pejabat – pejabat yang berwenang dalam menyalurkan bantuan ini dan tidak terorganisirnya secara baik dalam pemberian bantuan – bantuan dari pemerintah hal ini menyebabkan terjadi banyak penyelewengan – penyelewengan