Pengetahuan

Kinerja

2011-12-30T15:45:00.000-08:00

Pengelolaan suatu organisasi di daerah-daerah merupakan hal yang sangat penting dalam menjamin kelancaran kerja, terutama aparat-aparat pemerintah yang berfungsi sebagai pelayan publik dan berhubungan langsung dengan publik. Merekalah yang dituntut untuk dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sampai mencapai persyaratan atau tujuan pekerjaan yang diharapkan oleh organisasinya. Pencapaian persyaratan atau tujuan pekerjaan inilah yang biasa dikenal dengan istilah “kinerja” (Simamora, 1995).

Di Indonesia istilah Kinerja telah populer digunakan mass-media dengan memberi padanan kata dalam bahasa Inggris untuk istilah kinerja yakni “performance”. Menurut The scribner-Bantam English Dictionary, terbitan Amerika Serikat dan Canada, tahun 1979 (dalam Prawirosentono, 1999), yang menerangkan sebagai berikut: Pertama, berasal dari kata “to perform” yang mempunyai makna sebagai berikut : melakukan, menjalankan, melaksanakan, memenuhi atau menjalankan kewajiban sesuatu nazar, melaksanakan atau menyempurnakan tanggung jawab, melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin.

Beberapa makna dari kata “to perform” dapat disimpulkan yaitu melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawab dan sesuai dengan hasil seperti yang diharapkan, sedangkan arti kata performance merupakan kata benda (noun) dimana salah satunya adalah: “thing done” (suatu hasil yang telah dikerjakan). Berdasarkan hal tersebut diatas, maka arti performance atau kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika” (Prawirosentono, 1999).

Kinerja merupakan seperangkat hasil yang dicapai serta merujuk pada tindakan pencapaian serta pelaksanaan suatu pekerjaan yang diminta (Stolovic & Keeps, dalam Ma’rifah, 2004). Senada dengan pendapat tersebut, Rue, & Byars, dalam Zainuddin, 2004) mengemukakan bahwa kinerja merupakan pencapaian hasil (the degree of accomplishment). Selanjutnya pengertian kinerja dari Cascio; Bailey (dalam Zainuddin, 2004) adalah sebagai catatan hasil yang diproduksi pada suatu fungsi pekerjaan yang spesifik atau aktivitas selama periode waktu tertentu yang berhubungan dengan tujuan organisasi dan memenuhi standar yang ada.

Istilah kinerja (performance) dapat disimpulkan sebagai suatu hasil yang telah dikerjakan dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang dilaksanakan secara legal, tidak melanggar hukum serta sesuai dengan moral dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

Evaluasi

2011-12-30T15:43:00.000-08:00

Evaluasi mempunyai kata dasar value (nilai), sementara itu penilaian mempunyai kata dasar nilai, sehingga dapat dikatakan bahwa penilaian sama dengan evaluasi. Nilai memiliki ukuran baik dan buruk, karena itu ukuran baik sering dipadankan dengan kata-kata seperti: benar, betul, bagus, memuaskan, memenuhi syarat, menguntungkan, berguna, memadai, menarik, menyenangkan dan lain sebagainya yang berarti baik. Sementara kata buruk biasanya dinyatakan dengan kata seperti: merugikan, membosankan, memuaskan, dan kata-kata lainnya yang bermakna buruk (PKP2A II LAN Makassar, 2005).

Pengertian evaluasi menurut joint committee on Standard for Evaluation (dalam Zulharman, 2007) adalah penelitian yang sistematik atau yang teratur tentang manfaat atau guna beberapa obyek. Purwanto dan Suparman (dalam Zulharman, 2007) mendefinisikan evaluasi sebagai suatu proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliabel untuk membuat keputusan tentang suatu program. Rutman and Mowbray (dalam Zulharman, 2007) mendefinisikan evaluasi sebagai suatu bentuk penggunaan metode ilmiah untuk menilai implementasi dan outcomes suatu program yang berguna untuk proses membuat keputusan. Chelimsky (dalam Zulharman, 2007) mendefinisikan evaluasi sebagai suatu metode penelitian yang sistematis untuk menilai rancangan, implementasi dan efektifitas suatu program.

Evaluasi adalah proses penilaian yang sistematis mencakup pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi solusi atas permasalahan yang ditemukan (Tim Penyusun Pedoman Mutu Kerja Inspektorat BPKP, 2002).

Prasetya Irawan (Lihat dalam PKP2A II LAN, 2005) menyatakan bahwa evaluasi adalah suatu rentetan kegiatan yang dilakukan secara teratur dan sistematis, dimulai dari penentuan tujuan, perancangan, pengembangan instrument, pengumpulan data, penganalisaan data, dan menafsirkan temuan dengan tujuan untuk menentukan nilai sesuatu dengan cara membandingkannya dengan standar penilaian yang sudah disepakati. Dari definisi evaluasi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi adalah penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan, implementasi dan efektifitas suatu program. Evaluasi bersifat analitik dan kooperatif dengan obyek evaluasi (evaluatan).

MASALAH BIROKRASI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT

2011-12-30T15:40:00.000-08:00

Sistem birokrasi yang digencar – gencarkan pemerintah menurut saya masih sangat jauh dari apa yang di inginkan oleh rakyat Indonesia. Padahal pemerintah sudah menetapkan satu kementerian khusus yang mengatur masalah birokrasi tersebut yaitu Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi namun masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan terutama masalah birokrasi dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit.
Kita coba lihat dan analisis berbagai pelayanan yang ada di rumh sakit untuk memperoleh kesehatan gratis yang menjadi jargon atau slogan kampaye beberapa calon kepala daerah saja cukup sulit bisa dirasakan oleh masyarakat golongan menengah kebawah, padahal ini menjadi prioritas dalam kampaye – kampanye politik.
Kita lihat saja mulai dari pengurusan kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) yang merupakan hak dari masyarakat miskin saja masih sering dipersulit oleh beberapa oknum pegawai dengan beberapa prosedur yang berbelit – belit dan bahkan mereka meminta beberapa tambahan biaya padahal mereka mengurus kartu ini karena mereka tidak memiliki sepersen pun biaya untuk berobat.

Masalah selanjutnya ada dari pihak rumah sakit karena biasa pihak rumah sakit tidak merespon cepat terhadap pasien yang menggunakan kartu jamkesmas dalam berobat bahkan mereka membedakan tempat – tempat pasien yang rawat inap yang menggunakan kartu jamkesmas dengan orang – orang kaya yang membayar seluruh biaya pengobatannya. Biasanya orang – orang kaya ditempatkan disebuah ruangan khusus yang memilika banyak fasilitas – fasilitan penunjang kesehatan, sedangkan orang – orang miskin ditempatkan di tempat yang sederhana bahkan mereka menghuni tempat tersebut bersama – sama dengan para pasien lainnya sehingga membuat tempat tersebut menjadi sempit dan sulit bagi para keluarga pasien tersebut.
Juga dalam pengurusan obat – obatan ada banyak prosedur yang berbelit – belit yang harus dilakukan oleh keluarga pasien dalam mengambil obat – obatan tersebut kalau tidak mampu ujung – ujungnya keluarga pasien tersebut diharuskan membayar obat – obatan tersebut untuk memperoleh kemudahan mandapatkan obat.
Selanjutnya dalam memperoleh perawatan dari rumah sakit, biasanya pasien dari golongan menengah kebawah hanya di rawat oleh seorang dokter umum dan perawat bahkan mereka biasanya hanya diurus oleh mahasiswa – mahasiswa yang sementara coas/praktek sehingga mereka tidak memdapatkan perawatan yang maksimal dari pihak ruumah sakit dibandingkan dengan orang – orang kaya yang memdapatkan perawatan dari dokter – dokter spesialis yang ahli dibidang penyakit pasien tersebut. Mereka mendapatkan pelayanan yang sangat maksimal dari pihak rumah sakit.
Sehingga apabila dibandingkan pelayanan yang orang – orang golongan menegah kebawah yang memakai kartu jamkesmas sebagai alat untuk memperoleh pengobatan gratis dengan pelayanan yang orang – orang kaya dapatkan seperti sebuah pepata “ bagaikan langit dan bumi” perbandingannya masih sangat jauh padahal didalam undang – undang sudah dijelaskan secara rinci bahwa setiap warga Negara berhak memperoleh hak yang sama baik itu dari segi kesehatan dll.
Mungkin itulah sebagian kecil masalah – masalah birokrasi yang terjadi yang terjadi dinegara kita ini terutama masalah yang menyangkut tentang pelayanan – pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pihak rumah sakit, sehingga masih banyak terjadi kesenjangan – kesenjangan antara orang – orang golongan menengah kebawah – dengan orang – orang golongan menegah keatas yang mengakibatkan timbulnya masalah – malasalah lainnya.
Sehingga kami himbau kepada para elit penguasa bahwa pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat Indonesia tidak perlu ada tebang pilih sehingga pemberian pelayanan kesehatan itu bisa maksimal baik itu kepada orang miskin maupun kepada orang kaya dan jangan hanya dijadikan sebagai slogan – slogan kampaye dalam pemilihan kepala daerah sehingga apabila mereka terpilih mereka melupakan slogan – slogan tersebut yang seharusnya bisa menjadi prioritas yang paling utama dalam pembangunan daerah.
Karena apabila sumber daya manusia yang dimiliki oleh sebuah daerah itu mengalami gangguan kesehatan peningkatan hasil pendapatan asli daerah juga bisa mengalami penurunan karena menurunnya kualitas sumber daya manusia.

Analisis Website Kota Palopo

2011-05-20T12:34:00.000-07:00

Website adalah salah satu alat atau media yang digunakan dalam menyampaikan atau mempubliksikan potensi – potensi yang ada didaerah masing – masing agar masyarakat yang di luar bisa mengetahui potensi – potensi tersebut. Selain itu website juga dapat digunakan sebagai sarana dalam melayani permintaan dari masyarakat akan bentuk dari pelayanan dan perizinan agar supaya masyarakat tidak lagi direpotkan akan macam – macam atau bentuk – bentuk perizinan yang berbelit – belit. Ini sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam menerapkan sistem e-Government.

Fungsi dari website tersebut tidak hanya seperti yang dijelaskan diatas tetapi masih banyak lagi fungsi atau kegunaan dari website salah satunya adalah sebagai wadah informasi, profil bahkan ada sejarah kota dimasukkan juga agar supaya masyarakat yang ada di luar daerah bisa mengetahui seberapa berkembangnya pada saat ini. Salah satu yang menurut saya termasuk website yang menarik adalah wesite dari kota palopo (www.palopokota.go.id) dan juga website dari kota palopo ini pernah menduduki juara ke 5 pada piala Anugrah Media Humas yang diselenggarakan oleh Bakohumas Depkominfo RI pada tahun 2009

Pada saat kita pertama kali membuka website kota palopo yang terpampang adalah latar atau background dari keindahan kota palopo pada saat malam hari. Selanjutnya ada foto dari walikota dan wakil walikota beserta gambarnya dan profilnya. Kemudian dibawahnya ada link – link untuk menjelajahi website kota palopo secara mendalam seperti Halaman Depan, Bukutamu, Kontak Admin, Sekilas Info, Agenda Kegiatan, Berita Nasional, Telepon Penting, Penghargaan , A r t i k e l, Regulasi / Perda, Ringkasan APBD.

Dan juga dihalaman depan adalink – link dari kementrian pusat yang menjadi acuan jika ada peraturan dari pemerintah pusat. Pada bagian atas dari website tersebut kita bisa melihat mengenai apa saja yang ada dikota palopo mulai dari sejarah terbentuknya sampai kondisi geografis bahkan ada juga penjelasan tentang struktur tanah yang ada dikota palopo.
Selanjutnya penjelasn tentang struktur pemerintahan yang ada dikota palopo mulai dari atas seperti walikota dan wakilnya, kemudian skpd yang ada, badan – badan pemerintah bahkan sampai pada kecamatan semua ada penjelasannya. Bahkan didalamnya ada nama – nama dari pejabat yang terkait dengan itu agar supaya masyarkat bisa mengenal siapa yang meminpin dinas atau badan ini sehingga jika terjadi penyimpangan masyarakat bisa bertemu langsung dengan beliau termasuk bapak walikota.

Berikutnya ada penjelasan tentang tempat – tempat apa saja yang ada di kota palopo mulai dari hotel, bank, Perguruan Tinggi sampai jalur kendaraan umum juga ada ini dimaksudkan agar supaya orang yang baruberkunjung pertama kali ke kota palopo bisa mengetahui apa – apa saja yang ada disitu sehingga tidak lagi pusing mencari tempat - tempat yang dicari.
Selanjutnya penjelasan mengenai potensi yang ada dikota palopo agar supaya para investor bisa mengetahui apa saja potensi yang terletak dikota palopo dan menjadikan agar para investor tersebut tertarik untuk menanamkan saham dikota palopo ini dan ini bisa membuka lapangan pekerjaan yang baru bagi masyarakat sekitar mulai dari investor pertanian, perkebunan, pariwisata sampai potensi pertambangan yang ada.

Selanjutnya mengenai data – data yang ada dikota palopo semuanya lengkap mulai dari data kependudukan, pertumbuhan ekonomi, rencana pembangunan jangka menengah dan masih banyak lagi data – data yang dimasukkan kedalam website tersebut, sehingga masyarakat yang ingin mengetahuinya bisa langsung membuka website dari pemerintah kota palopo tersebut.
Segalahal sudah dilakukan pemerintah kota palopo termasuk upaya transparansi agar supaya tidak terjadi lagi tindakan – tidakan penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Salah satu upanya yaitu pengumuman proyek – proyek yang dilakukan pemerintah kedalam media online agar masyarakat mengetahui dan turut berpartisipasi dalam proyek tersebut dan bahkan daftar pemenang yang berhasil memenagkan proyek tersebut juga diumumkan melalui website pemerintah. Dan yang lain lagi pemerintah juga memasukkan ringkasan APBD kota palopo kedalam website tersebut sehingga bisa diketahui kemana saja aliran dana yang diperoleh pemrintah dari masyarakat berupa pajak. Dan juga yang terpenting adalah pengumuman CPNS juga diumumkan langsung pemerintah melalui website resminya tersebut. Itu mungkn hal – hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam menerapkan transparansi di wilayahnya yang merupakan pilar dari good governance.

Yang terakhir yang saya jelaskan adalah adanya alamat yang jelas dari pemrintah kota palopo dan juga adanya polling di halaman depan website tersebut. Ini dimaksudkan untuk mengukur bagaimana indeks kepuasan masyarakat kota palopo dalam pemerintahan yang sedang berjalan sekarang ini.

Analisis Potensi Peluang Investasi Kota Palopo

2011-05-20T12:32:00.000-07:00

Menapaki perjalanan panjang yang cukup melelahkan, dengan jarak tempuh sekitar 382 Km dari Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan , bukanlah hal sia-sia untuk menikmati keramahan khas sebuah kota yang menampakkan citranya melalui bentuk Kota Tujuh Dimensi yang terletak diujung Propinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 247,52 km2

Aroma khas pegunungan, hawa pesisir pantai dari teluk yang terbentang, serta pola kehidupan masyarakat yang beraneka ragam, merupakan kesan tersendiri dari sekian banyak catatan perjalanan panjang di Kota Idaman yang menamakan dirinya Kota Palopo.
Diawal jumpa, dari arah selatan Kota Palopo terusan Kota Makassar, nuansa sejuk yang dibaluti rindangnya pepohonan dari Bukit Sampoddo seakan menyambut dengan sapaan selamat datang, bagi siapa saja yang memasuki Kota Palopo.

Begitu pula dari arah barat gerbang batas wilayah Kota Palopo yang menghubungkan langsung dengan Kabupaten Tana Toraja, balutan kabut tebal di kala pagi dan senja hari, menjadi sajian khas kelokan jalan pegunungan menuju titik Kota Palopo.
Dari arah utara, sebuah jembatan panjang yang diberi nama Jembatan Miring, bakal menandai kedatangan kita di keramahan Kota Idaman. Sementara di bagian timur hamparan pesisir pantai Teluk Bone, dengan khasana khas kehidupan masyarakat pesisirnya menjadi pemandangan awal tatkala kita menginjakkan kaki di Pelabuhan Tanjung Ringgit sebagai pintu gerbang pelabuhan Kota Palopo.
Kota Palopo, dahulu disebut Kota Administratip (Kotip ) Palopo, merupakan Ibu Kota Kabupaten Luwu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah ( PP ) Nomor Tahun 42 Tahun 1986. Seiring dengan perkembangan zaman, tatkala gaung reformasi bergulir dan melahirkan UU No. 22 Tahun 1999 dan PP 129 Tahun 2000, telah membuka peluang bagi Kota Administratif di Seluruh Indonesia yang telah memenuhi sejumlah persyaratan untuk dapat ditingkatkan statusnya menjadi sebuah daerah otonom.
Ide peningkatan status Kotip Palopo menjadi daerah otonom , bergulir melalui aspirasi masyarakat yang menginginkan peningkatan status kala itu, yang ditandai dengan lahirnya beberapa dukungan peningkatan status Kotip Palopo menjadi Daerah Otonom Kota Palopo dari beberapa unsur kelembagaan penguat seperti :
1). Surat Bupati Luwu No. 135/09/TAPEM Tanggal 9 Januari 2001, Tentang Usul Peningkatan Status Kotip Palopo menjadi Kota Palopo.2).Keputusan DPRD Kabupaten Luwu No. 55 Tahun 2000 Tanggal 7 September 2000, tentang Persetujuan Pemekaran/Peningkatan Status Kotip Palopo menjadi Kota Otonomi, 3). Surat Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan No. 135/922/OTODA tanggal 30 Maret 2001 Tentang Usul Pembentukan Kotip Palopo menjadi Kota Palopo). Keputusan DPRD Propinsi Sulawesi Selatan No. 41/III/2001 tanggal 29 Maret 2001 Tentang Persetujuan Pembentukan Kotip Palopo menjadi Kota Palopo, Hasil Seminar Kota Administratip Palopo Menjadi Kota Palopo, Surat dan dukungan Organisasi Masyarakat, Oraganisasi Politik, Organisasi Pemuda, Organisasi Wanita dan Organisasi Profesi, Pula di barengi oleh Aksi Bersama LSM Kabupaten Luwu memperjuangkan Kotip Palopo menjadi Kota Palopo, kemudian dilanjutkan oleh Forum Peduli Kota.
Akhirnya, setelah Pemerintah Pusat melalui Depdagri meninjau kelengkapan administrasi serta melihat sisi potensi, kondisi wilayah dan letak geografis Kotip Palopo yang berada pada Jalur Trans Sulawesi dan sebagai pusat pelayanan jasa perdagangan terhadap beberapa kabupaten yang meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Tana Toraja dan Kabupaten Wajo serta didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, Kotip Palopo kemudian ditingkatkan statusnya menjadi Daerah Otonom Kota Palopo
Secara geografis Kota Palopo terletak pada koordinat 2’53’15 - 3’04’08 Lintang Selatan dan 120’03’10 - 120’14’34 Bujur Timur dengan luas wilayah sekitar 247,52 Km2, atau sekitar 0,39% dari luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan dengan batas batas administrasi sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu
- Sebelah Timur dengan Teluk Bone
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tondon Nanggala Kabupaten Tana Toraja.
Kondisi geografis Kota Palopo merupakan dataran rendah dengan bentangan daerah pesisir pantai kurang lebih 20 Km, sekitar 62,4% dari luas wilayah Kota Palopo adalah merupakan daerah dengan ketinggian antara 0-500 m dari permukaan laut, 24,76% terletak pada ketinggian 501-1.000 m dan 12,39 % terletak di atas ketinggian lebih dari 1000 m.
Letak geografis Kota Palopo merupakan posisi strategis sebagai titik simpul jalur transportasi darat trans Sulawesi dan laut trans Teluk Bone. Pada posisi ini Kota Palopo menjadi salah satu jalur distribusi barang dari Makassar dan Pare-Pare menuju Propinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Luwu Utara, Luwu Timur dan pada jalur laut menuju Propinsi Sulawesi Tenggara. Keberadaan fasilitas seperti Bandara Udara Lagaligo yang terletak di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu yang terletak sekitar 20 km dari Kota Palopo yang secara tidak langsung akan memberikan penguatan terhadap posisi strategis wilayah Kota Palopo sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi, sosial dan budaya terhadap wilayah hinterland lainnya.
Dari posisi geografis tersebut, maka paling tidak Kota Palopo akan dapat berperan :
a. Secara Wilayah, sebagai pusat wilayah pengembangan, pusat pelayanan dan kawasan andalan bagian utara Sulawesi Selatan dengan daya dukung hinterland yang sangat potensial, terutama produksi sektor pertanian (tanaman pangan, perikanan, peternakan, dan perkebunan)
b. Secara Regional, Kota Palopo sangat mudah berintegrasi dengan pusat wilayah pengembangan lainnya di Propinsi Sulawesi Selatan yaitu Makassar, Pare-Pare, Watangpone, dan Propinsi Sulawesi Barat yaitu Mamuju, Majene
c. Secara Nasional, Kota Palopo merupakan salah satu titik sentral wilayah nusantara dan memegang fungsi sebagai pintu gerbang keluar masuknya penunpang, barang dan jasa ke Kota-Kota di wilayah seperti Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Kawasan Timur Indonesia lainnya

Sesuai dengan Visi Kota Palopo berangkat dari kesadaran akan modal dasar yang dimiliki sebagai kekuatan untuk memanfaatkan setiap peluang yang datang dari lingkungan eksternal organisasi, serta sadar akan kelemahan organisasi dan tantangan yang dihadapi ke depan, melakukan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan daerah periode yang lalu dan menganalisa permasalahan – permasalahan yang dihadapi, kesadaran itu dituangkan ke dalam gagasan ideal yang hendak diwujudkan pada momentum kedua pembangunan Kota Palopo yang dirumuskan ke dalam visi “ Menjadi Salah Satu Kota Pelayanan Jasa Terkemuka Di Kawasan Timur Indonesia ”
Visi menjadi gambaran dari ekspresi atas gagasan ideal yang hendak dicapai dalam lima tahun ke depan, selain itu visi juga merupakan pernyataan aspirasi dan cita-cita masyarakat Kota Palopo dalam bergerak maju secara bertahap dan terencana melalui pencapaian target strategis pembangunan Kota Palopo. Subtansi visi dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Menjadi Salah Satu yang terkemuka, mengandung makna motivasi yang kuat untuk melakukan sebuah proses perubahan yang berkesinambungan dan terencana dalam rangka mengangkat Kota Palopo sejajar dengan kota-kota yang lebih dahulu maju, dengan memanfaatkan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Rumusan ini dapat pula diartikan sebagai suatu proses yang konpetitip melalui berbagai upaya untuk mencapai posisi relatif diantara daerah-daerah lainnya di kawasan timur Indonesia.
b. Kota Pelayanan Jasa, menunjukkan komitmen yang ingin diwujudkan, secara umum dan sederhana “Kota pelayanan jasa“ dapat dimaknai sebagai upaya menjadikan pelayanan pemerintahan daerah (birokrasi) menjadi pelayanan yang lebih profesional, pelayanan yang mengedepankan hasil daripada proses, pelayanan yang mempunyai standar pelayanan dan kepastian kualitas pelayanan. Pemaknaan lainnya dari konsep “Kota pelayanan jasa” dapat pula dimaknai sebagai upaya menjadikan Kota Palopo sebagai salah satu kota yang berciri
“kekotaan”, dimana sektor-sektor sekunder seperti perdagangan, jasa dan industri yang berbasis pada hasil pertanian dapat lebih berkembang.
B. Misi
Untuk merealisasikan visi pembangunan Kota Palopo tahun 2008 – 2013, maka dirumuskan misi sebagai pernyataan tindakan strategis yang akan dijalankan salah satunya sebagai berikut :
1. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia.
3. Mengembangkan produktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha
4. Meningkatkan hubungan kerjasama daerah.
4. Pengembangan Sarana dan Prasarana dalam Pembangunan Daerah
Tujuan umum yang hendak dicapai dari visi dan misi di atas adalah meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan adil serta berkembangnya suasana kehidupan masyarakat yang religius, demokratis dan harmonis

Kota Palopo, yang dulunya menjadi pusat Pemerintah Kabupaten Luwu, mengembangkan pola pemerintahan yang berbasis pada pelayanan prima sebagai wujud good governance. Pelayanan prima akan melahirkan kemudahan yang bermuara pada hadirnya para investor dan pemilik modal di Kota Palopo.
Dengan visi sebagai salah satu kota pelayanan jasa terkemuka di Kawasan Timur Indonesia, pertumbuhan perekonomian Palopo selama tiga tahun terakhir sangat nampak. Ada banyak perusahan-perusahan berskala nasional, bahkan internasional yang berekspansi di Palopo.
Pertumbuhan ekonomi tersebut memicu tumbuhnya hotel baik hotel baru maupun renovasi hotel lama, ruko, rumah kos, warung internet, dan pertumbuhan kompleks perumahan. Investasi yang masuk ke Palopo beberapa tahun terakhir lebih banyak ke sektor properti berupa ruko dan perumahan.
Munculnya usaha-usaha sektor jasa tersebut berdampak pada meningkatnya jumlah pedagang kaki lima yang kini telah berjumlah 11.000 pedagang. Belum lagi bertambahnya sektor UMKM dan koperasi yang hingga akhir tahun 2009 telah menjadi 12.000 pelaku. Hingga tahun 2009 jumlah izin usaha baru dan perpanjangan sebanyak 1.929 usaha dengan total investasi di atas 500 milyar.
Berdasarkan perencanaan dinas tata ruang, wilayah Palopo di bagi menjadi 4 Bagian Wilayah Kota (BWK) A, B, C, dan D. wilayah A (sebagian wilayah Wara dan Wara Utara) sebagai pusat pengembangan pelabuhan, pergudangan, perdagangan, perkantorandan konservasi budaya. Wilayah B (sebagian Wara Utara) berfungsi sebagai perumahan, pemukimana, pergudangan. Wilayah C (Kec. Wara) sebagai pengembangan kawasan pergudangan, pengembangan perumahan dan jasa sosial. Wilayah D (Benteng, Lagaligo, Songka, Takkalala, Purangi, Peta) untuk Islamic Centre, perkebunan
Untuk melakukan investasi di Kota Palopo, Investor cukup berhubungan dengan BPMD untuk selanjutnya diarahkan ke KPT terkait izin-izin teknis. Untuk kegiatan investasi yang izinnya merupakan wewenang Pemerintah Provinsi atau Pusat, akan dibantu untuk difasilitasi. Untuk semakin memacu peningkatan investasi Palopo, Pemkot menggenjot promosi dan informasi, peningkatan pelayanan dan penataan perizinan yang efektif serta efisien melalui pelayanan perizinan satu pintu. Tahun 2009 jumlah izin usaha baru dan perpanjangan sebanyak 1.929 usaha melampau target yang ditetapkan (1.700 izin usaha) dan SIUP 571 usaha, TDP 602 perusahaan. Pada tahun 2009 terdapat jumlah perusahaan baru sebanyak 602 perusahaan.
Kemudahan lainnya adalah pemkot memfasilitasi penyediaan lahan milik warga bagi investor. Sistem yang digunakan adalah sistem berbagi, yakni investor tidak lagi membeli tanah, akan tetapi cukup berbagi bangunan, misalnya 5 unit ruko, 2 unit untuk pemilik lahan dan 3 unit untuk pengusaha.
Guna membantu investor yang mengalami kesulitan berusaha, Kota Palopo telah membangun Kluppo (Klinik UMKM Palopo). Ini adalah klinik ke-2 di Indonesia setelah Bukit Tinggi. Tugas Kluppo adalah konsultasi, advokasi, pembinaan, pendampingan, dan informasi bisnis. Klupo mengarahkan investor ke instansi terkait berdasarkan kesulitannya. Misalnya kesulitan permodalan diarahkan ke instansi yang menangani hal tersebut.
Selain itu pemerintah daerah dalam penyelesaian masalah pelaksanaan kegiatan investasi yang ada di lapangan melibatkan tim task force. Task Force terdiri dari semua unsur instansi terkait (pertanahan, kepolisian, TNI, camat, lurah). Tugasnya adalah menangani masalah-masalah teknis usaha dan persoalan tanah masyarakat sekitar investasi.
Khusus untuk pelaku usaha kecil dan menengah (IKM), diberikan bantuan bahan baku, permodalan, sarana-prasarana, pelatihan, dan diikutkan dalam berbagai pameran. Bahkan pemerintah daerah telah mempersiapkan lahan seluas 330 hektar bagi para pelaku usaha.
Kegiatan-kegiatan promosi Kota Palopo dilakukan melalui pameran Investasi (Roadshow Malaysia dan Thailand), Pameran Investasi Daerah (Jakarta, Jogyakarta, Semarang, Surabaya, Makassar), Temu Usaha/Temu Bisnis, Website Badan Penanaman Modal Daerah Kota Palopo, Prospektus Potensi Daerah dalam Buku Indonesian “Investment and Trading Opportunity” by Province Regency City diterbitkan oleh FERACO bekerjasama dengan Depdagri 2007 – 2008, pedoman “Business Prospect of South Sulawesi 2009” oleh BPPMD Sulsel, dan melalui Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) bekerjasama dengan BKPM RI. Untuk memudahkan investor, penyiapan data-data potensi investasi bagi calon investor/investor dibuat dalam bentuk buku, video CD, DVD, brosur, dan website
Investor dan pelaku usaha kecil lainnya yang terkendala dengan permodalan dibantu melalui dialog Tri Parties yang melibatkan pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha. Dengan dialog tersebut, tercatat LDR (Loan to Deposit Ratio) 120%, yang menandakan bahwa dana yang dikucurkan untuk pinjaman lebih besar dibanding dana yang masuk ke bank.
Tingginya pertumbuhan investasi di Kota Palopo tidak terlepas dari pembangunan sarana suprastruktur infrastruktur, seperti pelabuhan Tanjung Ringgit, pembangunan jalan lingkar di mana 22 hektar diperuntukkan bagi pembangunan hotel, restauran, dan rumah makan di sekitar jalan lingkar, stasiun pengisian bahan bakar elpiji (SPBE), peta potensi tambang, dsb.
Pertumbuhan perekonomian didukung pula dengan meningkatnya kawasan wisata dan hiburan malam yang dipusatkan di lokasi pantai. Dengan upaya-upaya tersebut, Kota Palopo berhasil memperoleh penghargaan South Sulawesi Investment Award 2009 kategori Pemkot Terbaik dalam Pelayanan Investasi.

Dengan banyaknya peluang investasi yang ditawarkan oleh pemerintah kota Palopo dalam mewujudkan visi dan misinya sebagai kota pelayanan jasa, kota pergudangan di jantung pulau Sulawesi dan sebagai kota industry pengelolahan hasil – hasil dari pertanian, perkebunan, pertambangan, perikanan sehingga bisa menciptakan lapangan kerja yang cukup banyak bagi masyarakat kota palopo.
Sehingga dalam mewujudkan visi – misi tersebut pemerintah kota palopo sudah mulai melakukan perubahan – perubahan yang cukup signifikan seperti pembangunan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan dan pemperbaiki sarana dan prasarana yang sudah ada sebelumnya.
Salah satu peluang investasi yang ditawarkan dari pemerintah Kota Palopo adalah
Sektor Industri
- Industri Pengolahan Rumput Laut
- Industri Pengolahan Kakao
- Industri Pengolahan hasil perkebunan tanaman pangan
- Industri Mebel
- Industri Kerajinan Rotan
- Pengelolahan Air Minum Kemasan

Sektor Perhubungan dan Transportasi
- Pengembangan Pelabuhan Tanjung Ringgit Palopo
- Angkutan Bus Kota dan Taksi
- Pendirian Jasa Telekomunikasi
- Pembangunan Terminal Songka
- Pengembangan Jalan Lingkar

Sektor Perdagangan dan Jasa
- Pembangunan Pergudangan Kawasan Industri Palopo ( KIPA )
- Pembangunan Pertokoan
- Pendirian Pusat Perbelanjaan
- Pembangunan Kompleks Perumahan ( Real Estate )
- Pembangunan Gedung Pertemuan

Sektor Pariwisata dan Rekreasi
- Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata
- Pengembangan Hotel dan Restoran
- Pengembangan Agro Wisata Latuppa
- Pengembangan Kawasan Wisata

Pengertian Filsafat

2011-05-14T13:38:00.001-07:00

Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani : ”philosophia”. Seiring perkembangan jaman akhirnya dikenal juga dalam berbagai bahasa, seperti : ”philosophic” dalam kebudayaan bangsa Jerman, Belanda, dan Perancis; “philosophy” dalam bahasa Inggris; “philosophia” dalam bahasa Latin; dan “falsafah” dalam bahasa Arab.

Para filsuf memberi batasan yang berbeda-beda mengenai filsafat, namun batasan yang berbeda itu tidak mendasar. Selanjutnya batasan filsafat dapat ditinjau dari dua segi yaitu secara etimologi dan secara terminologi.

Pengertian filsafat

Secara etimologi, istilah filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah atau juga dari bahasa Yunani yaitu philosophia – philien : cinta dan sophia : kebijaksanaan. Jadi bisa dipahami bahwa filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Dan seorang filsuf adalah pencari kebijaksanaan, pecinta kebijaksanaan dalam arti hakikat.

Pengertian filsafat secara terminologi sangat beragam. Para filsuf merumuskan pengertian filsafat sesuai dengan kecenderungan pemikiran kefilsafatan yang dimilikinya. Seorang Plato mengatakan bahwa : Filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Sedangkan muridnya Aristoteles berpendapat kalau filsafat adalah ilmu ( pengetahuan ) yang meliputi kebenaran yang terkandung didalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Lain halnya dengan Al Farabi yang berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu ( pengetahuan ) tentang alam maujud bagaimana hakikat yang sebenarnya. Berikut ini disajikan beberapa pengertian Filsafat menurut beberapa para ahli:

Plato ( 428 -348 SM ) : Filsafat tidak lain dari pengetahuan tentang segala yang ada.

Aristoteles ( (384 – 322 SM) : Bahwa kewajiban filsafat adalah menyelidiki sebab dan asas segala benda. Dengan demikian filsafat bersifat ilmu umum sekali. Tugas penyelidikan tentang sebab telah dibagi sekarang oleh filsafat dengan ilmu.

Cicero ( (106 – 43 SM ) : filsafat adalah sebagai “ibu dari semua seni “( the mother of all the arts“ ia juga mendefinisikan filsafat sebagai ars vitae (seni kehidupan )

Johann Gotlich Fickte (1762-1814 ) : filsafat sebagai Wissenschaftslehre (ilmu dari ilmu-ilmu , yakni ilmu umum, yang jadi dasar segala ilmu. Ilmu membicarakan sesuatu bidang atau jenis kenyataan. Filsafat memperkatakan seluruh bidang dan seluruh jenis ilmu mencari kebenaran dari seluruh kenyataan.

Paul Nartorp (1854 – 1924 ) : filsafat sebagai Grunwissenschat (ilmu dasar hendak menentukan kesatuan pengetahuan manusia dengan menunjukan dasar akhir yang sama, yang memikul sekaliannya .

Imanuel Kant ( 1724 – 1804 ) : Filsafat adalah ilmu pengetahuan yange menjadi pokok dan pangkal dari segala pengetahuan yang didalamnya tercakup empat persoalan.

Apakah yang dapat kita kerjakan ?(jawabannya metafisika )
Apakah yang seharusnya kita kerjakan (jawabannya Etika )
Sampai dimanakah harapan kita ?(jawabannya Agama )
Apakah yang dinamakan manusia ? (jawabannya Antropologi )

Notonegoro: Filsafat menelaah hal-hal yang dijadikan objeknya dari sudut intinya yang mutlak, yang tetap tidak berubah , yang disebut hakekat.

Driyakarya : filsafat sebagai perenungan yang sedalam-dalamnya tentang sebab-sebabnya ada dan berbuat, perenungan tentang kenyataan yang sedalam-dalamnya sampai “mengapa yang penghabisan “.

Sidi Gazalba: Berfilsafat ialah mencari kebenaran dari kebenaran untuk kebenaran , tentang segala sesuatu yang di masalahkan, dengan berfikir radikal, sistematik dan universal.

Harold H. Titus (1979 ): (1) Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepecayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang dijunjung tinggi; (2) Filsafat adalah suatu usaha untuk memperoleh suatu pandangan keseluruhan; (3) Filsafat adalah analisis logis dari bahasa dan penjelasan tentang arti kata dan pengertian ( konsep ); Filsafat adalah kumpulan masalah yang mendapat perhatian manusia dan yang dicirikan jawabannya oleh para ahli filsafat.

Hasbullah Bakry: Ilmu Filsafat adalah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai Ke-Tuhanan, alam semesta dan manusia sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana sikap manusia itu sebenarnya setelah mencapai pengetahuan itu.

Prof. Mr.Mumahamd Yamin: Filsafat ialah pemusatan pikiran , sehingga manusia menemui kepribadiannya seraya didalam kepribadiannya itu dialamiya kesungguhan.

Prof.Dr.Ismaun, M.Pd. : Filsafat ialah usaha pemikiran dan renungan manusia dengan akal dan qalbunya secara sungguh-sungguh , yakni secara kritis sistematis, fundamentalis, universal, integral dan radikal untuk mencapai dan menemukan kebenaran yang hakiki (pengetahuan, dan kearifan atau kebenaran yang sejati.

Bertrand Russel: Filsafat adalah sesuatu yang berada di tengah-tengah antara teologi dan sains. Sebagaimana teologi , filsafat berisikan pemikiran-pemikiran mengenai masalah-masalah yang pengetahuan definitif tentangnya, sampai sebegitu jauh, tidak bisa dipastikan;namun, seperti sains, filsafat lebih menarik perhatian akal manusia daripada otoritas tradisi maupun otoritas wahyu.

Dari semua pengertian filsafat secara terminologis di atas, dapat ditegaskan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan memikirkan segala sesuatunya secara mendalam dan sungguh-sungguh, serta radikal sehingga mencapai hakikat segala situasi tersebut.
Oleh : Pudjo Sumedi AS., Drs.,M.Ed. dan Mustakim, S.Pd.,MM

Teori Nilai

2011-05-14T13:37:00.000-07:00

Teori Nilai membahas dua masalah yaitu masalah Etika dan Estetika. Etika membahas tentang baik buruknya tingkah laku manusia sedangkan estetika membahas mengenai keindahan. Ringkasnya dalam pembahasan teori nilai ini bukanlah membahas tentang nilai kebenaran walaupun kebenaran itu adalah nilai juga. Pengertian nilai itu adalah harga dimana sesuatu mempunyai nilai karena dia mempunyai harga atau sesuatu itu mempunyai harga karena ia mempunyai nilai. Dan oleh karena itu nilai sesuatu yang sama belum tentu mempunyai harga yang sama pula karena penilaian seseorang terhadap sesuatu yang sama itu biasanya berlainan. Bahkan ada yang tidak memberikan nilai terhadap sesuatu itu karena ia tidak berharga baginya tetapi mungkin bagi orang lain malah mempunyai nilai yang sangat tinggi karena itu sangatlah berharga baginya.

Perbedaan antara nilai sesuatu itu disebabkan sifat nilai itu sendiri. Nilai bersifat ide atau abstrak (tidak nyata). Nilai bukanlah suatu fakta yang dapat ditangkap oleh indra. Tingkah laku perbuatan manusia atau sesuatu yang mempunyai nilai itulah yang dapat ditangkap oleh indra karena ia bukan fakta yang nyata. Jika kita kembali kepada ilmu pengetahuan, maka kita akan membahas masalah benar dan tidak benar. Kebenaran adalah persoalan logika dimana persoalan nilai adalah persoalan penghayatan, perasaan, dan kepuasan. Ringkasan persoalan nilai bukanlah membahas kebenaran dan kesalahan (benar dan salah) akan tetapi masalahnya ialah soal baik dan buruk, senang atau tidak senang. Masalah kebenaran memang tidak terlepas dari nilai, tetapi nilai adalah menurut nilai logika. Tugas teori nilai adalah menyelesaikan masalah etika dan estetika dimana pembahasan tentang nilai ini banyak teori yang dikemukakan oleh beberapa golongan dan mepunyai pandangan yang tidak sama terhadap nilai itu. Seperti nilai yang dikemukakan oleh agama, positivisme, pragmatisme, fvtalisme, hindunisme dan sebagainya.

1. Etika

Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata ethos yang berarti adat kebiasaan tetapi ada yang memakai istilah lain yaitu moral dari bahasa latin yakni jamak dari kata nos yang berarti adat kebiasaan juga. Akan tetapi pengertian etika dan moral ini memiliki perbedaan satu sama lainnya. Etka ini bersifat teori sedangkan moral bersifat praktek. Etika mempersoalkan bagaimana semestinya manusia bertindak sedangkan moral mempersoalkan bagaimana semestinya tndakan manusia itu. Etika hanya mempertimbangkan tentang baik dan buruk suatu hal dan harus berlaku umum.

Secara singkat definisi etika dan moral adalah suatu teori mengenai tingkah laku manusia yaitu baik dan buruk yang masih dapat dijangkau oleh akal. Moral adalah suatu ide tentang tingkah laku manusia (baik dan buruk) menurut situasi yang tertentu. Jelaslah bahwa fungsi etika itu ialah mencari ukuran tentang penilaian tingkah laku perbuatan manusia (baik dan buruk akan tetapi dalam prakteknya etika banyak sekali mendapatkan kesukaran-kesukaran. Hal ini disebabkan ukuran nilai baik dan buruk tingkah laku manusia itu tidaklah sama (relatif) yaitu tidal terlepas dari alam masing-masing. Namun demikian etika selalu mencapai tujuan akhir untuk menemukan ukuran etika yang dapat diterima secara umum atau dapat diterima oleh semua bangsa di dunia ini. Perbuatan tingkah laku manusia itu tidaklah sama dalam arti pengambilan suatu sanksi etika karena tidak semua tingkah laku manusia itu dapat dinilai oleh etika.

Tingkah laku manusia yang dapat dinilai oleh etika itu haruslah mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu :

Perbuatan manusia itu dikerjakan dengan penuh pengertian. Oleh karena itu orang-orang yang mengerjakan sesuatu perbuatan jahat tetapi ia tidak mengetahui sebelumnya bahwa perbuatan itu jahat, maka perbuatan manusia semacam ini tidak mendapat sanksi dalam etika.
Perbuatan yang dilakukan manusia itu dikerjakan dengan sengaja. Perbuatan manusia (kejahatan) yang dikerjakan dalam keadaan tidak sengaja maka perbuatan manusia semacam itu tidak akan dinilai atau dikenakan sanksi oleh etika.
Perbuatan manusia dikerjakan dengan kebebasan atau dengan kehendak sendiri. Perbuatan manusia yang dilakukan denan paksaan (dalam keadaan terpaksa) maka perbuatan itu tidak akan dikenakan sanksi etika.

Demikianlah persyaratan perbuatan manusia yang dapat dikenakan sanksi (hukuman) dalam etika.

2. Estetika

Estetika dan etika sebenarnya hampir tidak berbeda. Etika membahas masalah tingkah laku perbuatan manusia (baik dan buruk). Sedangkan estetika membahas tentang indah atau tidaknya sesuatu. Tujuan estetika adalah untuk menemukan ukuran yang berlaku umum tentang apa yang indah dan tidak indah itu. Yang jelas dalam hal ini adalah karya seni manusia atau mengenai alam semesta ini.

Seperti dalam etika dimana kita sangat sukar untuk menemukan ukuran itu bahkan sampai sekarang belum dapat ditemukan ukuran perbuatan baik dan buruk yang dilakukan oleh manusia. Estetika juga menghadapi hal yang sama, sebab sampai sekarang belum dapat ditemukan ukuran yang dapat berlaku umum mengenai ukuran indah itu. Dalam hal ini ternyata banyak sekali teori yang membahas mengenai masalah ukuran indah itu. Zaman dahulu kala, orang berkata bahwa keindahan itu bersifat metafisika (abstrak). Sedangkan dalam teori modern, orang menyatakan bahwa keindahan itu adalah kenyataan yang sesungguhnya atau sejenis dengan hakikat yang sebenarnya bersifat tetap.
Oleh : Pudjo Sumedi AS., Drs.,M.Ed. dan Mustakim, S.Pd.,MM

Hakikat Teori

2011-05-14T13:35:00.000-07:00

Secara umum teori diartikan sebagai pendapat. Sedangkan dalam pengertian khusus, teori hanya digunakan dalam lingkungan ilmu atau biasa disebut teori ilmiah. Dalam pengertian khusus ini, Kerlinger (1973:9) menyatakan bahwa :
“ A theory is a set of interrelated constructs (concepts), definitions, and propositions that present a systematic view of phenomena by specifying relations among variables, with the purpose of explaning and predicting the phenomena.”

Di dalam definisi ini terkandung tiga konsep penting. Pertama, suatu teori adalah satu set proposisi yang terdiri atas konsep-konsep yang berhubungan. Kedua, teori memperlihatkan hubungan antarvariabel atau antar konsep yang menyajikan suatu pandangan yang sistematik tentang fenomena. Ketiga, teori haruslah menjelaskan variabelnya dan bagaimana variabel itu berhubungan.

Dengan demikian, teori dianggap sebagai sarana pokok untuk menyatakan hubungan sistematik dalam gejala sosial maupun natura yang ingin diteliti dan juga merupakan alat dari ilmu (tool of science). Di lain pihak, teori juga merupakan alat penolong teori. Sebagai alat dari ilmu, teori mempunyai peranan sebagai : (a) teori sebagai orientasi utama dari ilmu, (b) teori sebagai konseptualisasi dan klasifikasi, (c) teori meringkas fakta, (d) teori memprediksi fakta-fakta, dan (e) teori memperjelas celah kosong. Teori mempunyai hubungan yang erat dengan penelitian dan juga dapat meningkatkan arti dari penemuan penelitian. Tanpa teori, penemuan tersebut akan merupakan keterangan-keterangan empiris yang berpencar. Makin banyak penelitian yang dituntun oleh teori, maka makin banyak pula kontribusi penelitian yang secara langsung dapat mengembangkan ilmu pengetahuan (disarikan dari Moh. Nazir, 1983:22-25)

Secara ringkas, Ismaun (2001:32) mengemukakan bahwa teori adalah pernyataan yang berisi kesimpulan tentang adanya keteraturan subtantif. Menemukan keteraturan itulah tugas ilmuwan, dan dengan kemampuan kreatif rekayasanya, ilmuwan dapat membangun keteraturan rekayasa. Keteraturan rekayasa ini dapat dibedakan dalam tiga keteraturan, yaitu : (1) keteraturan alam, (2) keteraturan kehidupan sosial manusia dan (3) keteraturan rekayasa teknologi.
Dari sini timbul pertanyaan bagaimana implikasi dan implementasi teori terhadap ketiga hukum keteraturan tersebut ?

Alam semesta ini memiliki keteraturan yang determinate. Ilmu-ilmu kealaman biasa disebut hard science, karena segala proses alam yang berupa anorganik sampai organik dan hubungan satu dengan lainnya dapat dieksplanasikan dan diprediksikan relatif tepat.

Memang, hingga sejauh ini kemampuan manusia dalam membangun berbagai teori tentang kealaman (natura), baik yang organik maupun anorganik, sudah begitu maju dan canggih. Dengan kemajuan teori ini, manusia mampu memperlakukan alam sedemikian rupa, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan kemajuan peradaban manusia itu sendiri. Namun di sisi lain, kadang kala manusia menjadi kebabalasan dalam memperlakukan alam serta mengekploitasinya diluar batas kendali. Tak heran, akibatnya alam pun menjadi marah dan tidak ramah lagi. Contoh, kasus penebangan pohon dan penggundulan hutan secara membabi-buta, serta menghilangkan daerah-daerah resapan air yang berubah menjadi “hutan beton” telah menimbulkan terjadinya banjir di mana-mana. Begitu juga, kasus pemanasan global dan rusaknya lapisan ozon merupakan cerminan dari ketidakarifan manusia dengan ilmu dan teori yang dimilikinya dalam memperlakukan alam.

Dengan demikian, kiranya dibutuhkan kesadaran moral dan kearifan yang tinggi manakala manusia hendak mengembangkan dan memanfaatkan teori-teori tentang kealaman. Sehingga pada akhirnya segala teori yang ditemukan benar-benar dapat menjadikan berkah bagi kehidupan manusia dan tidak sebaliknya.

Hidup manusia memiliki keragaman yang sangat luas. Faktor dan variabel yang berperan dalam kehidupan manusia pun sangat banyak dan kita tidak selalu dapat memprediksikannya selalu linier. Oleh karena itu, ilmu tentang kehidupan manusia ini termasuk soft science yang bersifat indeterminate.

Meski kemajuannya tidak sehebat ilmu dan teori dalam bidang keteraturan alam (hard science), ternyata ilmu tentang kehidupan manusia pun atau soft science mengalami perkembangan yang signifikan. Perubahan dan kemajuan ilmu tentang kehidupan manusia atau soft science ini sebetulnya tidak bisa dilepaskan dari akibat kemajuan kedua hukum keteraturan lainnya.
Sebagai contoh, ketika manusia mampu menciptakan teknologi komputer atau transportasi, maka secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap pola hidup manusia itu sendiri, baik dalam hal ekonomi, sosial, politik, atau pun dalam perilaku sehari-hari. Pada gilirannya hal ini mendorong pula untuk berkembangnya ilmu dan teori tentang kehidupan manusia, seperti teori ekonomi, pendidikan, sosial dan sebagainya.

Yang menjadi persoalan ketika perkembangan ilmu dan teori tentang kehidupan manusia atau soft science ini tidak disertai dengan etik dan moral, maka yang terjadi justru kemunduran dan proses dehumanisasi yang menghilangkan fitrah kemanusiaan. Contoh kasus seperti terjadi di Indonesia, bahwa sejalan dengan perkembangan teori moneter yang berorientasi global seperti sekarang ini, di mana uang pun dapat dijadikan sebagai komoditi. Maka yang terjadi, banyak orang beramai-ramai untuk menjadi spekulan mata-uang, dengan cara memborong Dollar. Akibatnya mata-uang rupiah menjadi tidak stabil dan sistem perekonomian pun menjadi gonjang-ganjing.

Keteraturan alam yang determinate, dapat dibedakan menjadi dua; yakni keteraturan substantif dan keteraturan esensial. Pohon mangga Arumanis akan berbuah mangga Arumanis. Ketika ilmuwan berupaya menemukan esensi pohon mangga yang tahan hama penyakit, ilmuwan berupaya membuat rekayasa agar dapat diciptakan pohon mangga baru manalagi yang enak buahnya, banyak buahnya, dan pohonnya tahan hama penyakit, di sini nampak bahwa ilmuwan mencoba menemukan keteraturan esensial pada benda organik. Produk teknologi merupakan produk kombinasi antara pemahaman ilmuwan tentang keteraturan esensial yang determinate dengan upaya rekayasa kreatif manusia mengikuti hukum keteraturan alam.

Yang menjadi persoalan dari kemajuan rekayasa teknologi adalah ketika ilmuwan telah berhasil mengembangkan teknologi cloning pada kambing dengan maksud untuk mendapatkan jenis varietas unggul yang persis sama dengan “induknya”. Bagaimana kalau diujicobakan pada pada manusia ? Seandainya ini terjadi, maka penduduk dunia ini akan di isi dengan manusia-manusia yang sejenis dan banyak kemiripan, akan didapatkan ribuan duplikat Einstein yang sangat genius atau bahkan ribuan duplikat Fira’un yang sangat zalim. Jelas, semua ini mengingkari fitrah manusia dan tidak boleh terjadi dan seharusnya rekayasa teknologi tidak dimaksudkan ke arah itu. by AKHMAD SUDRAJAT

Download Selengkapnya Disini

2011-05-14T10:49:00.000-07:00

E-Government Dikaitkan Dengan Pelayanan Publik

Jenis Akuntabilitas Studi Kasus Boalemo

Konsep Perencanaan dan Perancangan e-Governmert pada Pemda Pekalongan

Konsep e-Government pada Negara Filandia

Analisis Kebijakan Pelayanan Air Bersih Kota Makassar

Analisis Website Kota Palopo

Analisis Potensi Peluang Investasi Di Kota Palopo

Ruang Tanya Jawab

2011-05-14T10:23:00.001-07:00

Yang Mau Bertanya Silahkan Komentar Dibawah Ini

Aplikasi Pelayanan E-Government di Indonesia

2011-05-14T09:46:00.000-07:00

1. Pelayanan KTP Online
Saat ini hampir semua pemerintahan daerah di Indonesia sudah mempunyai website, dengan isi informasi umum seperti struktur organisasi, visi dan misi, alamat pejabat-pejabat, informasi pariwisata, pendidikan dan sebgaianya. Pemrosesan Pembuatan KTP secara online via Internet ini dipandang perlu dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan aplikasi ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi waktu, mengatasi prosedur manual yang tidak praktis, dan sebagainya.

Pelayanan KTP Online adalah sebuah aplikasi untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk secara online baik bagi yang akan membuat KTP baru maupun yang akan melakukan perpanjangan. Dengan Aplikasi ini pemohon KTP dapat melakukan peromohonanya secra langsung, dengan mengklik menu yang tersedia pada website.
Aplikasi Pelayanan KTP online ini mempunyai beberapa tugas sebagai berikut:
• Menyimpan biodata Penduduk
• Menyimpan data Kecamatan
• Menyimpan data permohonan
• Menyimpan data masa berlaku

2. Pelayanan Izin Gangguan(HO) Online
Aplikasi pelayanan masyarakat ini untuk pengurusan izin gangguan bagi yang akan menjalankan sebuah usaha ataupun untuk perpanjangan bagi usaha yang sudah memiliki izin usaha yang telah habis masa berlakunya. Pada Aplikasi ini masyarakat yang akan memohon izin gangguan (HO) tinggal memilih layanan yang diinginkan, izin gangguan untuk usaha baru atau perepanjangan izin gangguan lama.
Dengan Aplikasi ini setiap pemohon dapata mengajukan permohonan dan mengisi formulir permohonan kapanpun dan dimana pun, selagi masih terhubung dengan internet. Dengan begitu, pemohon tidak perlu mewakilkan ke orang lain untuk pengurusan izin ini

Dan sebenarnya masih banyak lagi bentuk bentuk aplikasi dari penerapan e-gove di indonesia yang tidak termasuk dalam tulisan saya dan jika ada kesempatan nanti saya tambahkan lagi bentuk - bentuk aplikasi dari e-governmet itu sendiri.

Hambatan Dalam Mengimplementasikan E-Government

2011-05-14T09:29:00.000-07:00

Ada beberapa hal yang menjadi hambatan atau tantangan dalam mengimplementasikan E-Government di Pemerintah daerah diantaranya:
• Kultur berbagi belum ada. Kultur berbagi (sharring) informasi dan mempermudah urusan belum merasuk di Indonesia. Bahkan ada pameo yang mengatakan: “Apabila bisa dipersulit mengapa dipermudah?”. Banyak oknum yang menggunakan kesempatan dengan mepersulit mendapatkan informasi ini.
• Kultur mendokumentasi belum lazim. Salah satu kesulitan besar yang kita hadapi adalah kurangnya kebiasaan mendokumentasikan (apa saja). Padahal kemampuan mendokumentasi ini menjadi bagian dari ISO 9000 dan juga menjadi bagian dari standar software engineering.

• Langkanya SDM yang handal. Teknologi informasi merupakan sebuah bidang yang baru. Pemerintah umumnya jarang yang memiliki SDM yang handal di bidang teknologi informasi. SDM yang handal ini biasanya ada di lingkungan bisnis / industri
Kekurangan SDM ini menjadi salah satu penghambat implementasi dari e-government. Sayang sekali kekurangan kemampuan pemerintah ini sering dimanfaatkan oleh oknum bisnis dengan menjual solusi yang salah dan mahal.
• Infrastruktur yang belum memadai dan mahal. Infrastruktur telekomunikasi Indonesia memang masih belum tersebar secara merata. Di berbagai daerah di Indonesia masih belum tersedia saluran telepon, atau bahkan aliran listrik. Kalaupun semua fasilitas ada, harganya masih relatif mahal. Pemerintah juga belum menyiapkan pendanaan (budget) untuk keperluan ini.
• Tempat akses yang terbatas. Sejalan dengan poin di atas, tempat akses informasi jumlahnya juga masih terbatas. Di beberapa tempat di luar negeri, pemerintah dan masyarakat bergotong royong untuk menciptakan access point yang terjangkau, misalnya di perpustakaan umum (public library). Di Indonesia hal ini dapat dilakukan di kantor pos, kantor pemerintahan, dan tempat-tempat umum lainnya.

Analisis Kebijakan Pelayanan di Bidang Air Bersih Kota Makassar

2011-05-14T09:22:00.000-07:00

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar, terus menerus mengalami perkembangan melalui tahap demi tahap dalam lintasan sejarah yang cukup panjang, yang berawal pada Tahun 1924 dengan dibangunnya Instalasi Pengolahan Air (IPA) Ratulangi oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan debit awal 50 ltr/det, kemudian pada jaman pendudukan Jepang ditingkatkan menjadi 100 ltr/det.
Air baku diambil dari Sungai Jeneberang yang terletak 7 Km disebelah Selatan pusat kota. Air dari sungai tersebut dipompa melalui saluran tertutup ke Instalasi Ratulangi.
Seiring dengan usianya, IPA Ratulangi berangsur-angsur mengalami penurunan kapasitas produksi, pada tahun 1976 turun menjadi 50 ltr/det hingga saat ini. Untuk memenuhi kebutuhan air bagi penduduk Kota Makassar yang makin meningkat, maka pada Tahun 1977 dibangun Instalasi II Panaikang dengan kapasitas tahap pertama 500 ltr/det. Air bakunya diambil dari bendung Lekopancing Sungai Maros sejauh ± 29,6 Km dari Kota Makassar.

Kemudian pada Tahun 1985 melalui paket pembangunan Perum Perumnas dibangun Instalasi III Antang dengan kapasitas awal 20 ltr/det. Pada Tahun 1989 IPA Panaikang ditingkatkan menjadi 1.000 ltr/det. Tahun 1992 IPA Antang ditingkatkan pula kapasitasnya menjadi 40 ltr/det. Dan pada Tahun 1993 lewat paket bantuan hibah Pemerintah Pusat dibangun Instalasi IV kapasitas 200 ltr/det di Maccini Sombala.
Penambahan demi penambahan kapasitas produksi rupanya belum mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk, permukiman dan industri, sehingga melalui Proyek Pengembangan Sistim Penyediaan Air Bersih Kota Makassar pada Tahun 2000, dibangun Instalasi V Somba Opu dengan kapasitas 1.000 ltr/det di Kabupaten Gowa yang sumber air bakunya dari Dam Bili-Bili sejauh ± 16 Km.
Sumber Air Baku memanfaatkan air permukaan yaitu sungai Maros di Kabupaten Maros dan Sungai Jeneberang di Kabupaten Gowa yang saat ini mengalami gangguan kekeruhan akibat longsoran Gunung Bawakaraeng.
DAM Kota Makassar sampai saat ini telah menjangkau 692.308 jiwa penduduk dari 1.139.822 jiwa total penduduk Kota Makassar atau 62,22 %. Dari jumlah tersebut 59,42 % dilayani melalui pipa, sisanya 2,8 % dilayani melalui non pipa. Luas wilayah distribusi telah mencapai radius 11.250 Ha. Ini berarti, pelayanan air bersih PDAM Makassar telah menjangkau 65 % dari luas wilayah Kota Makassar yang mempunyai luas 17.577 Ha. Sistim distribusi adalah pemompaan dengan sistim tertutup dengan menggunakan pipa mulai diameter 50 mm sampai 1.000 mm dengan panjang pipa keseluruhan 2.701.233,45 Meter.

PDAM Makassar Terapkan 'Electronic Data Collector'

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar segera menerapkan sistem penagihan dengan menggunakan data elektronik (electronic data collector) untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan.
Menurut Direktur PDAM Makassar Tajuddin Noer “Dengan sistem baru yang rencananya mulai diterapkan Mei 2010 akan menjadi salah satu upaya memperbaiki pelayanan kepada pelanggan”.
Dia mengatakan, penggunaan kartu elektronik itu sebelum diterapkan akan disosialisasikan terlebih dahulu. Sedang sistem baru tersebut rencananya diberlakukan bagi 146 ribu pelanggan PDAM yang ada di Kota Makassar dan sekitarnya. Dengan sistem penagihan yang menggunakan data elektronik itu, lanjutnya, pelanggan saat melakukan pembayaran hanya menyebut nomor rekeningnya saja, kemudian petugas langsung mengecek secara online.
"Dengan satu kali gesekan kartu, bukti pembayaran keluar dengan sendirinya," katanya. Lebih jauh dia mengatakan, penerapan sistem pembayaran elektronik ini telah berlakukan di PDAM Palembang dan hasil tagihan ke pelanggan terbayar 95 persen.
Sedang pengadaan kartu pembayaran sistem data elektronik tersebut, PDAM Makassar bekerja sama dengan PT Multimedia yang juga menangani program tagihan elektronik di PDAM Palembang.
Menyinggung rencana kenaikan tarif layanan air bersih PDAM Makassar dari Rp2.750 per kubik menjadi Rp3.000 per kubik, Tajuddin mengatakan, pihaknya akan fokus memperbaiki sistem pelayanan kepada pelanggan sebelum kenaikan tarif diumumkan, dan penggunaan kartu tagihan elektronik diberlakukan.
"Setelah kinerja dan pelayanan kepada pelanggan baik, barulah dipikirkan untuk menetapkan tarif baru," ujarnya.
Salah satu tujuan dan perbedaan utama dari paradigma NPM dengan paradigma OPA adalah pemangkasan, perubahan, budaya birokrasi. Budaya birokrasi yang dikembangkan dalam paradigma OPA yang masih cukup kuat mempengaruhi birokrasi di negara-negara berkembangm bagi banyak pakar, adalah sistem aturan yang dikomando. Jadi, segala kegiatan dan aktivitas, baik yang telah ditetapkan melalui program berkala, maupun yang belum terprogram, harus menunggu surat perintah dari atasan. SP ini menjadi dasar pelaksanaan setiap tugas, khususnya pelayanan publik, yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan.
Hasil penelitian kami, menemukan bahwa ketidak tercapaian target yang telah ditetapkan oleh PDAM dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat selama beberapa tahun terakhir ini sebagian besar disebabkan oleh Surat Perintah yang harus ditunggu penerbitannya. Pemberian pelayanan, misalnya, pengaduan pelanggan terhadap kebocoran pipa, permintaan sambungan baru bagi pelanggan baru, tidak bisa mencapai target yang telah ditetapkan akibat dari prosedur birokrasi yang terlalu lama, panjang, dan berbelit. Budaya birokrasi ini tidak hanya memperlambat pelayanan, namun juga tidak memberdayakan para staf di tingkat bawah, khususnya staf teknis lapapangan karena harus menunggu Surat Perintah. Padahal, para staf ini sebetulnya lebih mengetahui situasi lapangan dan kebutuhan pelanggan. Selain itu, budaya birokrasi semacam ini juga mengabaikan hak-hak masyarakat yang seharusnya diberi pelayanan yang cepat, tepat, dan memuaskan karena mereka menjadi sumber income PDAM. Budaya birokrasi ini juga mengabaikan beberapa rambu kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah di antaranya Standar Pelayanan Minimum, SPM. Budaya birokrasi ini juga mengakibatkan terjadinya kerugian yang terus meningkat dialami oleh PDAM setiap tahun karena kebocoran dan pencurian air yang terus terjadi.

Jenis Akuntabilitas Studi Kasus Boalemo

2011-05-14T09:20:00.000-07:00

1. Akuntabilitas Administrasif
Akuntabilitas administrative juga dapat diartikan dengan sebuah pertanggung jawaban dari aparatur pemerintah berupa dokumen – dokumen atau persuratan – persuratan pemerintah agar diketahui oleh khalayak umum. Agar masyarakat mengetahui secara transparansi atau terbuka apa yang telah dilakukan oleh pemerintah. Seperti yang dilakukan oleh pak Iwan Bokings ( Bupati Boalemo ). Banyak hal yang telah dilakukan dalam proses akuntabilitas administrative ini salah satunya adalah Rekrutmen PNS secara transparan dengan mengumumkan nilai hasil ujian peserta yang dicetak baliho dan dipampang di alun-alun kota Kab. Boalemo. Sehingga membuat para peserta ujian CPNS merasa puas terhadap hasil yang diperoleh meskipun tidak lulus ujian. Selanjutnya mewajibkan kepada seluruh SKPD yang ada untuk mencantumkan nama, foto, dan no. HP Pelaksana Kegiatan pada papan proyek kegiatan supaya terjadi transparansi bahwa yang mengelolah proyek tersebut bukan dari kalangan pejabat daerah. Pemasangan DPA & besaran gaji / tunjangan yang diterima oleh para pegawai ini dimaksudkan agar pegawai tersebut mengetahui berapa tunjangan yang dia peroleh tiap bulan. Pemasangan biaya operasional sekolah / kegiatan dana alokasi khusus ditempelkan secara terbuka di depan sekolah agar orang tua siswa dapat mengetahui biaya yang harus dikeluarkan untuk menyekolahkan anaknya. Ini merupakan bentuk dari akuntabilitas administrative yang berhasil dilakukan oleh Bupati Boalemo.

2. Akuntabilitas Legal
Akuntabilitas legal dapat diartikan dengan sebuah pertanggung jawaban yang menyangkut masalah hukum. Pertanggung jawaban legal ini sangat diperlukan agar tidak terjadi tindakan penyelewengan dari para pejabat public. Karena apabila para pejabat yang dianggap bersalah harus diadili secara transparansi, ini penting agar masyarakat mengetahui seluruh tindakan yang menyeleweng dari para pejabat pemerintahan. Dan siapa saja yang melakukannya harus diberikan sanksi minimal berupa teguran dan jika dianggap besar dia bisa dibawa ke meja persidangan. Ini berguna untuk memberikan rasa takut kepada para pejabat untuk melakukan tindakan – tidakan yang menyeleweng.

3. Akuntabilitas Politik
Akuntabilitas politik merupakan sebuah pertanggung jawaban para pejabat daerah kepada para wakil – wakil rakyat yang ada di legislative. Hal ini dilakukan agar supaya para wakil rakyat mengetahui laporan tahunan dari para pejabat – pejabat daerah. Baik itu berupa laporan anggaran daerah maupun proyek – proyek yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satu akuntabilitas yang dilakukan pak Iwan Bokings adalah Setiap akhir tahun SKPD wajib membuat laporan pertanggungjawaban SKPD sekaligus Laporan Keuangan yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca & Arus Kas, untuk direkapitulasi sebagai bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati setiap Tahun kepada para wakil rakyat yang ada di DPRD Kab Boalemo.

4. Akuntabilitas Profesional
Akuntabilitas Profesional adalah bentuk pertanggung jawaban seseorang dari pekerjaan yang diembannya agar supaya orang tersebut tidak melanggar azas – azas atau kode etik dari pekerjaannya tersebut. Contoh nyata dari apa yang dilakukan oleh Bupati Boalemo yang secara professional tidak membedakan para pejabat maupun pegawainya. Baik itu keluarganya maupun tidak asalnya dia melakukan tindakan yang kurang baik ( penyelewengan ) maka tetap saja harus diberiakan sanksi. Itulah bentuk tindakan atau bentuk pertanggung jawaban professional dari Bupati Boalemo.

5. Akuntabilitas Moral
Akuntabilitas moral ini menyangkut masalah sifat atau kepribadian seseorang dalam mencerminkan sikap kita tersebut kepada masyarakat. Ini menyangkut norma atau aturan – aturan yang telah berlaku di masyarakat. Seperti yang dilakukan Bupati Boalemo dengan menyuruh para anggotanya dan bahkan dia sendiri untuk tinggal di rumah – rumah orang miskin. Ini dimaksudkan agar para pejabat atau pegawai tersebut dapat melihat dan merasakan secara langsung kondisi Keluarga Miskin tersebut dan diharapkan dapat memotivasi pejabat agar lebih peduli untuk memprogramkan Pengentasan Kemiskinan di Unit Kerjanya.

Definisi Komunikasi

2011-03-07T08:21:00.000-08:00

Istilah komunikasi dari bahasa Inggris communication, dari bahasa latin communicatus yang mempunyai arti berbagi atau menjadi milik bersama, komunikasi diartikan sebagai proses sharing diantara pihak-pihak yang melakukan aktifitas komunikasi tersebut.

Menurut lexicographer (ahli kamus bahasa), komunikasi adalah upaya yang bertujuan berbagi untuk mencapai kebersamaan. Jika dua orang berkomunikasi maka pemahaman yang sama terhadap pesan yang saling dipertukarkan adalah tujuan yang diinginkan oleh keduanya. Webster’s New Collegiate Dictionary edisi tahun 1977 antara lain menjelaskan bahwa komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi diantara individu melalui sistem lambang-lambang, tanda-tanda atau tingkah laku.

Ilmu komunikasi sebagai ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisipliner, tidak bisa menghindari perspektif dari beberapa ahli yang tertarik pada kajian komunikasi, sehingga definisi dan pengertian komunikasi menjadi semakin banyak dan beragam. Masing-masing mempunyai penekanan arti, cakupan, konteks yang berbeda satu sama lain, tetapi pada dasarnya saling melengkapi dan menyempurnakan makna komunikasi sejalan dengan perkembangan ilmu komunikasi.

Menurut Frank E.X. Dance dalam bukunya Human Communication Theory terdapat 126 buah definisi tentang komunikasi yang diberikan oleh beberapa ahli dan dalam buku Sasa Djuarsa Sendjaja Pengantar Ilmu Komunikasi dijabarkan tujuh buah definisi yang dapat mewakili sudut pandang dan konteks pengertian komunikasi. Definisi-definisi tersebut adalahs ebagai berikut:

Komunikasi adalah suatu proses melalui mana seseorang (komunikator) menyampaikan stimulus (biasanya dalam bentuk kata-kata) dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang-orang lainnya (khalayak).
Hovland, Janis & Kelley:1953
Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian dan lain-lain. Melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-angka dan lain-lain.
Berelson dan Stainer, 1964
Komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa? Dengan akibat apa atau hasil apa? (Who? Says what? In which channel? To whom? With what effect?)
Lasswell, 1960
Komunikasi adalah suatu proses yang membuat sesuatu dari yang semula dimiliki oleh seseorang (monopoli seseorang) menjadi dimiliki oleh dua orang atau lebih.
Gode, 1959
Komunikasi timbul didorong oleh kebutuhan-kebutuhan untuk mengurangi rasa ketidakpastian, bertindak secara efektif, mempertahankan atau memperkuat ego.
Barnlund, 1964
Komunikasi adalah suatu proses yang menghubungkan satu bagian dengan bagian lainnya dalam kehidupan.
Ruesch, 1957
Komunikasi adalah seluruh prosedur melalui mana pikiran seseorang dapat mempengaruhi pikiran orang lainnya.
Weaver, 1949

Kita lihat dari beberapa definisi tersebut saling melengkapi. Definisi pertama menjelaskan penyampaian stimulus hanya dalam bentuk kata-kata dan pada definisi kedua penyampaian stimulus bisa berupa simbol-simbol tidak hanya kata-kata tetapi juga gambar, angka dan lain-lain sehingga yang disampaikan bisa lebih mewakili yaitu termasuk gagasan, emosi atau keahlian.

Definisi pertama dan kedua tidak bicara soal media atau salurannya, definisi ke tiga dari lasswell melengkapinya dengan komponen proses komunikasi secara lebih lengkap. Pengertian ke-empat dan seterusnya memahami komunikasi dari konteks yang berbeda menghasilkan pengertian komunikasi yang menyeluruh mewakili fungsi dan karakteristik komunikasi dalam kehidupan manusia.
Ke-tujuh definisi tersebut di atas menunjukkan bahwa komunikasi mempunyai pengertian yang luas dan beragam. Masing-masing definisi mempunyai penekanannya dan konteks yang berbeda satu sama lainnya.

Definisi komunikasi secara umum adalah suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan dan pengolahan pesan yang terjadi di dalam diri seseorang dan atau di antara dua atau lebih dengan tujuan tertentu. Definisi tersebut memberikan beberapa pengertian pokok yaitu komunikasi adalah suatu proses mengenai pembentukan, penyampaian, penerimaan dan pengolahan pesan.

Mengapa E-Government Gagal di Indonesia

2011-03-07T07:56:00.000-08:00

Setiap tahun, hampir di seluruh instansi pemerintah, baik itu departemen, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, polisi, militer, hingga BUMN/BUMD, selalu ada kegiatan pengadaan barang/jasa terkait dengan penerapan teknologi informasi (TI).

Di sisi perangkat keras, selalu ada peremajaan sistim, sehingga perangkat keras yang dimiliki selalu up to date. Demikian juga dari sisi perangkat lunak, sudah sangat banyak aplikasi baik yang terkait Sistem Informasi Manajemen, Geographical Information System, hingga aplikasi yang terkait dengan layanan masyarakat seperti Sistem Pelayanan Satu Atap, KTP Online dan lain sebagainya.

Jika diakumulasikan, katakanlah dalam 10 tahun terakhir, mungkin anggaran yang dikeluarkan dari APBN/APBD untuk seluruh pengadaan implementasi TI ini tiap tahunnya bisa mencapai puluhan atau bisa jadi sudah menyentuh angka ratusan triliun rupiah.

Selayaknya, dengan uang dari hasil pajak rakyat yang demikian besar, dan dengan banyaknya proyek terkait implementasi TI tersebut, negara ini sudah memiliki satu sistem e-government yang akan memberikan peningkatan efisiensi dalam operasional pemerintah, dan dalam waktu yang sama juga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Tapi kenyataannya saat ini mungkin bisa dikatakan nyaris tidak ada instansi pemerintah/BUMN yang sebagian besar operasionalnya dilakukan secara elektronik. Mungkin ada satu-dua yang menjadi pengecualian, tapi tentu saja jumlah itu menjadi tidak signifikan dibanding seluruh instansi pemerintah yang tiap tahunnya merilis proyek-proyek berbau TI.

Menilik kenyataan seperti itu, bisa dipastikan ada yang salah dalam inisiatif-inisiatif e-Government yang selama ini dilakukan oleh instansi pemerintahan. Dengan kembali bergaungnya e-Gov, nampaknya bisa dijadikan sarana percobaan implementasi komputasi awan. Dan tentunya kita harus menelaah terlebih dahulu penyebab macetnya implementasi e-Gov selama ini agar ke depannya inisiatif-inisiatif terkait e-Gov dapat membuahkan hasil yang memuaskan.

Permasalahan

Penulis dalam hal ini mencoba memetakan, setidaknya ada empat permasalahan utama yang menjadi batu sandungan dari belum terwujudnya e-Government di Indonesia.

1. Fokus Kepada Penyerapan Anggaran, Bukan Pada Master Plan.

Sistem anggaran pemerintahan yang masih menjadikan 'penyerapan' anggaran dalam satu periode sebagai salah satu indikator utama kinerja lembaga pemerintahan, juga ikut andil dalam sulitnya mewujudkan sebuah sistem e-Government di negeri ini. Tidak terhitung banyaknya proyek-proyek TI yang dibuat dengan semangat penyerapan anggaran ini. Biasanya di kuartal keempat tahun ini, akan bermunculan berbagai pekerjaan yang 'kurang penting' tapi dipaksa diwujudkan demi mantra 'terpenuhinya target penyerapan anggaran'.

Istilah untuk pekerjaan-pekerjaan seperti ini adalah Proyek Sangkuriang, yang merujuk kepada mitos warga Parahyangan di mana demi memperistri Dayang Sumbi, Sangkuriang harus mampu membuat sebuah perahu megah dalam waktu semalam--yang tentu saja mustahil.

Proyek-proyek seperti ini tentu saja merupakan 'berkah' bagi para vendor TI, karena mereka bisa mendapatkan tambahan penjualan. Dan mungkin juga berkah bagi pihak-pihak yang bisa mengambil keuntungan dari terserapnya anggaran tersebut.

Tapi bagi kepentingan instansi itu sendiri proyek-proyek Sangkuriang ini tidak memberikan dampak peningkatan kinerja yang signifikan, karena apapun juga kalau dikerjakan secara terburu-buru pasti hasilnya tidak maksimal. Ujung-ujungnya, sistim yang dibangun belum tentu berguna.

Kembali lagi, dengan sistim penganggaran seperti itu, tidak berjalan maksimalnya sebuah sistim bukanlah sebuah aib, karena yang penting anggaran terserap. Toh, tahun depan masih ada anggaran lagi yang harus diserap, yang bisa digunakan untuk melakukan perbaikan terhadap sistem yang 'gagal' tersebut.

Jadi meskipun sebuah instansi sudah memiliki Master Plan TI, tapi karena biasanya isi dari Master Plan itu sifatnya masih sangat banyak yang global dan normatif. Tanpa diikuti detail perencanaan yang memadai, akhirnya Master Plan tersebut menjadi tidak berdaya saat berhadapan dengan keharusan terserapnya anggaran.

2. Memulai Terlalu Besar Atau Terlalu Kecil

Banyak instansi pemerintah yang begitu ambisius, meluncurkan proyek implementasi TI dalam skala yang sangat besar, entah itu jumlah sistem yang dibangun dalam satu rangkaian proyek cukup banyak, atau sasaran implementasi dari satu sistem yang terlalu luas.

Sementara, tim TI dari instansi tersebut, biasanya terbuai dengan bujuk rayu vendor perangkat keras/lunak yang memang harus menjual kehebatan perangkat mereka demi memenuhi kuota penjualan yang mereka tanggung.

Di sisi lain, Tim TI, entah karena pemahaman teknisnya kurang memadai, atau karena sebab lain, seolah tidak memahami bahwa implementasi sistem TI dalam skala besar itu membutuhkan perencanaan yang mumpuni. Apalagi jika sistem yang dibangun terkait dengan integrasi beberapa sistem sekaligus.

Ditambah lagi, karena lambatnya proses persetujuan dana dari DPR/DPRD, ditambah dengan proses lelang, sisa waktu yang tersedia untuk pekerjaan besar yang sudah dicanangkan untuk tahun anggaran tersebut hanya tinggal sedikit--biasanya alokasi waktu hanya sekitar 5-6 bulan, yang tentu saja mustahil untuk mencapai seluruh sasaran dalam waktu tersebut.
Alhasil, biasanya terjadi kompromi, demi memenuhi tenggat waktu serah terima pekerjaan, sehingga sistim yang dibangun pun jauh dari optimal. Bahkan kadang terkesan sangat dipaksakan.

Di sisi lain, ada juga instansi yang karena takut gagal dalam implementasi sebuah sistem TI, memulainya dalam skala yang sangat kecil--atau istilahnya 'pilot project'. Dengan harapan, kalau sudah ada contoh nyata implementasi dalam skala kecil, akan lebih mudah untuk memperluas lingkup implementasi.

Tidak ada yang salah dalam logika ini. Hanya saja, pengembangan satu sistem TI yang 'kecil', biasanya berarti juga anggaran yang disediakan 'kecil'. Sehingga hanya perusahaan TI skala kecil pula yang bisa atau bersedia terlibat dalam proses pengadaan yang kecil tersebut.

Sementara, tanpa mengurangi rasa hormat kepada para wirausahawan TI 'kecil' tersebut, biasanya mereka ini memiliki kemampuan programming yang mumpuni, tapi karena tidak memiliki pengalaman berinteraksi dengan sebuah sistem besar, mereka tidak memperhitungkan aspek skalabilitas dari sistim yang mereka bangun. Memang pada akhirnya secara fungsional , pilot project sistim tersebut terwujud secara sempurna. Namun, karena aspek skalabilitas tadi tidak direncanakan dengan baik, maka masalah akan timbul saat sistem ini akan diperluas cakupannya.

Penambahan jumlah user dan juga jumlah perangkat keras yang dilibatkan, serta makin kompleksnya organisasi yang akan menjadi target implementasi, biasanya tidak mampu diadopsi oleh sistem yang dibangun dengan mindset 'kecil' tersebut. Pada akhirnya, untuk bisa mencapai skalabilitas yang diinginkan, proses pengembangan dari nol, tidak bisa dihindarkan.

6 Strategi Menuju E-Government

2011-03-07T07:49:00.000-08:00

Instruksi Presiden No 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan E-government tidak bisa dipungkiri adalah angin bagus bagi penerapan teknologi komunikasi dan informasi di pemerintahan. Seperti apa strategi pengembangan E-goverment?

Dalam lampiran Inpres E-goverment, dipaparkan enam strategi yang disusun pemerintah dalam mencapai tujuan strategis e-government. Antara lain:

Strategi pertama adalah mengembangkan sistem pelayanan yang andal, terpercaya serta terjangkau masyarakat luas. Sasarannya antara lain, perluasan dan peningkatan kualitas jaringan komunikasi ke seluruh wilayah negara dengan tarif terjangkau. Sasaran lain adalah pembentukan portal informasi dan pelayanan publik yang dapat mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja instansi pemerintah.

Strategi kedua adalah menata sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik. Dengan strategi ini, pemerintah ingin menata sistem manajemen dan prosedur kerja pemerintah agar dapat mengadopsi kemajuan teknologi informasi secara cepat.

Strategi ketiga adalah memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Sasaran yang ingin dicapai adalah standardisasi yang berkaitan dengan interoperabilitas pertukaran dan transaksi informasi antarportal pemerintah. Standardisasi dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen dokumen dan informasi elektronik. Pengembangan aplikasi dasar seperti e-billing, e-procurement, e-reporting yang dapat dimanfaatkan setiap situs pemerintah untuk menjamin keamanan transaksi informasi dan pelayanan publik. Sasaran lain adalah pengembangan jaringan intra pemerintah.

Strategi keempat adalah meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Sasaran yang ingin dicapai adalah adanya partisipasi dunia usaha dalam mempercepat pencapaian tujuan strategis e-government. Itu berarti, pengembangan pelayanan publik tidak perlu sepenuhnya dilayani oleh pemerintah.

Strategi kelima adalah mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom disertai dengan meningkatkan e-literacy masyarakat. Strategi keenam adalah melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur Dalam pengembangan e-government, dapat dilaksanakan dengan epat tingkatan yaitu, persiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan.

Inpres itu akan menunjuk Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) sebagai koordinator penerapan e-government di Indonesia. Menurut Menkominfo, Syamsul Muarif, masing-masing lembaga pemerintahan, baik pusat maupun daerah, akan membuat titik-titik sistem informasi secara mandiri. "Pemerintah ingin membangun sebuah masyarakat berbasis pengetahuan," kata Sekretaris Menkominfo, JB Kristiadi.

Sumber : DetikCom

E-Government

2011-03-07T07:43:00.000-08:00

Pemerintahan elektronik atau e-government (berasal dari kata Bahasa Inggris electronics government, juga disebut e-gov, digital government, online government atau dalam konteks tertentu transformational government) adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C), Government-to-Business (G2B) serta Government-to-Government (G2G). Keuntungan yang paling diharapkan dari e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.

Jika e-government seringkali dianggap sebagai pemerintahan online ("online government") atau pemerintahan berbasis internet ("Internet-based government"), banyak teknologi pemerintahan elektronik non-internet yang dapat digunakan dalam konteks ini. Beberapa bentuk non-internet termasuk telepon, faksimil, PDA, SMS, MMS, jaringan dan layanan nirkabel (wireless networks and services), Bluetooth, CCTV, sistem penjejak (tracking systems), RFID, indentifikasi biometrik, manajemen dan penegakan peraturan lalu lintas jalan, kartu identitas (KTP), kartu pintar (smart card) serta aplikasi NFC lainnya; ; teknologi polling station(dimana e-voting non-online kini dipertimbangkan), penyampaian penyampaian layanan pemerintahan berbasis TV dan radio, surat-e, fasilitas komunitas online, newsgroup dan electronic mailing list, chat online, serta teknologi pesan instan (instant messenger). Ada pula sejumlah sub-kategori dari e-government spesifik seperti m-government (mobile government), u-government (ubiquitous government), dan g-government (aplikasi GIS/GPS untuk e-government).

Ada banyak pertimbangan dan dampak potensial penerapan dan perancangan e-government, termasuk disintermediasi pemerintah dengan warganya, dampak pada faktor sosial, ekonomi, dan politik, serta halangan oleh status quo pada ranah ini.

Pada sejumlah negara seperti Britania Raya, e-government digunakan untuk mengajak kembali ketertarikan warganya pada proses politik. Dalam hal tertentu bahkan dilakukan eksperiman dengan pemilu elektronik, dimana meningkatkan partisipasi pemilu dengan membuat pemilu menjadi mudah. Komisi Pemilihan Umum Britania Raya telah melakukan sejumlah proyek percontohan, meski dibayang-bayangi kekhawatiran akan kecurangan alat ini.

Informasi Pasang Iklan / Advertise

2011-03-01T08:38:00.000-08:00

Deskripsi

Pengetahuan berisi informasi tentang materi pelajaran yang sering dilihat orang. Pemasangan Iklan Ini membantu Perbaikan Website yang lebih bagus dan juga membantu orang - orang yang ada diluar sana yang haus akan pengetahun

Statistik

Data statistik berikut diambil berdasarkan tools yang bisa menganalisa jumlah kunjungan ke Pengetahuan :

Rata-rata kunjungan per hari : 70+ ( lihat detail )
Rata-rata jumlah page views per hari : 100+
Pengunjung Indonesia : 50 + ( lihat detail )

Note : data statistik ini tentu akan berubah sesuai berjalannya waktu.

Paket Iklan

Banners 125X125

Harga : Rp.5.000/bulan
Available : 1 slots
Deskripsi : Banner akan di simpan pada sidebar kanan, di pasang secara do-follow, tampil pada setiap halaman dan tidak di random. Iklan di pasang minimal per satu bulan / 30 hari.
Berada di sidebar sebelah kanan

Banners 468 X 60

Harga : Rp.10.000/bulan
Available : 1 slots
Deskripsi : Banner akan di simpan pada sidebar kanan, di pasang secara do-follow, tampil pada setiap halaman dan tidak di random. Iklan di pasang minimal per satu bulan / 30 hari.
Berada di header dan di bawah postingan

Note :

Harga sewaktu-waktu bisa berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, kecuali kepada pihak yang iklannya sedang terpasang.
Pasang 6 bulan gratis 2 bulan dan berlaku kelipatan

Peraturan
Materi iklan tidak boleh mengandung unsur SARA, Pornografi, kebohongan, provokasi, serta semua yang berlawanan dengan hukum yang berlaku.

Materi iklan sepenuhnya adalah tanggung jawab pemasang iklan, Pengetahuan tidak bertanggung jawab terhadap kritikan atau tuntutan atas materi iklan.
Iklan dalam bentuk banner di buat oleh pemasang iklan.

Pembayaran

Jika anda berminat memasang iklan, silahkan hubungi kami melalui email achcoenkz77kurcaci@gmail.com

Salam hormat,

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

2010-07-23T13:37:00.000-07:00

A. Analisis Kebijakan

1. Pendidikan: Merupakan jalan terpenting untuk mencerdaskan bangsa. Dengan pendidikan, Indonesia akan mempunyai manusia manusia yang unggul, terampil, berbudi luhur, serta mempunyai kekuatan spiritual dan motivasi yang tinggi untuk membangun bangsanya. Kita bisa menyaksikan banyak contoh bangsa-bangsa lain, yang telah maju, bukan semata dari segi Sumber Daya Alamnya (seperti Jepang dan Jerman, miskin sumber daya alam, tetapi sangat tinggi dan merata pendidikan rakyatya, terbukti menjadi Negara yang sangat kuat dan terpandang didunia)

2. Peningkatan kesejahteran seluruh tumpa darah dan masyarakat Indonesia, yang meliputi sandang, pangan dan perumahan. Menurut Badan Pusat Statistik Negara (BPSN), menjelaskan bahwa ukuran kemiskinan didasarkan pada jumlah kalori yang dimakan seseorang, yaitu 2.100 kalori. Kalau konsumsi perhari di atas batas minimal kalori tersebut, tidak dianggap miskin tapi kalau di bawah itu, dianggap miskin," jadi semata-mata ukurannya pada kalori makanan (pangan). Padahal dalam kehidupan, manusia bukan hanya membutuhkan pangan, lebih dari itu ada kebutuhan akan sandang dan perumahan. Berdasarkan ilmu gizi, 2.100 Kalori itu sebanding dengan 1 piring nasi. Yang harganya kalau dirupiahkan tentunya 500 Rupiah, jika 1 $US sebanding dengan 10.000 Rupiah, berarti standar kemiskinan di Indonesia hanya 1/20 $US atau 5 cen. Ukuran ini sangat kontras bila dibandingkan dengan standar garis kemiskinan Bank Dunia senilai 2$US per hari. Sehingga standar kemiskinan yag digunakan dewasa ini oleh pemerintah terlalu rendah bila dibandingan standar kemiskinan yang digunaaan dunia (40x lebih rendah).

3. Aspek yang termasuk sangat penting sebagai ukuran kesejahteraan adalah Kesehatan. Jika kesehatan Masyarakat Indonesia meningkat dan terjaga, maka konsentrasi dalam bekerja, bersekolah, dan beraktivitas menjadi baik, yang pada akhirnya, produktivitas masyarakat akan meningkat (Tentu hal ini akan terjadi sebaliknya jika masyarakat kita dalam keadaan sakit -sakitan). Untuk Peningkatan derajat kesehatan masyarakat minimal ada 4 hal yang harus segera dibenahi oleh pemerintah, yang menjadi tanggungjawab presiden yang baru, yaitu:

Peningkatan anggaran kesehatan masyarakat: dengan jalan ini, pengeluaran dan biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat akan menurun, karena beralih menjadi subsidi pemerintah, dan selanjutnya dilakukan pengendalian biaya kesehatan yang bersumber dari pemerintah yang lebih berfokus pada tindakan preventif atau pencegahan penyakit.
Dalam menjalankan peran pemerintah sebagai regulator kesehatan, melibatkan semua unsur, baik kalangan pemerintah, perusahaan, individu, keluarga, dan masyarakat pada umumnya.
Jaminan pelayanan kesehatan (Asuransi Kesehatan), sudah saatnya seluruh lapisan masyarat mempunyai asuransi dan jaminan kesehatan. Dengan pola ini, akan terjadi subsidi silang dalam penangan kesehatan. Artinya masyarakat yang kebetulan sakit dan membutuhkan biaya besar, akan mendapatkan subsidi dari masyarakat yang mampu dan tidak sakit (Cross Subsiding).
Pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia sampai ketingkat perifer/pedesaan. Kepastian keterjangkauan pelayanan kesehatan akan menyentuh seluruh lapisan masyarakat (Ensure Affordable Care for All).

B. Implementasi Kebijakan
Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan yang dikeluarkan oleh pemerintah menghasilkan beberapa program – program yang bisa menyentuh masyarakat miskin. Beberapa program tersebut antara lain :

Program pemerintah (JPS, P3EMDN, PPIKM, P4K, PPKM, PPSP, PIK, IDT, Pemberdayaan ekonomi kerakyatan, Usaha Ekonomi Desa, Program pengentasan kemiskinan daerah pantai, dan Program pemulihan keberdayaan masyarakat).
Program penyertaan partisipasi masyarakat/dunia usaha (Takesra, Kukesra, KPKU Prokesra, dan Program kredit Taskin DAKAB/YDSM).
Program Bantuan Luar Negeri (P2KP dan PPK).
Skim Kredit (KUT, KKOP, KKRS/SS, KMKBPR/Syari’ah, KMKUKM, KPTTG, dan KPTPUD).
Program - program pemerintah yang lain ( BLT, Jamkesmas, PNPM Mandiri dll )

Kita lihat hasil dari beberapa program yang dikeluarkan pemerintah tidak berdampak signifikan terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di Indonesia diakibatkan banyaknya pungutan – pungutan liat dari pejabat – pejabat yang berwenang dalam menyalurkan bantuan ini dan tidak terorganisirnya secara baik dalam pemberian bantuan – bantuan dari pemerintah hal ini menyebabkan terjadi banyak penyelewengan – penyelewengan

Teori Dua Faktor oleh Herzberg

2010-07-23T13:33:00.000-07:00

Teori Motivasi Dua Faktor atau Teori Motivasi Kesehatan atau Faktor Higienis. Menurut teori ini motivasi yang ideal yang dapat merangsang usaha adalah peluang untuk melaksanakan tugas yang lebih membutuhkan keahlian dan peluang untuk mengembangkan kemampuan.

Ada 3 hal penting berdasarkan penelitian Herzberg yang harus diperhatikan dalam motivasi bawahan yaitu :

Hal-hal yang mendorong karyawan adalah pekerjaan yang menantang yang mencakup perasaan untuk berprestasi, bertanggung jawab, kemajuan dapat menikmati pekerjaan itu sendiridan adanya pengakuan atas semuanya itu.
Hal-hal yang mengecewakan karyawan adalah terutama faktor yang bersifat embel-embel saja pada pekerjaan, peraturan pekerjaan, penerangan, istirahat, sebutan jabatan, hak, gaji, tunjangan, dan lain-lain.
Karyawan kecewa, jika peluang untuk berprestasi terbatas. Mereka akan menjadi sensitif pada lingkungannya serta mulai mencari-cari kesalahan.

Herzberg menyatakan bahwa orang dalam melaksanakan pekerjaannya dipengaruhi oleh dua faktor yang merupakan kebutuhan, yaitu :

a. Maintenance Factors
Adalah faktor-faktor pemeliharaan yang berhubungan dengan hakikat manusia yang ingin memperoleh ketentraman badaniah. Kebutuhan kesehatan ini merupakan kebutuhan yang berlangsung terus-menerus, karena kebutuhan ini akan kembali pada titik nol setelah dipenuhi.

b. Motivation Factors
Adalah faktor motivator yang menyangkut kebutuhan psikologis seseorang yaitu perasaan sempurna dalam melakukan pekerjaan. Factor motivasi ini berhubungan dengan penghargaan terhadap pribadi yang berkaitan langsung denagn pekerjaan.

Teori Hierarki Kebutuhan

2010-07-23T13:27:00.000-07:00

Teori ini dikemukakan oleh A.H. Maslow tahun 1943. Teori ini juga merupakan kelanjutan dari Human Science Theory Elton Mayo (1880-1949) yang menyatakan bahwa kebutuhan dan kepuasaan seseorang itu jamak yaitu kebutuhan biologis dan psikologis berupa material dan nonmaterial.

Dasar Maslow’s Need Hierarchy Theory :

Manusia adalah makhluk sosial yang berkeinginan. Ia selalu menginginkan lebih banyak. Keinginan ini terus menerus, baru berhenti jika akhir hayatnya tiba.
Suatu kebutuhan yang telah dipuaskan tidak menjadi alat motivasi bagi pelakunya, hanya kebutuhan yang belum terpenuhi yang menjadi alat motivasi.

Ada beberapa macam kebutuhan, antara lain :

- Physiological Needs
Physiological Needs (kebutuhan fisik = biologis) yaitu kebutuhan yang diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup seseorang, seperti makan, minum, udara, perumahan dan lain-lainnya. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan fisik ini merangsang seeorang berperilaku dan bekerja giat.

- Safety and Security needs
Safety and Security needs (keamanan dan keselamatan) adalah kebutuhan akan keamanan dari ancaman, yakni merasa aman dari ancaman kecelakaan dan keselamatan dalam melakukan pekerjaan.

- Affiliation or Acceptance Needs
Affiliation or Acceptance Needs adalah kebutuhan sosial, teman, dicintai dan mencintai serta diterima dalam pergaulan kelompok karyawan dan lingkungannya. Karena manusia adalah makhluk sosial, sudah jelas ia menginginkan kebutuhan-kebutuhan social.

- Esteem or Status or Egoistic Needs
Esteem or Status or Egoistic Needs adalah kebutuhan akan penghargaan diri, pengakuan serta penghargaan prestise dari karyawan dan masyarakat lingkungannya. Prestise dan status dimanifestasikan oleh banyak hal yang digunakan sebagai simbol status. Misalnya, memakai dasi untuk membedakan seorang pimpinan dengan anak buahnya dan lain-lain.

- Self Actuallization
Self Actuallization adalah kebutuhan aktualisasi diri dengan menggunakan kecakapan, kemampuan, ketrampilan, dan potensi optimal untuk mencapai prestasi kerja yang sangat memuaskan atau luar biasa yang sulit dicapai orang lain. Kebutuhan aktualisasi diri berbeda dengan kebutuhan lain dalam dua hal, yaitu :

Kebutuhan aktualisasi diri tidak dapat dipenuhi dari luar. Pemenuhannya hanya berasarkan keinginan atas usaha individu itu sendiri.
Aktualisasi diri berhubungan dengan pertumbuhan seorang individu. Kebutuhan ini berlangsung terus-menerus terutama sejalan dengan meningkatkan jenjang karier seorang individu.

Dari uraian di atas, Maslow’s Need Hierarchy Theory ini mempunyai kebaikan dan kelemahan, sebagai berikut :

Kebaikannya:

Teori ini memberikan informasi bahwa kebutuhan manusia itu jamak (material dan nonmaterial) dan bobotnya bertingkat-tingkat pula.
Manajer mengetahui bahwa seseorang berperilaku atau bekerja adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan (material dan nonmaterial) yang akan memberikan kepuasaan baginya.
Kebutuhan manusia itu berjenjang sesuai dengan kedudukan atau sosial ekonominya. Seseorang yang berkedudukan rendah (sosial ekonomi lemah)cenderung dimotivasi oleh material, sedang orang yang berkedudukan tinggi cenderung dimotivasi oleh nonmaterial.
Manajer akan lebih mudah memberikan alat motivasi yang paling sesuai untuk merangsang semangat bekerja bawahannya.

Kelemahannya :

Menurut teori ini kebutuhan manusia itu adalah bertingkat-tingkat atau hierarkis, tetapi dalam kenyataannya manusia menginginkan tercapai sekaligus dan kebutuhan itu merupakan siklus, seperti lapar-makan-lapar lagi-makan lagi dan seterusnya.

Teori Motivasi Human Relations

2010-07-23T13:24:00.000-07:00

Teori ini lebih mengutamakan pada hubungan seseorang dengan lingkungannya. Menurut teori ini seseorang akan berprestasi baik, jika ia diterima dan diakui dalam pekerjaannya dan lingkungannya. Teori ini juga menekankan peranan aktif pimpinan organisai dalm memelihara hubungan dan kontak-kontak pribadi dengan bawahannya yang dapat membangkitkan gairah kerja.

Teori ini merupakan hasil studi Hawthorne ( pembangkit listrik ) yang dilakukan oleh Elton Mayo, dkk :

Produktivitas berkaitan dengan variabel sosial dan psikologi
Pekerja akan bekerja lebih keras bila manajemen memperhatikan kesejahteraan mereka dan supervisornya memberikan perhatian pada mereka.
Kelompok kerja informal mempunyai pengaruh positif pada produktivitas.
Mayo mengajukan konsep sosial man yang dimotivasi oleh kebutuhan sosial daripada konsep rational man yang dimotivasi oleh kebutuhan ekonomis.

Kontribusi dan pendekatan Human Relations:

Penyempurnaan pendekatan klasik yang menganggap bahwa produktivitas semata persoalan mekanis.
Menunjukkan pentingnya manager style dan memberikan perhatian pada teaching people management skills daripada teaching technical skills.
Mendorong perhatian pada group dynamic.

Kelemahannya:

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perbaikan kondisi kerja dan kepuasan karyawan hanya salah satu dari beberapa faktor yang berpengaruh pada produktivitas.
Konsep sosial man tidak dapat menggambarkan tuntas individu di tempat kerja.

Latar Belakang Teori Motivasi Human Relation

2010-07-23T13:14:00.000-07:00

Mayo dikenal sebagai pendiri Gerakan hubungan antar manusia, dan dikenal atas penelitiannya termasuk studi Hawthorne, dan bukunya Masalah Peradaban Manusia dari industri (1933). Penelitian yang ia dilakukan di bawah Studi Hawthorne tahun 1930-an menunjukkan pentingnya kelompok dalam mempengaruhi perilaku individu di tempat kerja.
Karyawan Mayo, Roethlisberger dan Dickinson, melakukan eksperimen praktis. Ini memungkinkan dia untuk melakukan pemotongan tertentu tentang bagaimana para manajer harus bersikap. Dia melakukan sejumlah penyelidikan untuk mencari cara-cara untuk meningkatkan produktivitas, misalnya perubahan kondisi pencahayaan di tempat kerja. Namun apa yang ia temukan adalah bahwa kepuasan kerja tergantung untuk sebagian besar pada pola sosial informal kelompok kerja.

Di mana norma-norma kerjasama dan output yang lebih tinggi didirikan karena perasaan penting, kondisi fisik atau insentif keuangan memiliki sedikit nilai motivasi. Orang-orang akan membentuk kelompok kerja dan ini dapat digunakan oleh manajemen untuk manfaat organisasi. Dia menyimpulkan bahwa kinerja masyarakat tergantung pada kedua isu-isu sosial dan konten pekerjaan. Dia menyarankan ketegangan antara 'logika pekerja' sentimen 'dan' logika manajer 'biaya dan efisiensi "yang dapat menyebabkan konflik dalam organisasi.

Perselisihan mengenai prosedur karyawannya saat melakukan studi:

Para anggota kelompok yang perilakunya telah dipelajari diizinkan untuk memilih sendiri.
Dua wanita telah diganti karena mereka mengobrol selama pekerjaan mereka. Mereka kemudian diidentifikasi sebagai anggota gerakan kiri.
Salah satu anggota Italia sedang bekerja di atas rata-rata sejak ia harus merawat keluarganya sendiri. Jadi dia terpengaruh kinerja kelompok dengan cara rata-rata di atas.

Ringkasan dari Keyakinan Mayo's:

Pekerja atau individu tidak dapat diperlakukan secara terpisah, tapi harus dilihat sebagai anggota kelompok.
Moneter insentif dan kondisi kerja yang baik kurang penting bagi individu daripada kebutuhan untuk milik kelompok.
Informal atau kelompok tidak resmi dibentuk di tempat kerja memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku orang-orang pekerja dalam kelompok.
Manajer harus menyadari ini '' kebutuhan sosial dan diperuntukkan bagi mereka untuk memastikan bahwa karyawan bekerja sama dengan organisasi resmi daripada bekerja melawan itu.
Instruksi sederhana Mayo untuk pewawancara industri menetapkan template dan tetap berpengaruh terhadap yaitu A.

Hari ini aturan sederhana dari wawancara:

Berikan perhatian penuh kepada orang yang diwawancarai, dan membuat jelas bahwa Anda melakukannya.
Dengar - jangan bicara.
Jangan bertengkar; pernah memberikan nasihat.
Dengarkan: apa yang ingin ia katakan; apa yang dia tidak ingin mengatakan, apa yang dia tidak bisa mengatakan tanpa bantuan.
Ketika Anda mendengarkan, plot keluar sementara dan untuk koreksi selanjutnya pola yang sedang diatur sebelum Anda. Untuk menguji, meringkas apa yang telah dikatakan dan hadir untuk komentar. Selalu melakukan hal ini dengan hati-hati - yaitu, mengklarifikasi tetapi tidak menambah atau twist

Definisi Birokrasi

2010-07-23T13:10:00.000-07:00

Jika kita mendengar kata ”Birokrasi” maka langsung yang ada dalam pikiran kita adalah bahwasanya kita berhadapan dengan suatu prosedur yang berbelit-belit, dari meja satu ke meja lainnya, yang ujung-ujungnya adalah biaya yang serba mahal (hight cost). Pendapat yang demikian tidaklah dapat disalahkan seluruhnya, namun demikian apabila orang-orang yang duduk dibelakang meja taat pada prosedur dan aturan serta berdisiplin dalam menjalankan tugasnya, maka birokrasi akan berjalan lancar dan ”biaya tinggi” akan dapat dihindarkan.
Untuk mengeliminasi pemikiran yang demikian, marilah kita sejenak mencerna pendapat para ahli mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan birokrasi.

1. Birokrasi yang dalam bahasa Inggris, Bureaucracy, berasal dari kata Bureau (berarti: meja) dan Cratein (berarti: kekuasaan), dimaksudkan adalah kekuasaan berada pada orang-orang yang di belakang meja. Di Indonesia cenderung dikonotasikan sebagaimana telah digambarkan seperti di atas.

2. Bintoro Tjokroamidjojo
Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1984) ”Birokrasi dimaksudkan untuk mengorganisir secara teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh banyak orang”.
Dengan demikian sebenarnya tujuan dari adanya birokrasi adalah agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan terorganisir. Bagaimana suatu pekerjaan yang banyak jumlahnya harus diselesaikan oleh banyak orang sehingga tidak terjadi tumpang tindih di dalam penyelesaiannya, itulah yang sebenarnya menjadi tugas dari birokrasi.

3. Blau dan Page
Blau dan Page (1956) mengemukakan ”Birokrasi sebagai tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar dengan cara mengkoordinir secara sistematis (teratur) pekerjaan dari banyak orang”. Jadi menurut Blau dan Page, birokrasi justru untuk melaksanakan prinsip-prinsip organisasi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi administratif, meskipun kadangkala di dalam pelaksanaannya birokratisasi seringkali mengakibatkan adanya ketidakefisienan.

4. Ismani
Dengan mengutip pendapat dari Mouzelis, Ismani (2001) mengemukakan ”Bahwa dalam birokrasi terdapat aturan-aturan yang rasional, struktur organisasi dan proses berdasarkan pengetahuan teknis dan dengan efisiensi dan setinggi-tingginya. Dari pandangan yang demikian tidak sedikitpun alasan untuk menganggap birokrasi itu jelek dan tidak efisien”.

5. Fritz Morstein Marx
Dengan mengutip pendapat Fritz Morstein Marx, Bintoro Tjokroamidjojo (1984) mengemukakan bahwa birokrasi adalah ”Tipe organisasi yang dipergunakan pemerintahan modern untuk pelaksanaan berbagai tugas-tugas yang bersifat spesialisasi, dilaksanakan dalam sistem administrasi yang khususnya oleh aparatur pemerintahan”.

6. Riant Nugroho Dwijowijoto
Dengan mengutip Blau dan Meyer, Dwijowijoto (2004) menjelaskan bahwa ”Birokrasi adalah suatu lembaga yang sangat kuat dengan kemampuan untuk meningkatkan kapasitas-kapasitas potensial terhadap hal-hal yang baik maupun buruk dalam keberadaannya sebagai instrumen administrasi rasional yang netral pada skala yang besar”. Selanjutnya dikemukakan bahwa ”Di dalam masyarakat modern, dimana terdapat begitu banyak urusan yang terus-menerus dan ajeg, hanya organisasi birokrasi yang mampu menjawabnya. Birokrasi dalam praktek dijabarkan sebagai pegawai negeri sipil”.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan bahwa birokrasi adalah:

Suatu prosedur yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien;
Keseluruhan aparat pemerintah, baik sipil maupun militer yang bertugas membantu pemerintah dan menerima gaji dari pemerintah karena statusnya itu.

Sejarah Konsep Birokrasi

2010-07-23T13:06:00.000-07:00

Konsep birokrasi dimunculkan oleh M De Gourney. Melalui surat tertanggal 1 Juli 1764 yang ditulis Baran de Grim, merujuk pada gagasan Gourney yang mengeluh tentang pemerintahan yang melayani dirinya sendiri. De Gourney menyebutkan kecenderungan itu sebagai penyakit yang disebutnya bureaumania.

Ide tentang birokrasi bukan sesuatu yang baru. Merupakan kekeliruan kalau kita mengira konsep ini baru muncul. Keluhan atas pemerintah pun bukan hal baru, yaitu setua usia pemerintahan itu sendiri. Juga, prinsip pemerintah harus dijalankan orang-orang yang baik dan cakap merupakan ide yang sudah lama berkembang di lingkungan filsuf baik Barat maupun Timur.

Machiavelli, misalnya. Dalam nasihatnya kepada pangeran, meminta pangeran memilih menteri yang cakap dan menggaji mereka agar mereka tidak mencari penghasilan dari sumber lain. Bahkan ide tentang pemerintahan yang efisien, sangat akrab di Cina jauh sebelum masehi. Di antaranya ide tentang senioriotas, sistem 'merit' statistik resmi dan laporan tertulis dipraktikan secara luas.
Sementara pada 337 SM, Shen Pu-Hai menulis serangkai prinsip yang sangat erat terkait dengan prinsip yang dikembangkan dalam Teori Administrasi abad 20.

Sejak kemunculan gagasan de Gourney, istilah birokrasi diadopsi secara luas dalam kamus politik di Eropa selama abad 18. Istilah Perancis Bureaucratie ini, dengan cepat diadopsi dalam makna yang sama di Jerman dengan sebutan bureaukratie (kemudian menjadi burokratie), di Italia menjadi burocrazia dan Inggris menjadi bureaucracy.

Derivasi dari istilah birokrasi juga berkembang secara luar biasa selepas periode de Gourney ini. Muncul istilah birokrat, birokratis, birokratisme, birokratik, dan birokratisasi.

Kamus Perancis, 1798, mendefinisikan birokrasi sebagai kekuasaan, pengaruh dari pemimpin dan staf biro pemerintahan (governmental bureaux). Sedangkan Kamus Jerman edisi 1813 merumuskan birokrasi sebagai kewenangan atau kekuasaan, di mana aneka departemen pemerintahan dan cabangnya merebutnya dari warga negara bagi diri mereka sendiri. Padahal istilah dasarnya adalah bureau artinya meja tulis, yang bermakna tempat pejabat bekerja.

Meski demikian, penggunaan awal sekaligus penyebarluasan istilah birokrasi justru dilakukan novelis. Balsac, salah seorang yang paling bertanggung jawab dan konsisten dalam penyebaran istilah ini lewat novelnya Les Employes (1836).
Kemudian diadopsi sebagai konsep yang serius oleh Frederic Le Play pada 1864, ketika ia membicarakan tentang birokratisme yakni tingkah laku dan sepak terjang dari pejabat profesional yang merugikan warga negara. Karenanya, Le Play --sosialis besar Perancis-- harus meminta maaf atas penggunaan istilah hibrida yang diciptakan dalam novel ringan.

Tema ini (birokratisme) dielaborasi secara mendetil oleh Josef Oldszenki (1904), seorang pembela Polandia yang berutang pada pemikiran dalam esai Mohl yang banyak membicarakan tentang penyalahgunaan yang dilakukan birokrasi.
Hingga 1896, birokrasi dalam Kamus Politik Perancis disebutkan berasal dari Jerman dan dipopulerkan oleh Balzac.

Konsep birokrasi ini meluas ke Inggris melalui terjemahan karya berbahasa Jerman. Karya Gorres 'Germany And The Revolution' (1819) diterjemahkan ke Bahasa Inggris dalam dua versi yang berbeda pada 1820. Istilah bureaukratisch dihindari untuk diterjemahkan sebagai bureaucratic. Sementara pada terjemahan surat perjalanan seorang pangeran (1832) menyebutkan, birokrasi telah menggantikan tempat dari aristokrasi dan kemungkinan besar akan segera menjadi sama posisinya. Pada perkembangan selanjutnya, kamus berikutnya mulai menyebutkan istilah ini. Spencer, juga mulai menulisnya di bukunya tentang birokrasi dengan mengacu pada Prancis.

Mills dalam karyanya Principil Of Political Economy (1848), menempatkan diri sebagai penentang dari konsentrasi semua ketrampilan dan pengalaman serta kekuasaan dari tindakan yang terorganisasi di tangan manejemen kepentingan yang luas. Ia menyebutnya sebagai dominant bureaucracy yang muncul dalam masyarakat Inggris.

Mills menegaskan, kecenderungan itu merupakan a main cause of the inferior capacity for political life yang menandai karakteristik dari negara yang over governed kala itu. Mills, dalam Considerations On Representative Government (1861) membandingkan, di luar pemerintahan perwakilan maka bentuk pemerintahan yang memiliki keterampilan politik yang tinggi adalah birokrasi. Bahkan birokrasi berjalan dengan nama monarchi atau aristokasi sekali pun. Disini Mills menggambarkan esensi birokrasi sebagai pemerintahan yang dikendalikan oleh mereka yang profesional (governors by profession),(Pembina Kagama Kalsel, Banjarmasin)

Grand dan Growth Strategy PT. Indosat

2010-07-23T13:00:00.000-07:00

A. Grand Strategy

Adaptasi pada perubahan lingkungan yang cepat dalam telekomunikasi telah menjadi critical factor bagi Indosat. Peningkatan kompetisi, perubahan teknologi, dan aliansi strategi global , di antara kesemuanya, sedang membentuk pasar telekomunikasi yang akan datang.
Dalam menanggapi tantangan-tantangan baru tersebut Indosat telah membangun cetak biru pertumbuhan, dikenal sebagai Grand Strategy Indosat 2000:

Jasa Telekomunikasi Internasional Dasar akan tetap menjadi core business Indosat
Peranan regional dan internasional yang telah meningkat sejak 1994
Jasa selular dan sistem satelit bergerak saat ini sedang diperluas melalui perusahaan selular lokal dan konsorsium internasional
asa bernilai-tambah yang meliputi telekomunikasi pada saat ini, integrasi sistem dan informasi multimedia dan hiburan yang melengkapi dan menambah nilai dari jasa core Indosat

B. Growth Strategy

Indosat berusaha mempertahankan keberadaannya sebagai pemimpin pasar untuk jasa telekomunikasi internasional di Indonesia, memposisikan dirinya sebagai perusahaan telekomunikasi berkelas-dunia, dan menjadi pemain global dalam industri telekomunikasi dunia. Hal ini dicapai melalui Strategi Bisnis "1-plus-3" yang mencoba:

"1" Membangun Jasa Telekomunikasi Internasional Melingkupi Central Core Business

Lalu-lintas telekomunikasi internasional Indosat di transmisikan melalui satelit internasional, sistem kabel bawah laut, dan sambungan gelombang mikro, yang kesemuanya menggunakan teknologi digital mutakhir termasuk protokol multimedia canggih. Indosat mengoperasikan empat gerbang internasional di Jakarta, Surabaya, Medan, dan Batam dimana lalu-lintas melewati dari Indonesia ke seluruh dunia, dan sebaliknya. Setelah membangun akses ke satelit yang cukup melalui sembilan stasiun bumi di empat lokasi gerbang melintang Indonesia, Indosat pada saat ini memperluas aksesnya ke kabel serat optik digital bawah laut dengan bergabung ke konsorsium kabel regional dan dunia. Ini semua adalah bagian dari program perluasan yang didesain untuk meningkatkan kapasitas, memperbaiki kualitas, dan menyediakan jasa baru untuk memenuhi perubahan permintaan konsumen.

1. Partisipasi dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi domestic

Indosat memandang investasinya pada infrastruktur telekomunikasi domestik selain sebagai alat untuk memperluas pasar jasa telekomunikasi internasional, juga sebagai sumber pendapatan baru untuk perusahaan. Dua ventura utama Indosat pada lapangan ini adalah PT Mitra Global Telekomunikasi Indonesia sebagai pemegang lisensi operator telekomunikasi di daerah Jawa Tengah, PT Pramindo Ikat Nisantara di Sumatra, dan PT Telekomunikasi Selular Indonesia (Telkomsel), perusahaan join-ventura jasa GSM selular bergerak.

2. Meningkatkan peranannya dalam telekomunikasi regional dan internasional

Indosat memulai proyek internasional, melibatkan join-ventura dengan mendasarkan sebagaimana membangun carriers telekomunikasi internasional. Tujuan utamanya adalah meningkatkan lalu-lintas internasional melalui gerbang perusahaan, memperoleh pendapatan langsung dari proyek dan mendapatkan tambahan keahlian dari pembukaan internasional. Sampai sekarang, Indosat terikat dengan berbagai proyek telekomunikasi termasuk join-ventura dengan entitas telekomunikasi yang bersangkutan dari Kamboja dan Kazakstan dan investasi ekuitas pada jasa selular berbasis PHS di Jepang sebagaimana di USA Global Link dan Alphanet Telecom Inc. Keduanya adalah pemain utama carrier telekomunkasi. Sebagai tambahan, Indosat telah bergabung dengan aliansi internasional seperti Concert and World Partners dan telah ditunjuk sebagai gerbang bagi Sistem Bergerak Global Inmarsat, SAN ICO melayani kawasan Asia Tenggara.

3. Mengambil diversifikasi terbatas pada bisnis komplementer

Indosat juga mencoba untuk mendiversifikasi pada daerah di mana keahlian perusahaan dalam telekomunikasi dapat dipergunakan untuk mengoptimumkan efek seperti pada jasa bernilai tambah yang melengkapi bisnis core perusahaan. Jasa –jasa ini tersedia melalui perusahaan anak dan pada saat ini meliputi beberapa jasa pertukaran data elektronik, bank elektronik, multimedia , dan internet

C. Strategi Bisnis Indosat Menghadapi Krisis Ekonomi

Sehubungan dengan krisis ekonomi yang melanda Indonesia, Indosat mengalami masa yang sulit sejak awal 1998 ketika Rupiah terdepresiasi secara drastis. Banyak bisnis di Indonesia yang mengalami kemacetan karena kondisi makro ekonomi, instabilitas politik, dan gejolak sosial. Dilengkapi dengan krisis moneter, situasi ini mempengaruhi pertumbuhan permintaan jasa telekomunikasi internasional di Indonesia.
Sebagai strategi bisnis dalam menghadapi krisis ekonomi ini, Indosat menerapkan kebijakan, antara lain:

Selalu mencari cara yang paling ekonomis menurunkan beban pembelanjaan pada mata uang asing. Indosat mengurangi biaya sirkuit dengan menggunakan lebih banyak sirkuit kabel bawah laut ketimbang satelit, yang pada saat ini mencapai 74% dari total bandwith.
Melakukan kebijakan konservatif menyangkut situasi krisis ekonomi Indonesia. Pengalokasian hutang tak tertagih yang cukup besar, meningkat 88,4% dari tahun sebelumnya.
Menerapkan kebijakan likuiditas yang berhati-hati. Biaya telekomunikasi dan beban perawatan meningkat sebagai dampak melemahnya Rupiah. Namun dalam hal ini pertumbuhan beban operasi diupayakan lebih rendah dari pendapatan operasi, serta meningkatkan profit margin.
Melindungi fundamental dasar Indosat dari pengaruh kinerja negatif anak perusahaan. Untuk menghindari dampak dari kinerja negatif anak perusahaan, maka dilakukan program restrukturisasi diversifikasi bisnis, yang akan memperbaiki posisi keuangan perusahaan dalam jangka pendek dan sesuai dengan strategi jangka panjang.

Dilihat dari hasil-hasil yang dicapai seperti yang disebutkan di atas, sejauh ini Indosat cukup tepat dalam memilih strategi bisnis maupun penerapannya guna menghadapi krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada saat ini, yang tentunya harus sesuai dengan strategi jangka panjang Indosat seperti yang tertuang dalam Grand Strategy dan Growth Strategy untuk mewujudkan Indosat sebagai perusahaan yang merupakan “penyedia jasa penuh” dan “pemimpin bisnis multimedia”.

Pengertian Demokrasi

2010-04-07T08:26:00.000-07:00

Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos (rakyat) dan kratos (kekuasaan). Aristoteles dalam bukunya "Organon" bab Retorika ketika menyandingkan bentuk-bentuk pemerintahan dalam: Demokrasi, Oligarki, Aristokrasi, dan Monarki mendefinisikan pemerintahan demokrasi sebagai jika kekuasaan dalam pemerintahan itu dibagi-bagi menurut pemilihan atau kesepakatan.

Ibn Rusyd (Averroes) seorang filosof muslim Andalusia termasyur sekaligus pensyarah buku-buku Aristoletes menerjemahkan demokrasi dengan "politik kolektif" (as siyasah al jama'iyah).

Sedang dalam ilmu sosiologi, demokrasi adalah sikap hidup yang berpijak pada sikap egaliter (mengakui persamaan derajat) dan kebebasan berpikir.

Meski demokrasi merupakan kata kuno, namun demokrasi moderen merupakan istilah yang mengacu pada eksperimen orang-orang Barat dalam bernegara sebelum abad XX.

Orang-orang Islam mengenal kata demokrasi sejak jaman transliterasi buku-buku Yunani pada jaman Abbasiyah. Selanjutnya kata itu menjadi bahasan pokok para filosof muslim jaman pertengahan seperti Ibnu Sina (Avicenna), dan Ibn Rusyd ketika membahas karya-karya Aristoteles.

Istilah demokrasi dalam sejarah Islam tetaplah asing, karena sistem demokrasi tidak pernah dikenal oleh kaum muslimin sejak awal. Orang-orang Islam hanya mengenal kebebasan (al hurriyah) yang merupakan pilar utama demokrasi yang diwarisi semenjak jaman Nabi Muhammad (Saw.), termasuk di dalamnya kebebasan memilih pemimpin, mengelola negara secara bersama-sama (syuro), kebebasan mengkritik penguasa, kebebasan berpendapat.

Sikap bebas dan demokratis merupakan ciri kehidupan yang hilang dari tengan-tengah sebagian besar ummat Islam pada saat ini, baik dalam bermasyarakat maupun bernegara.

Pengertian Antropologi

2010-04-07T08:23:00.000-07:00

Antropologi adalah salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Antropologi lahir atau muncul berawal dari ketertarikan orang-orang Eropa yang melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, budaya yang berbeda dari apa yang dikenal di Eropa.
Antropologi lebih memusatkan pada penduduk yang merupakan masyarakat tunggal, tunggal dalam arti kesatuan masyarakat yang tinggal daerah yang sama, antropologi mirip seperti sosiologi tetapi pada sosiologi lebih menitik beratkan pada masyarakat dan kehidupan sosialnya
Antropologi berasal dari kata Yunani ???????? (baca: anthropos) yang berarti "manusia" atau "orang", dan logos yang berarti ilmu. Antropologi mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial.

Antropologi memiliki dua sisi holistik dimana meneliti manusia pada tiap waktu dan tiap dimensi kemanusiannya. Arus utama inilahyang secara tradisional memisahkan antropologi dari disiplin ilmu kemanusiaan lainnya yang menekankan pada perbandingan/ perbedaan budaya antar manusia. Walaupun begitu sisi ini banyak diperdebatkan dan menjadi kontroversi sehingga metode antropologi sekarang seringkali dilakukan pada pemusatan penelitan pada pendudukyang merupakan masyarakat tunggal.

Para ahli mendefinisikan antropologi sebagai berikut:

1. William A. Haviland
Antropologi adalah studi tentang umat manusia, berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya serta untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia.

2. David Hunter
Antropologi adalah ilmu yang lahir dari keingintahuan yang tidak terbatas tentang umat manusia.

3. Koentjaraningrat
Antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik masyarakat serta kebudayaan yang dihasilkan.
Dari definisi tersebut, dapat disusun pengertian sederhana antropologi, yaitu sebuah ilmu yang mempelajari manusia dari segi keanekaragaman fisik serta kebudayaan (cara-cara berprilaku, tradisi-tradisi, nilai-nilai) yang dihasilkan sehingga setiap manusia yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda.

Sejarah

Seperti halnya Sosiologi, Antropologi sebagai sebuah ilmu juga mengalami tahapan-tahapan dalam perkembangannya.
Koentjaraninggrat menyusun perkembangan ilmu Antropologi menjadi empat fase sebagai berikut:

Fase Pertama (Sebelum tahun 1800-an)
Manusia dan kebudayaannya, sebagai bahan kajian Antropologi.Sekitar abad ke-15-16, bangsa-bangsa di Eropa mulai berlomba-lomba untuk menjelajahi dunia. Mulaidari Afrika, Amerika, Asia, hingga ke Australia. Dalam penjelajahannya mereka banyak menemukan hal-hal baru. Mereka juga banyak menjumpai suku-sukuyang asing bagi mereka. Kisah-kisah petualangan dan penemuan mereka kemudian mereka catat di buku harian ataupun jurnal perjalanan. Mereka mencatat segala sesuatuyang berhubungan dengan suku-suku asing tersebut. Mulai dari ciri-ciri fisik, kebudayaan, susunan masyarakat, atau bahasa dari suku tersebut. Bahan-bahan yang berisi tentang deskripsi suku asing tersebut kemudian dikenal dengan bahan etnogragfi atau deskripsi tentang bangsa-bangsa.

Bahan etnografi itu menarik perhatian pelajar-pelajar di Eropa. Kemudian, pada permulaan abad ke-19 perhatian bangsa Eropa terhadap bahan-bahan etnografi suku luar Eropadari sudut pandang ilmiah, menjadi sangat besar. Karena itu, timbul usaha-usaha untuk mengintegrasikan seluruh himpunan bahan etnografi.

Fase Kedua (tahun 1800-an)
Pada fase ini, bahan-bahan etnografi tersebut telah disusun menjadi karangan-karangan berdasarkan cara berpikir evolusi masyarakat pada saat itu. masyarakat dan kebudayaan berevolusi secara perlahan-lahan dan dalam jangka waktuyang lama. Mereka menganggap bangsa-bangsa selain Eropa sebagai bangsa-bangsa primitif yang tertinggal, dan menganggap Eropa sebagai bangsa yang tinggi kebudayaannya
Pada fase ini, Antopologi bertujuan akademis, mereka mempelajari masyarakat dan kebudayaan primitif dengan maksud untuk memperoleh pemahaman tentang tingkat-tingkat sejarah penyebaran kebudayaan manusia.

Fase Ketiga (awal abad ke-20)
Pada fase ini, negara-negara di Eropa berlomba-lomba membangun koloni di benua lain seperti Asia, Amerika, Australia dan Afrika. Dalam rangka membangun koloni-koloni tersebut, muncul berbagai kendala seperti serangandari bangsa asli, pemberontakan-pemberontakan, cuaca yang kurang cocok bagi bangsa Eropa serta hambatan-hambatan lain. Dalam menghadapinya, pemerintahan kolonial negara Eropa berusaha mencari-cari kelemahan suku asli untuk kemudian menaklukannya. Untuk itulah mereka mulai mempelajari bahan-bahan etnografi tentang suku-suku bangsa di luar Eropa, mempelajari kebudayaan dan kebiasaannya, untuk kepentingan pemerintah kolonial.

Fase Keempat (setelah tahun 1930-an)
Pada fase ini, Antropologi berkembang secara pesat. Kebudayaan-kebudayaan suku bangsa asli yang di jajah bangsa Eropa, mulai hilang akibat terpengaruh kebudayaan bangsa Eropa.
Pada masa ini pula terjadi sebuah perang besar di Eropa, Perang Dunia II. Perang ini membawa banyak perubahan dalam kehidupan manusia dan membawa sebagian besar negara-negara di dunia kepada kehancuran total. Kehancuran itu menghasilkan kemiskinan, kesenjangan sosial, dan kesengsaraanyang tak berujung.

Namun pada saat itu juga, muncul semangat nasionalisme bangsa-bangsa yang dijajah Eropa untuk keluar dari belenggu penjajahan. Sebagian dari bangsa-bangsa tersebut berhasil mereka. Namun banyak masyarakatnya yang masih memendam dendam terhadap bangsa Eropa yang telah menjajah mereka selama bertahun-tahun.

Proses-proses perubahan tersebut menyebabkan perhatian ilmu antropologi tidak lagi ditujukan kepada penduduk pedesaan di luar Eropa, tetapi juga kepada suku bangsa di daerah pedalaman Eropa seperti suku bangsa Soami, Flam dan Lapp.

Teori Belajar Konstruktivisme

2010-04-04T10:32:00.000-07:00

A. Pengertian dan Tujuan Konstruktivisme

Kontruksi berarti bersifat membangun, dalam konteks filsafat pendidikan, Konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidupyang berbudaya modern
Konstruktivisme merupakan landasan berfikir (filosofi) pembelajaran konstektual yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit,yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak sekonyong-konyong. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. Manusia harus mengkontruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata.
Sedangkan menurut Tran Vui Konstruktivisme adalah suatu filsafat belajar yang dibangun atas anggapan bahwa dengan memfreksikan pengalaman-pengalaman sendiri.sedangkan teori Konstruktivisme adalah sebuah teoriyang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya dengan kemampuan untuk menemukan keinginan atau kebutuhannya tersebut denga bantuan fasilitasi oranglain
Dari keterangan diatas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa teori ini memberikan keaktifan terhadap manusia untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan atau teknologi, dan hallain yang diperlukan guna mengembangkan dirinya sendiri.

Adapun tujuan dari teori ini dalah sebagai berikut:

Adanya motivasi untuk siswa bahwa belajar adalah tanggung jawab siswa itu sendiri.
Mengembangkan kemampuan siswa untuk mengejukan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaannya.
Membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep secara lengkap.
Mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri.
Lebih menekankan pada proses belajar bagaimana belajar itu.

B. Ciri-ciri Pembelajaran Secara Konstuktivisme

Memberi peluang kepada murid membina pengetahuan baru melalui penglibatan dalam dunia sebenar
Menggalakkan soalan/idea yang dimul akan oleh murid dan menggunakannya sebagai panduan merancang pengajaran.
Menyokong pembelajaran secara koperatif Mengambilkira sikap dan pembawaan murid
Mengambilkira dapatan kajian bagaimana murid belajar s esuatu idea
Menggalakkan & menerima daya usaha & autonomimurid
Menggalakkan murid bertanya dan berdialog dengan murid & guru
Menganggap pembel ajaran sebagai suatu proses yang sama penti ng dengan hasil pembel ajaran Menggalakkan proses inkuirimurid mel akajian dan eks perimen.

C. Prinsip-prinsip Konstruktivisme

Secara garis besar, prinsip-prinsip Konstruktivisme yang diterapkan dalam belajar mengajar adalah :
1.Pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri
2.Pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru kemurid, kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar
3.Murid aktif megkontruksi secara terus menerus, sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah
4.Guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses kontruksi berjalan lancer
5.Menghadapi masalah yang relevan dengan siswa
6.Struktur pembalajaran seputar konsep utama pentingnya sebuah pertanyaan
7. mencari dan menilai pendapat siswa
8.Menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan siswa.

Dari semua itu hanya ada satu prinsip yang paling penting adalah guru tidak boleh hanya semata-mata memberikan pengetahuan kepada siswa . siswa harus membangun pengetahuan didalam benaknya sendiri. Seorangguru dapat membantu proses ini dengan cara-cara mengajar yang membuat informasi menjadi sangat bermakna dan sangat relevan bagi siswa, dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau menerapkan sendiri ide-ide dan dengan mengajak siswaagar menyadari dan menggunakan strategi-strategi mereka sendiri untuk belajar. Guru dapat memberikan tangga kepada siswa yang mana tangga itu nantinya dimaksudkan dapat membantu mereka mencapai tingkat pemahaman yang lebih tinggi , tetapi harus diupayakan agar siswa itu sendiri yang memanjatnya.

D. Kelebihan dan Kelemahan Teori Konstrutivisme

a.Kelebihan
Berfikir :Dalam proses membina pengetahuan baru, murid berfikir untuk menyelesaikan masalah, menjana idea dan membuat keputusan.
Faham :Oleh kerana murid terlibat secara langsung dalam mebina pengetahuan baru, mereka akan lebih faham dan boleh mengapliksikannya dalam semua situasi.
Ingat :Oleh kerana murid terlibat secara langsung dengan aktif, mereka akan ingat lebih lama semua konsep. Yakin Murid melalui pendekatan ini membina sendiri kefahaman mereka. Justeru mereka lebih yakin menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam situasi baru.
Kemahiran sosial :Kemahiran sosial diperolehi apabila berinteraksi dengan rakan dan guru dalam membina pengetahuan baru.
Seronok :Oleh kerana mereka terlibat secara terus, mereka faham, ingat, yakin dan berinteraksi dengan sihat, maka mereka akan berasa seronok belajar dalam membina pengetahuan baru.

b.Kelemahan
Dalam bahasan kekurangan atau kelemahan ini mungkin bisa kita lihat dalam proses belajarnya dimana peran guru sebagai pendidik itu sepertinya kurang begitu mendukung. Tidak mendukung bagaimana?
E. Proses Belajar Menurut Konstruktivisme
Pada bagian ini akan dibahas proses belajar dari pandangan kontruktifistik dan dari aspek-aspek si belajar, peranan guru, sarana belajar, dan evaluasi belajar.
1.Proses belajar kontruktivistik secara konseptual proses belajar jika dipandang dari pendekatan kognitif, bukan sebagai perolehan informasi yang berlangsung satu arah dari luar kedalam diri siswa kepada pengalamannya melalui proses asimilasi dan akomodasi yang bermuara pada pemuktahiran struktur kognitifnya. Kegiatan belajar lebih dipandang dari segi rosesnya dari pada segi perolehan pengetahuan dari pada fakta-fakta yang terlepas-lepas.
2.Peranan siswa. Menurut pandangan ini belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan. Pembentukan ini harus dilakukan oleh si belajar. Ia harus aktif melakukan kegiatan, aktif berfikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Guru memang dapat dan harus mengambil prakarsa untuk menata lingkungan yang memberi peluang optimal bagi terjadinya belajar. Namun yang akhirnya paling menentukan adalah terwujudnya gejala belajar adalah niat belajar siswa itu sendiri.
3.Peranan guru. Dalam pendekatan ini guru atau pendidik berperan membantu agar proses pengkontruksian pengetahuan oleh siswa berjalan lancar. Guru tidak mentransferkan pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan membantu siswa untuk membentuk pengetahuannya sebdiri.
4.Sarana belajar. Pendekatan ini menekankan bahwa peranan utama dalam kegiatan belajar adalah aktifitas siswa dalam mengkontruksi pengetahuannya sendiri. Segala sesuatu seperti bahan, media, peralatan, lingkungan, dan fasilitas lainnya disediakan untuk membantu pembentukan tersebut.
5.Evaluasi. Pandangan ini mengemukakan bahwa lingkungan belajar sangat mendukung munculnya berbagai pandangan dan interpretasi terhadap realitas, kontruksi pengetahuan, serta aktifitas-aktifitas lain yang didasarkan pada pengalaman.

Teori Behavioristik

2010-04-04T10:25:00.000-07:00

Pengertian Teori

Teori behavioristik adalah teori yang menerapkan prinsip penguatan stimulus-respon. Maksudnya adalah pengetahuan yang terbentuk melalui ikatan stimulus-respon akan semakin kuat bila diberi penguatan. Penguatan tersebut terbagi atas penguatan positif dan penguatan negatif.
Penguatan positif sebagai stimulus, dapat meningkatkan terjadinya pengulangan tingkah laku itu. Sedangkan penguatan negatif dapat mengakibatkan perilaku berkurang atau menghilang.

● Kerangka Berpikir Teori

1. Pemberian bahan pembelajaran dalam bentuk utuh kepada peserta didik
2. Pemahaman oleh peserta didik dilakukan mandiri oleh peserta didik. Jika ada yang kurang jelas baru ditanyakan kepada guru
3. Hasil belajar segera disampaikan kepada peserta didik
4. proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar
5. Materi pelajaran digunakan sistem modul

● Tokoh

1. Edward Edward Lee thorndike
2. Ivan Petrovich Palvov
3. Burrhus Frederic Skinner
4. Robert Gagne
5. Elbert Bandura

● Aplikasi Teori

Guru menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap sehingga tujuan pembelajaran yang harus dikuasai siswa disampaikan secara utuh oleh guru. Guru tidak banyak memberikan ceramah, tetapi intruksi singkat yang diikuti contoh-contoh baik dilakukan sendiri maupun melalui simulasi. Bahan pelajaran disusun secara hirarki dari yang sederhana sampai pada yang kompleks. Tujuan pembelajaran dibagi dalam bagian-bagian kecil yang ditandai dengan pencapaian suatu ketrampilan tertentu. Pembelajaran berorientasi pada hasil yang dapat diukur dan diamati. Kesalahan harus segera diperbaiki. Pengulangan dan latihan digunakan supaya perilaku yang diinginkan dapat menjadi kebiasaan.

● Kekurangan

1. Sebuah konsekuensi bagi guru, untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap
2. Tidak setiap mata pelajaran bisa menggunakan metode ini
3. Penerapan teori behavioristik yang salah dalam suatu situasi pembelajaran juga mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran yang sangat tidak menyenangkan bagi siswa yaitu guru sebagai sentral, bersikap otoriter, komunikasi berlangsung satu arah, guru melatih dan menentukan apa yang harus dipelajari murid.
4. Murid berperan sebagai pendengar dalam proses pembelajaran dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif
5. Penggunaan hukuman yang sangat dihindari oleh para tokoh behavioristik justru dianggap metode yang paling efektif untuk menertibkan siswa
6. Murid dipandang pasif, perlu motivasi dari luar dan sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan guru.

● Kelebihan

1. Membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka pada situasi dan kondisi belajar
2. Metode behavioristik ini sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang menbutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti: kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleksi, daya tahan, dan sebagainya.
3. Guru tidak banyak memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Jika menemukan kesulitan baru ditanyakan kepada guru yang bersangkutan
4. Teori ini cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominansi peran orang dewasa , suka mengulangi dan harus dibiasakan , suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti diberi permen atau pujian.

Tinjauan dan Pengertian Pengetahuan Dan Wawasan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni ( IPTEKS )

2010-04-02T09:44:00.000-07:00

Pengertian Wawasan

Wawasan adalah pokok kata dari wawas , secara harfiah berarti pandangan / teropong . Sampai saat ini belum ada arti baku dari wawasan , namun hal ini pada umumnya diartikan sebagai pandangan / teropong multi dimensi seseorang dalam melihat dan menjabarkan keberadaan suatu bidang tertentu secara utuh .
Seseorang mempunyai wawasan luas jika dia mempunyai pengetahuan . Hal ini diperoleh melalui :
1. Banyak mempelajari
2. Banyak mencoba
3. Banyak membahas
4. Banyak membaca
5. Banyak menulis

Pengertian Pengetahuan

Pengetahuan sebagai modal dasar kehidupan . Manusia tak bias hidup dan berkemban tanpa memiliki pengetahuan . Pengetahuan adalah segala sesuatu yang kita ketahui tentang objek tertentu .

Teknologi adalah perpanjangan tangan manusia untuk mencapai tujuannya . Sedangkan seni atau art adalah segala hasil kreasi / karya manusia yang menimbulkan rasa / emosi , keindahan / estetika dan kenyamanan / ketenangan . Hubungan antara pengetahuan teknologi ilmu pengetahuan serta seni sangatlah erat karena pengetahuan merupakan ruang lingkup dari ilmu pengetahuan , teknologi dan seni

Fungsi pengetahuan adalah :

1. Memperoleh kebenaran
2. Menjamin kelangsungan hidup
3. Memberi makna kehidupan
4. Meningkatkan taraf hidup
5. Mengembangkan budaya

Kategori pegetahuan adalah :

1. Non Ilmiah ( kebenaran subjektif / logis )

Dapat dialami semua orang
Dapat dialami sebagian orang
Tidak dapat dialami

2. Ilmiah ( kebenarannya bersifat universal )

Dapat dialami semua ora

Pengertian Politik Ditinjau Dari Beberapa Segi

2010-04-02T09:40:00.000-07:00

1. Politik berdasarkan Konsep Negara

Pada konsep ini lebih menekankan kelembagaan atau organisasi dalam suatu wilayah tentang negara . Juga mengatur hubungan antar masyarakat atau dengan warga Negara lainnya sehingga terbentuk kerja sama yang baik dan terciptanya tujuan tertentu .

2. Politik berdasarkan konsep pengambilan keputusan

Politik sangat berkaitan dengan keputusan yang diambil secara kolektif dan bersifat mengikat dalam bentuk kebijaksanaan umum atau kebijaksanaan pemerintah .

3. Politik berdasarkan konsep kekuasaan

Politik adalah kegiatan yang menyangkut merebut dan mempertahankan kekuasaan baik secara pendekatan maupun dengan konflik .

4. Politik Berdasarkan kebijaksanaan umum

Keputusan yang diambil oleh pelaku atau kelompok politik untuk mencapai tujuan tertentu .

5. Politik berdasarkan pembagian dana alokasi

Membagi atau mengalokasikan nilai – nilai yang mengikat dalam masyarakat tetapi yang dianggap baik sebagai hak yang dimiliki oleh manusia seperti kejujuran , hak asasi manusia dll

Kebenaran

2010-04-02T09:30:00.000-07:00

Pengertian Kebenaran

Sebenarnya pengertian dari kebenaran masih bersifat abstrak . Secara definif kebenaran dapat diartikan sebagai sesuatu hasil atau pernyataan yang dianggap betul secara ilmiah maupun non ilmiah .

Kebenaran ilmiah dapat diperoleh dengan cara :

Pengalaman individu
Kepercayaan
Akal sehat
Prasangka
Penemuan kebetulan dan coba – coba
Pendapat otoritas atau mayoritas
Intuisi
Wahyu

Kebenaran ilmiah dapat diperoleh dengan cara :

Metode ilmiah ( Metode Penelitian Ilmiah

Teori Kebenaran

1. Teori Koherensi ( Plato dan Aristoteles 427 SM )
Suatu pernyataan benar jika konsistensi dengan pernyataan terdahulu yang dianggap benar
2. Teori Korespondensi ( Bertrand Russel 1872 )
Suatu pernyataan dianggap benar jika berhubungan dengan objek yang dituju
3. Teori Pragmatis ( Charles Pierce 1839 )
Suatu pernyataan dianggap benar jika hal tersebut bersifat fungsional dan mempunyai kegunaan praktis bagi manusia

Kajian Terhadap Wacana Manajemen Berbasis Sekolah Ditinjau Dari Perspektif Legal Basis

2010-04-02T09:21:00.000-07:00

Konsep Manajemen Berbasis Sekolah – selanjutnya akan disingkat dengan MBS – sebenarnya bukan lagi wacana baru dalam dunia pendidikan Indonesia. Konsep ini telah disosialisasikan bersamaan dengan pewacanaan kurikulum 1994 pada tenaga pendidik dan kependidikan. Capaian untuk menjadi Sekolah Mandiri pada masa itu belum dapat terpenuhi karena pemerintah tidak memonitor pelaksanaan program tersebut di lapangan. Pengisian 186 butir Evaluasi Diri dari BAS (Badan Akreditasi Sekolah) yang disyaratkan dalam pemenuhan perolehan akreditasi sekolah menjadi kegiatan yang seremonial dan tak lebih dari pengumpulan dokumen foto copy yang siap diperiksa oleh asessor (Soetikno, 2007).

MBS kembali menjadi populer sejak tahun 1999, saat pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional bekerjasama dengan UNESCO dan UNICEF, mengusung program MBS yang dalam proyek tersebut dikenal dengan nama CLCC (Creating Learning Communities for Children), yang diterjemahkan menjadi “Menciptakan Masyarakat Peduli Pendidikan Anak”. Proyek ini melibatkan sejumlah sekolah di berbagai propinsi sebagai objek kegiatannya. Kembali populernya konsep MBS yang sangat kental dengan semangat desentralisasi ini tentunya cukup erat berkaitan dengan diundangkannya UU No. 25 Tahun 1999 tentang otonomi daerah. Terlebih lagi setelah disahkannya UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan penyempurnaan UU No. 25 Tahun 1999 tentang otonomi daerah menjadi UU No. 32 Tahun 2004, desentralisasi pendidikan tidak hanya dilimpahkan pada pemerintah daerah namun hingga ke tingkat satuan pendidikan.

Sejalan dengan semangat desentralisasi pendidikan, sudah sepantasnya jika segala kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendidikan bertumpu pada sekolah dan masyarakat. Dalam konsep MBS, sekolah diposisikan sebagai suatu lembaga yang berada di tengah-tengah masyarakat yang memiliki ciri khas tersendiri, sehingga sekolah harus memiliki unit perencana, unit pembuat keputusan, dan basis manajemen. Tidaklah mengherankan bila keberadaan Komite Sekolah, yang mencerminkan peran serta masyarakat dalam memajukan pendidikan, menjadi instrumen kunci dalam pelaksanaan MBS. Jauh sebelum disahkannya PP No. 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan yang disusul dengan keluarnya Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan, sebagian besar sekolah di Indonesia telah memiliki Komite Sekolah sejak tahun 2002. Hal ini tidak terjadi bukan tanpa dasar hukum, karena keberadaan Komite Sekolah pada waktu itu telah berlandaskan Kepmendiknas No. 044/U/2002 yang mengatur tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Cukup beralasan bila MBS tidak begitu asing dalam penyelenggaraannya di sekolah karena paradigma sekolah dan masyarakat yang masih menganggap Komite Sekolah hanyalah pergantian nama dari sebuah wadah yang dulunya disebut dengan BP3 (Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan) yang telah dibentuk sejak tahun 1974 untuk menggantikan keberadaan POMG (Persatuan Orang Tua Murid dan Guru) yang dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan jaman.

Ilmu Pengetahuan

2010-04-02T09:16:00.000-07:00

Definisi atau Pengertian Ilmu Pengetahuan

Ilmu merupakan abstraksi fenomena alam kedalam bentuk teori atau formulasi yang tertulis dengan jelas yang diperoleh dari hasil penelitian ilmiah . Sesuatu dikatakan ilmu apabila sudah tersusun secara sistematis , konsisten dan berkesinambungan serta telah teruji kebenarannya dan dapat diandalkan kegunaannya bagi manusia .
Ilmu dibangun atas dua unsur dasar utama yang terpadu yaitu Rasionalisme dan Empirisme . Suatu pengetahuan tidak dapat disebut ilmu bila hanya didukung oleh salah satu unsur saja .

Fungsi Ilmu

1. Menjelaskan
Deduktif ( Berdasarkan premis – premis )
Probabilistik ( secara induktif menghasilkan kemungkinan pasti )
Fungsional ( Fungsi unsur dalam sebuah sistem )
Genetik ( Berdasarkan sifat turunan )

2. Memprediksi / Meramalkan
Berhubungan dengan hukum sebab akibat misalnya : apa yang akan terjadi apabila hutan itu menjadi gundul , Korupsi Kolusi dan Nepotisme ( KKN ) , harga naik dst .

3. Mengontrol / Mengendalikan
Dapat mengendalikan peristiwa – peristiwa alam misalnya : bagaimana mengendalikan banjir , harga , kenakalan remaja dst .

Sifat Ilmu

1. Mempunyai satu kebenaran universal
2. Dapat diuji siapapun dengan hasil yang sama / hamper sama
3. Tersusun secara logis dan sistematis
4. Kebenaran tidak mutlak ( hanya bersifat hampir pasti )
5. Tidak berhubungan dengan pangkat , gelar , profesi dst
6. Netral ( tidak memihak )
7. Selalu didasarkan pada asumsi yang logis

Terdapat 3 asumsi dasar yaitu :

Objek tertentu mempunyai keseragaman / keserupaan
Setiap objek tidak mengalami perubahan dalam waktu tertentu
Deterministik : artinya semua

3 Prinsip Regulatif dasar Manajemen

2010-04-02T08:46:00.000-07:00

1. Pemanfaatan Pengalaman

Yang dimaksut dengan pengalaman adalah pengetahuan tentang pencapaian di masa lampau , pengalaman berhubungan dengan apa yang telah dicapai dan bagaimana itu dicapai .
Pemanfaatan pengalaman dapat dilakukan dengan cara membandingkan ilmu yang didapat dari pengalaman di masa lampau dengan apa yang terjadi di masa sekarang .

2. Kontrol kerja yang dibagi menjadi 3 yaitu :

Pembagian kerja : Berhubungan dengan desain struktural pembagian tugas masing masing individu / pekerja yang merupakan bagian dari struktur secara keseluruhan .

Koordinasi kerja : Berhubungan dengan adanya keterkaitan antara tiap – tiap struktur pembagian kerja , yang membuat tiap – tiap struktur tersebut dapat mewujudkan kerjasama mencapai tujuan .

Konservasi / pengawasan kerja : setelah adanya pembagian kerja dan koordinasi maka pekerja tidak boleh dilepas begitu saja , harus ada konservasi / pengawasan yang teratur , biasanya konservasi dilakukan dalam bentuk inspeksi . Hal ini perlu dilakukan mengingat pada dasarnya pekerja adalah manusia yang malas , maka pemimpin perlu melakukan konservasi ini agar mereka dapat tetap bekerja sesuai rencana awal .

3. Promosi adalah rencana yang ideal harus ditunjang dengan peralatan yang baik , metode yang baik dan orang – orang yang baik . Adanya promosi akan memotivasi pekerja untuk meningkatkan kinerjanya karena keberadaan promosi menandakan kalau usaha mereka dihargai .

Cara Membuat Grup Facebook

2010-03-29T09:30:00.000-07:00

Mau buat grup / group di facebook ? Gimana cara-nya ? Susah atau mudah ?

Caranya :

1. Buka facebook anda.
2. Buat Tab Baru, Caranya tekan CTRL+T
3. Buka URL berikut ini : http://www.facebook.com/groups/create.php ketik (disini)

4. Isikan informasi tentang grup facebook anda. Seperti Nama grup, Keterangan, Jenis grup Berita terbaru, kantor, email dan seterusnya . Kalau sudah, klik "Buat Grup".

5. Untuk menambahkan gambar atau foto grup facebook anda. klik "Browse". Aturlah grup facebook terserah anda.
6. Undang teman-teman anda untuk bergabung ke grup facebook yang telah anda buat .

Selamat menikmati dan silahkan mencoba

Kebijakan Bailout Bank Century

2010-03-26T11:28:00.000-07:00

Kebijakan Bailout Bank Century yang dikeluarkan oleh menteri keuangan Sri Mulyani sebagai ketua KSSK dan Boediono yang menjabat sebagai gubernur Bank

Indonesia

selaku anggota KSSK sangat mempengaruhi sektor ekonomi . Hal ini diakibatkan oleh penutupan Lehman Brothers pada 15 September 2008 yang menyebabkan krisis keuangan dan perbankan secara global.

Akibat dari krisis keuangan global ini menyebabkan sejumlah bank – bank kecil ikut merasakan akibatnya salah satunya yaitu Bank Century . Salah satu alasan utama Pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan menyelamatkan Bank Century adalah kekhawatiran akan terjadinya systemic risk dan rush pada sistem perbankan nasional. Penutupan Bank Century pada waktu terjadinya krisis keuangan global (November 2008) dikhawatirkan membawa dampak berantai yang parah seperti kasus 1998.

Penutupan Bank Century diperkirakan akan mengakibatkan kepanikan pada nasabahnya. Kepanikan ini mendorong nasabah-nasabah lain akan berbondong-bondong menarik uangnya pada banyak bank. Terutama bank-bank kecil sekelas Century dan memindahkan ke bank-bank yang lebih besar.

Penarikan besar-besaran ini mengakibatkan bank-bank yang pada awalnya sehat menjadi ikut bermasalah dan mengalami masalah likuiditas. Sebagai akibatnya bank-bank ini akan berusaha mencari pendanaan dengan meminjam dana dari bank-bank besar melalui pinjaman antar bank.

Dalam hal ini bank-bank besar cenderung lebih berhati-hati dalam mengucurkan dananya sehingga bank-bank kecil semakin terdesak karena kesulitan memperoleh likuiditas. Dalam keadaan seperti inilah banyak bank akan berjatuhan.

Sistem perbankan akan mengalami rush dan mengakibatkan naiknya suku bunga pinjaman secara tajam. Selain itu akan banyak terjadi kredit macet sehingga nasabah akan mengalami kerugian dan sektor industri juga akan terkena dampaknya.

Sebagai akibatnya bank-bank besar pun akan terkena dampaknya dan terjadilah kelumpuhan sistem perbankan. Akibat lebih jauh adalah merosotnya kredibilitas sistem perbankan nasional sehingga akan terjadi capital outflows secara besar-besaran. Hal ini akan berpengaruh terhadap investasi nasional, country risk, dan sistem ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Systemic risk adalah adalah risiko kegagalan salah satu peserta dalam memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo sehingga menyebabkan peserta lain juga mengalami kesulitan likuiditas yang pada gilirannya menjadi tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya. Bank Indonesia mendasarkan dampak kriteria systemic risk pada 5 (lima) hal yaitu 1) Dampak pada institusi keuangan, 2) Dampak pada pasar keuangan, 3) Dampak pada sistem pembayaran, 4) Dampak pada psikologi pasar, dan 5) Dampak kepada sektor riil.

Banyak pihak menilai bahwa keputusan menyelamatkan Bank Century tidak tepat. Selain menggunakan uang negara yang merupakan uang rakyat alasan mengenai kemungkinan terjadinya risiko sistemik kurang bisa dipertanggungjawabkan. Menurut pihak yang tidak setuju dengan penyelamatan bank ini ditutupnya Bank Century tidak akan mengganggu kestabilan sistem perbankan negara kita karena secara market share Bank Century hanya mempunyai mencakup 0,1% jumlah nasabah perbankan di Indonesia.

Selain itu aset Bank Century hanya berjumlah 0,3% dari total aset perbankan Indonesia. Mereka juga yakin bahwa penutupan Bank Century tidak akan menimbulkan rush pada sistem perbankan nasional atau pun terulangnya krisis keuangan tahun 1998.

Selain itu Dewan Gubernur Bank Indonesia melakukan perubahan Peraturan Bank Indonesia No.10/26/PBI/2008 secara mendadak pada 14 November 2008. Peraturan itu mengatur nilai rasio kecukupan modal (CAR) suatu bank untuk menerima fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dari BI. Sehingga BPK menilai BI memberikan keringanan sanksi kepada Bank Century.

Melalui keputusan itu, nilai CAR minimal 8 persen diubah menjadi CAR positif. Salah satu konsekuensinya, Bank Century yang hanya memiliki CAR 2,35 persen pada 30 September 2008 dan pada akhir Oktober 2009 minus 3,53%, bisa mendapat FPJP dari BI dua kali. Pertama, pada 14 November Rp 502,07 miliar. Kedua, pada 18 November Rp 187,32 miliar.

Dalam penetapan status Bank Century sebagai bank gagal, Bank Indonesia tidak memberikan informasi berdasarkan data-data yang akurat sehingga pengucuran dana bailout Bank Century membengkak dari rencana semula Rp 632 miliar menjadi Rp 6,7 triliun.

Pengertian Administrasi Secara Terminologi dan Etimologi

2010-03-26T10:21:00.000-07:00

Administrasi itu sendiri berasal dari bahasa Latin yang terdiri atas kata Ad yang bermakna penekanan secara intensif, dan ministrare yang berarti melayani, membantu, atau memenuhi. Jadi Istilah ini merujuk pada suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan yang seharusnya dilakukan secara intensif

Pengertian Administrasi dalam bahasa Indonesia ada 2 (dua) :

Dalam arti sempit, berasal dari bahasa Belanda : "Administratie", yaitu sebagai kegiatan tata usaha kantor (catat-mencatat, mengetik, menggandakan, dan sebagainya). Kegiatan ini dalam bahasa Inggris disebut : Clerical works ( FX.Soedjadi, 1989).

Dalam arti luas, berasal dari bahasa Inggris "Administration" , yaitu proses kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan ( S.P. Siagian, 1973)

Berikut beberapa pengertian administrasi menurut para ahli :

Proses yang pada umumnya terdapat pada semua usaha kelompok, pemerintah atau swasta, sipil atau militer, besar atau kecil (White, 1958).
Kegiatan kelompok yang mengadakan kerjasama guna menyelesaikan tugas bersama (Simon, 1958).
Bimbingan, kepemimpinan dan pengawasan usaha kelompok individu guna mencapai tujuan bersama (Newman, 1963).
Dalam pengertian yang luas menurut Musanef (1996:1) dalam bukunya Manajemen Kepegawaian di Indonesia menyebutkan bahwa administrasi adalah kegiatan sekelompok manusia melalui tahapan-tahapan yang teratur dan dipimpin secara efektif dan efisien, dengan menggunakan sarana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Dalam implementasinya, administasi berkembang dan mempunyai tugas-tugas yang biasa disebut sebagai fungsi administrasi, sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli seperti Henry Faysol, Harold Koontz, George R. Terry dan lain-lain, diantaranya adalah fungsi perencanaan, pengorganisasian sampai dengan fungsi pengawasan.

Salah satu bentuk rumusan pengertian secara luas yang sederhana antara lain menyebutkan : bahwa administrasi adalah keseluruhan proses rangkaian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha bersama demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Meskipun rumusannya sederhana, pengertiannya tetap mempunyai cakupan yang luas, yaitu seluruh proses kegiatan yang berencana dan melibatkan seluruh anggota kelompok.

Sedangkan dalam pengertian sempit, sebagai yang dikemukakan oleh Soewarno Handayaningrat (1996:2), dalam bukunya "Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen" , istilah ini mengandung maksud suatu kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, administrasi ialah proses penyelenggaraan kerja yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Baik dalam pengertian luas maupun sempit, didalam penyelenggaraannya diwujudkan melalui fungsi-fungsi manajemen, yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

Jadi administrasi adalah penyelenggaraannya, dan manajemen adalah orang-orang yang menyelenggarakan kerja. Maka kombinasi dari keduanya adalah penyelenggaraan kerja yang dilakukan oleh orang-orang secara bersama-sama (kerjasama) untuk mencapai tujuan yang yang telah ditetapkan.

Cara Mendaftar di Mesin Pencari ( Search Engine )

2010-03-22T09:25:00.000-07:00

Sekarang ini banyak orang yang belajar membuat blog, agar tulisan atau artikelnya bisa dibaca orang lain atau pengunjung blog-nya. Si pembuat blog akan merasa senang jika ada sahabat, teman atau orang lain yang berkunjung dan memberikan komentar terhadap artikel atau karangannya.

Yang mungkin perlu diketahui oleh rekan-rekan semua, blog yang kita buat tidak langsung bisa dikunjungi oleh orang lain, tetapi perlu usaha publikasi dari si pemilik blog jika ingin banyak pengunjungnya.

Usaha untuk memperoleh kunjungan atas blog yang dibuatnya agar dikenal, yaitu :
1. Rajin mengunjungi ke blog orang lain atau dalam istilah gaul di dunia maya disebut Blogwalking.
2. Mendaftarkan blog ke berbagai agregator.
3. Mendaftar melalui blog ke search engine atau mesin pencari.

Bagi blogger pemula mungkin beranggapan bahwa apabila telah membuat website atau blog akan secara otomatis terindeks atau berada pada list berbagai search engine, dan kenyataannya tidaklah demikian. Kita harus mendaftarkan dulu pada situs mesin pencari (SEARCH ENGINE), sehingga blog yang kita miliki bisa masuk terindeks pada mesin pencari.

Mesin pencari jumlahnya sangat banyak, pada saat ini yang paling terkenal di dunia adalah Google, Yahoo, serta Msn.

Untuk mendaftarkan ke situs mensin pencari, berikut langkah yang perlu dikerjakan :
1. Search engine Google
Kunjungi http://www.google.com/addurl/
Jika sudah masuk ke website tersebut, langkah yang harus dilakukan yaitu mengisi daftar sebagai berikut :

URL : diisi dengan URL blog kita contohnya : http://planetpluto99.wordpress.com/
Comments diisi dengan keyword atau kata kunci yang berhubungan dengan blog sobat
Contoh : Memandang Kenyataan Hidup dengan Adil dan Bijak
Terus Isi kotak kosong dengan mengetik huruf Verifikasi yang tersedia.
Selanjutnya Klik tombol Add URL
Proses pendaftaran selesai.

Setelah melakukan pendaftaran ke Google, maka blog kita tidak langsung masuk indeks google search engine. Perlu menunggu beberapa hari, karena tidak langsung blog kita terindeks. Setelah beberapa hari, coba ketikkan alamat blog sobat pada mesin pencari google, apakah sudah terindeks atau belum? Jika belum. bisa dicoba untuk didaftarkan kembali blog kita.

2. Search Engine Yahoo!
Kunjungi https://siteexplorer.search.yahoo.com/submit .
untuk mendaftar di search engine yahoo, kita mesti punya account yahoo (email yahoo) untuk log in terlebih dahulu ke account yahoo. Jika belum punya, kita mesti buat account email di yahoo.
Jika sudah punya, anda bisa masuk (log in)dengan username serta password YAHOO. Kemudian isi kolom yang tersedia URL kita, kemudian klik tombol Add URL, selesai.
Jika ingin memasukkan alamat feed sekalian, anda bisa memasukkannya. Alamat feed di blogger hanya tinggal menambahkan atom.xml di belakang uRL blog kita
contoh:
* http://planetpluto99.wordpress.com/atom.xml

3.Daftar ke Msn
Kunjungi http://search.msn.com/docs/submit.aspx?FORM=WSDD2
Terus mengisi huruf verifikasi dan URL kita pada kotak yang tersedia, kemudian klik tombol Submit URL, selesai.

Untuk mendaftarkan ke banyak search engine secara bersamaan bisa klik
Submit Your Site To The Web’s Top 50 Search Engines for Free!

Nama Seolah Ikatan Dinas

2010-03-22T09:17:00.000-07:00

Departemen Dalam Negeri
Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN), Jatinangor (Sumedang, Jawa Barat)

Departemen Keuangan
Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Kabupaten Tangerang, Banten

Badan Pusat Statistik
Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), Jakarta

Kepolisian Negara RI
Akademi Kepolisian (Akpol), Semarang, Jawa Tengah
Akademi Kepolisian (Akpol), Sukabumi, Jawa Barat

Tentara Nasional Indonesia
Akademi Militer (TNI Angkatan Darat), Magelang, Jawa Tengah
Akademi Angkatan Laut (TNI Angkatan Laut), Surabaya, Jawa Timur
Akademi Angkatan Udara (TNI Angkatan Udara), Yogyakarta

Lembaga Sandi Negara Republik Indonesia
Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN), Bogor, Jawa Barat

Badan Meteorologi Nasional
Akademi Meteorologi Nasional

Departemen Kesehatan
Poltekes Depkes

AKADEMI ILMU PEMASYARAKATAN- JAKARTA
Status : Kedinasan – Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI
Alamat : Pusdiklat Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jl. Raya Gandul, Cinere, Jakarta Selatan16512
Telepon : (021) 7545096
Fax. : (021) 7545096

AKADEMI PIMPINAN PERUSAHAAN- JAKARTA
Status : Kedinasan – Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI
Singkatan/sebutan : APP
Alamat : Jl. Timbul 34, Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12074
Telepon : (021) 7270215
Fax. : (021) 7271847

INSTITUT ILMU PEMERINTAHAN- JAKARTA
Status : Kedinasan ( Departemen Dalam Negeri RI )
Alamat : Jl. Ampera Raya, Cilandak Timur, pasar Minggu Jakarta Selatan 12560
Telepon : (021) 7806602,7806944,7805088,7827580
Fax. : (021) 7824157
Website : http.//-Depdagri.Port5.com

PENDIDIKAN DAN LATIHAN PELAYARAN JAKARTA-JAKARTA
Status : Kedinasan (Pusat Pendidikan dan Latihan Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan RI)
Alamat : Jl. Gunung Sahan, Mangga Dua, Ancol, Jakarta Utara
Telepon : (021) 6260731,639520,6373897

PENDIDIKAN DAN LATIHAN PELAYARAN JAKARTA-JAKARTA
Status : Kedinasan (Pusat Pendidikan dan Latihan Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan RI)
Alamat : Jl. Gunung Sahan, Mangga Dua, Ancol, Jakarta Utara
Telepon : (021) 6260731,639520,6373897

SEKOLAH TINGGI ILMU KEPOLISIAN-JAKARTA
Status : Kedinasan ( Departemen Pertahanan-RI )
Alamat : Jl. Tirtayasa Raya 6, Kebayoran baru, Jakarta Selatan
Telepon : (021) 7222234

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INDUSTRI, JAKARTA
Status: Kedinasan (Departemen Perindustrlan dan Perdagangan RI)
Alamat: 31. Letjen Suprapto 26, Cempaka Putih, Jakarta Pusat
Telepon; (021) 4244561, 4244280
Ketua: Drs. Gatot Djujantoro, M.M.

SEKOLAH TINGGI PERIKANAN – JAKARTA
Status: Kedinasan ((Departemen Kelautan dan Perikanan RI).)
Alamat: 1.Kampus Jakarta: Jl. AUP, RT 001/09, Pasar Mlnggu, PO Box 7239/PSM, Jakarta Selatan 12520;
Telepon : (021) 7805030, 7806874, 78830275,7827378;
Faks.: (021) 7805030, 78830275, 7827378

AKADEMI PERIKANAN BITUNG
Status: Kedinasan (Departemen Kelautan dan Perikanan RI)
Alamat:
Jalan Tandurusa PO BOX 12/BTG Bitung Sulawesi Utara 95526
Telp. 0438-21436,36434,36436
Fax. 0438-21436
Email : apb_info@yahoo.co.id

SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA, CURUG – BANTEN
Status: Kedinasan (Pusat Pendidikan dan Latihan Perhubungan Udara, Departemen Perhubungan RI)
Alamat: Curug, PO Box 509, Tangerang 15001, Banten
Telepon: (021) 5982203, 5982204, 5982205
Faks.: (021) 598234
Website: www.stplcurug.ac.id
E-mail: stpi@stip.ac.id

AKADEMI KIMIA ANALIS – JAWA BARAT
Status: Kedinasan (Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI)
Alamat: Jl. Ir. H. Juanda 7, Bogor 16122, Jawa Barat
Telepon : (0251) 323637, 328648
Faks. : (0251) 328648

AKADEMI PENYULUHAN PERTANIAN, BOGOR – JAWA BARAT
Status: Kedinasan (Departemen Pertanian RI)
Aiamat: Jl. Cibalagung, Desa Paslr Bunclr, Kec. Carlngln, Bogor 16001, Jawa Barat
Telepon: (0251) 312386

POLTTEKNIK KESEHATAN BANDUNG – JAWA BARAT
Status: Kedinasan (Departemen Kesehatan RI)
Alamat: Jl. Prof. Eyckman 24, Bandung 40161, Jawa Barat
Telepon: (022) 2032672
Faks.: (022) 2032672

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI – LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA, BANDUNG – JAWA BARAT
Status: Kedinasan (Lembaga Administrasl Negara RI)
Alamat: Jl. Cimandiri 34-38, Bandung, Jawa Barat
Telepon: (022) 437375, 438163, 435665
Faks.; (022) 4207678

SEKOLAH TINGGI KESEJAHTERAAN SOSIAL – JAWA BARAT
Status: Kedinasan (Departemen Sosial RI)
Singkatan/Sebutan: STKS
Alamat: Jl. lr. h. Juanda 367, Kotak Pos 1011, Bandung 40135, Jawa Barat
Telepon: (022) 2504838
Faks.: (022) 2501330
Website: www.stks.ac-ld.net
E-mail: stksbandung@hotmail.com

SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BANDUNG – JAWA BARAT
Status: Kedinasan (Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI)
Alamat: Jl. Dr. Setiabudhi 186, Bandung 40141, Jawa Barat.
Telepon: (022) 2011456, 2011932.
Faks.: (022) 2012097.
Website: www.stks.ac-ld.net

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TEKSTIL – JAWA BARAT
Status: Kedinasan (Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI)
Alamat: Jl. Jend. A. Yani 390, Bandung 40272, Jawa Barat.
Telepon: (022) 7272580.
Faks.: (022) 7271694.
E-mail: sttt@bdg.centrin.net.id

SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT – JAWA BARAT
Status: Kedinasan
Alamat: Jl. Raya Setu Km, 3,5 Obuntu, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Telepon: (021) 8254640
Faks.: (021) 91977.34
E-mail: sttd@bekasi.wasantara.net.id

SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL-YOGYAKARTA
Status: Kedinasan (Badan Pertanahan Nasional)
Alamat: Jl Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta
Telepon : (0274) 587239
Faks.: (0274) 587239
Website : www.stpn.ac.id

Neo Liberalisme

2010-03-22T08:49:00.000-07:00

A. Sejarah Neo-Liberalisme

Tahun 1937 -ketika Komunisme dan Fascisme melanda Eropa– Friedrich August von Hayek, ekonom Austria, menerbitkan Economics and Knowledge, yang menyatakan bahwa kapitalisme pasar bebas bukan sekedar bentukan sosial/sosial construct, tetapi sebuah mekanisme alami untuk mengelola informasi.

Tahun 1944, kembali menerbitkan The Road to Serfdom yang menuliskan kritik keras dan tajam terhadap sosialisme dan segala bentuk ekonomi perencanaan sentral. Dia mengajukan gagasan tentang keunggulan Kapitalisme Pasar Bebas. Menurutnya, dengan membiarkan jutaan individu mereaksi secara bebas, maka akan terjadi optimalisasi alokasi modal dan kreativitas manusia serta tenaga kerja, yang tak mungkin dapat ditiru oleh ekonomi perencanaan sentral.
Ditahun 1947, Hayek mengadakan konferensi tertutup di Mont Pelerin Swiss. Mereka disatukan oleh keprihatinan atas munculnya gelombang kolektivisme yang melanda Eropa. Konferensi itu membuahkan kesepakatan pada pembentukan sebuah kelompok dengan nama The Mont Pelerin Society. Tahun 1950, Hayek hijrah ke Amerika Serikat untuk kemudian bergabung menjadi anggota staf akademis di Universitas Chichago. Pada saat itu, pare ekonom di Universitas Chicago seperti Milton Friedman, George Stigler, Gary Becker, sedang getol-getolnya mengembangkan pemikiran-pemikiran tentang pasar bebas. Friedman dikenal sebagai penentang keras tentang campur tangan pemerintah dalam kehidupan ekonomi, gagasan dari ekonom John. M. Keynes.

Menurut Friedman, kebijakan stabilisasi untuk mengontrol inflasi dan pengangguran dengan kebijakan investasi untuk mengungkit belanja masyarakat, justru akan membangkrutkan masyarakat karena itu berarti kontrol pemerintah atas peredaran uang. Menurutnya, kehidupan ekonomi masyarakat akan berlangsung baik jika tanpa campur tangan apapun dari pemerintah, insentif individual adalah pedoman terbaik untuk menggerakkan ekonomi. Tingkat pengangguran tidak seharusnya diatasi dengan campur tangan pemerintah, melainkan cukup diserahkan saja kepada mekanisme pasar kerja yang bebas. Ia juga menyatakan bahwa hanya ada satu tanggung-jawab sosial bisnis, yaitu menggunakan seluruh sumber-dayanya untuk aktivitas yang mengabdi pada akumulasi laba.

Tahun 1979 Margaret Thatcher terpilih sebagai PM Inggris, dan tahun 1980 Ronald Reagan terpilih sebagai Presiden AS. Kedua tokoh ini sangat antusias memperjuangkan pasar bebas, melakukan privatisasi dan penjualan aset sektor pelayanan publik kepada pihak swasta, serta mengontrakkan sejumlah fungsi negara. Dibawah kepemimpinan dua tokoh baru ini terjadilah pergeseran prioritas secara jelas, peran pemerintah secara fundamental berubah dengan cepat, meninggalkan komitmen pemerintah dalam welfare state dan full employment dengan lebih mementingkan pelayanan swasta dibanding publik. Walaupun antara kedua pemimpin ini terdapat beberapa perbedaan, Thatcher memakai moneterisme dengan menekankan kontrol ketat atas money supply, sedangkan Reagan memakai supply-side dengan memberikan insentif sebesar-besarnya bagi produksi.

Mereka berpendapat bahwa peran pemerintah adalah menyediakan sebuah kerangka dimana rakyat dan masyarakat dapat mengejar tujuan-tujuan mereka, negara tidak untuk menjamin kesejahteraan umum maupun memikul tanggung-jawab untuk memberikan bantuan kepada mereka yang tidak produktif dengan alasan apapun juga. Mereka, serempak melakukan pemotongan atas beban pengeluaran sosial dan tunjangan kesejahteraan, yang menurut mereka telah mengikis insentif ekonomi yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi.

Di Amerika Serikat, abad baru dimulai dalam periode terpanjang pertumbuhan ekonomi sepanjang sejarah dengan angka pengangguran terkecil sepanjang 30 tahun, sekaligus surplus anggaran untuk pertamakalinya selama 42 tahun terakhir. Perusahaan-perusahaan USA menikmati pertumbuhan yang sangat luar biasa, dan para CEO dibayar sangat mahal atas jasanya dalam mengawal korporasi-korporasi di masa booming ekonomi. Michael Eisner bos Disney berpendapatan 576 juta USD, Mel Karmazin sebagai bos CBS digaji sebesar 200 juta USD pada tahun 1998. Bangsa AS menyandang gelar sebagai bangsa pedagang saham sehari/daytrades, makin banyak rumah tangga yang berjudi dengan surplus uangnya dan menggantungkan diri pada saham yang dianggap sepertinya bakal akan terus berkembang.

Di Inggris, Proporsi penduduk yang memiliki tempat tinggal sendiri melonjak dari sekitar separo pada tahun 1980 menjadi dua pertiga pada akhir masa kepemimpinan Thatcher. Angka pengangguran berada pada tingkat terendah sejak tahun 1980. Kebanyakan penduduk Inggris memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Membelanjakan lebih dari 56 juta USD untuk berlibur empat hari ke luar negeri menjadi hal biasa bagi penduduk Inggris pada tahun 1998. Dalam satu dekade saja, jumlah pemegang saham telah melonjak melebihi jumlah anggota serikat buruh.

B. Prinsip - Prinsip Dasar Neo-Liberalisme

1. Perdagangan Bebas
Kaum neo-liberalisme Mengembangkan konsep perdagangan bebas yang bukan lagi bertaraf nasional namun taraf global yaitu perdagangan dunia. perdagangan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu pada penjualan produk antar negara tanpa pajak ekspor-impor atau tanpa hambatan perdagangan lainnya (tanpa regulasi legal). Bentuk-bentuk hambatan perdagangan yang ditolak kaum neoliberalisme (dalam perdagangan bebas): bea cukai, kuota, subsidi yang dihasilkan dari pajak sebagai bantuan pemerintah untuk produsen lokal, peraturan administrasi dan peraturan anti-dumping. Realisasinya adalah pembentukan forum AFTA, APEC dan GATT .

Menurut kaum neoliberalisme pihak yang diuntungkan dari adanya hambatan perdagangan adalah produsen dan pemerintah. Kebijakan yang bersifat nasionalis, protektif, dan populis akan mempermiskin negara dunia ketiga. Sedangkan disisi lain pasar bebas akan membuat ekonomi mereka efisien, kompetitif dan bertaraf dunia. Diindonesia kaum neoliberalisme ini diwakili oleh Sri Mulyani. Dalam wawancara dengan kompas dia berpendapat senada dengan kaum neoliberal. Menurutnya pasar bebas diperlukan agar tidak terjadi monopoli oleh perusahaan swasta.
Namun yang tidak disampaikan kepada kita adalah dalam perdagangan bebas perusahaan multinasional bebas juga membunuh indrustri kecil yang tadinya diproteksi pemerintah. Kasus diindonesia adalah apa yang terjadi pada petani tebu dan beras. Pada musim panen, kedua petani tersebut harus gigit jari ketika mereka tak mampu menjual produksinya disebabkan kalah bersaing dengan produk impor. Anehnya pemerintah dalam kasus ini tanpa malu malu melakukan impor dengan alasan menjaga stabilitas harga. Siapakah yang diuntungkan? Yang jelas kaum kaya dikota dan perusahaan makelar beras dan gula. Padahal negara negara kaya seperti belanda, AS, jerman, jepang melakukan proteksi terhadap indrustri pertanian mereka sendiri.

Jika dikemudian hari para petani tersebut mulai meninggalkan ladang mereka karena dianggap tidak menguntungkan dan tak ada keberpihakan negara, mak yang terjadi adalah hancurnya pertanian kita dan negara nantinya tergantung pada impor. Bahaya kelaparan akan muncul jika impor kemudian menjadi sulit.

Contoh lain adalah Carrefour . Hipermarket ini dengan mudah bisa ditemui di pusat pusat kota. Mereka bebas bersaing dengan bebas pedagang tradisional. Padahal dinegara asalnya carrefour dilarang berdiri di tengah kota melainkan di pinggir kota. Inilah pasar bebas, pasar yang menggunakan hukum rimba. Seperti konsep darwin sosial dimana ikan besar tidak dilarang memangsa ikan kecil. harimau dibiarkan bebas bersaing dengan ayam. Orang kaya dibiarkan bebas tanpa hukum. Yang terjadi adalah duel yang tidak seimbang yang kuat akan menghancurkan yang lemah. Tak ada hukum disini yang ada hanya siapa yang “survive” dialah yang bertahan.

2. Memangkas Anggaran Publik Untuk Layanan Sosial.
Mengurangi anggaran sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih yang dibutuhkan rakyat miskin sebagai pengaman sosial, karena semuanya itu adalah bantuan dari pemerintah. Indonesia adalah negara yang paling patuh dalam menerapkan prinsip ini. Penghapusan subsidi BBM, swastanisasi pendidikan pada jenjang perguruan tinggi, belum terealisasinya anggaran pendidikan sebesar 20% yang diamanatkan undang undang, swastanisasi rumah sakit adalah contoh kongkrit. Semua itu dilakukan dengan alasan ketidak tersediaan anggaran. Pemerintah tidak menyadari bahwa akibat kebijakan ini mengintainya bencana kelaparan dan kekurangan gizi pada rakyat pedesaan. Berita berita tentang bayi bayi yang kekurangan gizi adalah awal dari semua bencana itu.

Namun anehnya pemerintah malah mensubsidi orang kaya. Boediono ketika menjabat Direktur BI tahun pada tahun 1998 memberi subsidi kepada pengusaha pengusaha kaya atau yang disebut sebagai BLBI sebesar 400 triliun dan ketika menjabat kepala bappenas dia mengucurkan dana rekap perbankan sebesar 600 triliun. Lebih aneh lagi obligor tersebut di beri kan release and discharge. Menyelamatkan perekonomian nasional adalah alasan yang diumumkan pemerintah ketika kritik datang bertubi-tubi. Inilah logika neoliberal menolak mensubsidi rakyat kecil tetapi royal mensubsidi orang kaya.

3. Rampingkan Peran Negara Melalui Privatisasi BUMN.
Umumnya kekayaan negara dunia ketiga terkonsentrasi pada BUMN dan pertambangan. Privatisasi akan menghasilkan penjarahan kekayaan nasional oleh multinasional corporate dalam waktu singkat. Kejinya, ketika salah satu perusahaan multinational ini dinegara lain mengalami masalah keuangan, mereka tinggal menjual asset dinegara lain lagi untuk membantu membantu keuangan perusahaan yang rugi tersebut. Ujungnya bisa diprediksi yaitu PHK massal mengancam jutaan pekerja pada perusahaan ex BUMN ini.

Prinsip Neoliberalisme dijelaskan oleh John Williamson dalam “Konsesus Washington”, sebuah proposal yang berisi kebijakan antara organisasi riba ekonomi dunia yang berbasis di Washington, yaitu International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia. Ada sepuluh ajaran yang dilahirkan dari “The Washintong Consensus “, Apa yang mereka sebut sebagai reformasi itu pada dasarnya berpijak pada ketentuan yang ditetapkan oleh mereka. Ketentuan reformasi itulah yang juga disebut sebagai kebijakan pasar bebas dan Neo-Liberal tersebut, kesepuluh ajaran Neo-Liberal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Disiplin Fiskal, yang intinya adalah memerangi deficit perdagangan.
2. Public Expenditure atau anggarang pengeluaran untuk public, kebijakan ini berupa memprioritaskan anggarang belanja pemerintah melalui pemotongan segala subsidi.
3. Pembaharuan pajak , seringkali berupa pemberian kelonggarang bagi para pengusaha untuk kemudahan pembayarang pajak.
4. Liberalisasi keuangan, berupa kebijakan bunga bank yang ditentukan oleh mekanisme pasar .
5. Nilai tukar uang yang kompetitif, berupa kebijakan untuk melepaskan nilai tukar uang tampa kontrol pemerintah.
6. Trade liberalization barrier , yakni kebijkan untuk menyingkirkan segenap hal yang mengganggu perdagangan bebas, seperti kebijakan untuk mengganti segala bentuk lisensi perdagangan tarif dan pengurangan bea terif.
7. Foregn direct investment, berupa kebijakan untuk mnyingkirkan segenap aturan pemerintah yang menghambat pemasukan modal asing .
8. Privatisasi, yakni kebijakan untuk memberikan semua pengelolaan perusahan negara kepada pihak swasta.
9. Deregulasi kompetisi.
10. Intelectual Property Rights atau paten.

Secara lebih spesifik, pokok-pokok pendidikan Neo-Liberalisme meliputi beberapa hal antara lain :

Pertama, Bebaskan perusahaan swasta dari campur tangan pemerintah, misalnya jauhkan pemerintah dari campur tangan di bidang-bidang perubahan , investasi , dan harga, serta biarkan mereka mempunyai ruang untuk mengatur diri sendiri untuk tumbuh dengan menyediakan kawasan pertumbuhan , seperti Otorita Batam, NAFTA (North American Free Trade Agreement), SIJORI (Singapore, Johor, and Riau), dll.

Kedua, Hentikan subsidi rakyat karena hal itu selain bertentangan dengan prinsip neoliberal tentang jauhkan campur tangan pemerintah juga bertentangan dengan prinsip pasar dan persaingan bebas.Oleh karena itu pemerintah juga harus melakukan privatisasi semua perusahaan milik Negara , karena perusahaan Negara pada dasaranya dibuatlah untuk melaksanakan subsidi Negara pada rakyat, dan itupun menghambat persaingan pasar bebas.

Ketiga, Hapuskan ideology kesejateraan bersama dan pemilikan komunal seperti yang masih banyak dianut oleh masyarakat “ tradisional ”. Pihak kesejatraan dan pemilikan bersama mereka manghalangi pertumbuhan. Akibat dari prinsip tersebut adalah menyerahkan manajemen sumber daya alam pada ahlinya, dan bukan kepada masyarakat tradisional sebutan bagi masyarakat adat yang tidak mampu mengelola sumber daya alam secara efisien dan efektif.
Tentunya hal di atas jauh dari kepentingan dan cita-cita kemerdekaan bangsa sebagaimana yang dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945, sebagai titik pijak bersama.

C. Kebijakan Pemerintah yang Bersifat Neo-Liberalisme

1. Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak
Kenaikan harga BBM sebenarnya merupakan satu bagian kecil dari upaya liberalisasi sektor migas di negeri ini. Nantinya, Pertamina, perusahaan miyak yang selama ini menjadi pengelola tunggal itu akan bersaing dengan lebih dari 40 perusahaan migas asing yang sudah mengantongi izin untuk membuka 20.000 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di seluruh Indonesia, dengan harga standar internasional.

Untuk mengetahui dampak kenaikan harga BBM, kita harus tahu persis latar belakang dan motivasi. Kalau menurut pemerintah, latar belakangnya apakah untuk mengoreksi yang tidak tepat sasaran, untuk menghemat konsumsi BBM, termasuk untuk menghindari penyelundupan dan sebagainya. Saya kira itu alasan yang dicari-cari, bukan penjelasan namun justru mengaburkan dari motif sebenarnya. Alasan yang sebenarnya adalah sejak pemerintah menandatanganani LOI 1998 di mana kita tunduk pada IMF untuk melepas harga BBM ke harga internasional. Ini sebenarnya bukan soal kenaikan, tapi soal proses bertahap melepas harga BBM ke harga pasar sesuai garis IMF, dan itu sudah difollow up oleh pemerintah yang sejak 1999 sudah membuat draft UU Migas yang baru, tapi pada waktu itu bentrok dengan Pertamina.

Lalu pada tahun 2000, Amerika masuk lewat USAID menyediakan utang untuk memulai proses liberalisasi sektor migas. Salah satu yang dikerjakan USAID dalam rangka liberalisasi itu adalah menyiapkan draft UU yang baru, bekerjasama dengan IDB dan World Bank menyiapkan reformasi sektor energi secara keseluruhan. Dalam UU Migas jelas, pasal 28 ayat 2 UU migas mengatakan harga BBM dilepas ke mekanisme pasar.

Yang jadi masalah kemudian, segera setelah UU Migas keluar, pemerintah segera membuka izin bagi perusahaan-perusahaan asing untuk masuk ke berbagai tahap dalam proses migas di tanah air, mulai dari hulu sampai ke hilir. Dan bahkan mereka mengendalikan izin untuk perusahaan asing untuk membuka SPBU, sampai lebih dari 40 perusahaan yang sudah pegang izin untuk membuka SPBU itu. Masing-masing perusahaan diberi kesempatan membuka sekitar 20.000 SPBU di seluruh Indonesia. Target mereka sebenarnya pada 2005 harga BBM sudah bisa dilepas ke pasar, hanya saja di tengah jalan UU migas dibawa ke Mahmakah Konstitusi (MK) oleh serikat pekerja pertamina, disidangkan di MK. Dan pasal 28 tentang pelepasan harga ke pasar itu dibatalkan MK, karena bertentangan dengan konstitusi. Itu sebenarnya yang menggganjal.

Masalahnya mereka kan tidak mau menyerah, setelah dinyatakan UU itu bertentangan dengan konstitusi, mereka jalan terus dengan istilah baru, dari istilah harga pasar menjadi “harga keekonomian”, itu hanya untuk berkelit saja. Karena harga pasar dilarang MK, maka ganti yang lain, tetapi maksudnya sama.

Isu yang tepat dalam kasus ini adalah liberalisasi sektor migas dan pelepasan harga BBM ke harga pasar. Jadi kalau kita lihat, setelah rencana itu gagal tahun 2005, dan muncul istilah harga keekonomian. Maka kini target pemerintah sesuai dengan apa yang diakatakan oleh Pak Budiono (Menko Perekonomian, dulu), setelah naik pada 24 Mei kemarin, diperkirakan pada September 2008 akan naik lagi secara bertahap, sampai ditargetkan selambat-lambatnya 2009 sudah sesuai dengan harga pasar minyak dunia. Sama dengan patokan di New York, kalau dieceran mencapai Rp 12.000 per liter.

Makanya akibat kenaikan BBM tahun 2005, Shell buka SPBUnya, Petronas juga buka. Tapi apakah masuk akal kalau orang membuka SPBU itu hanya Jabotabek saja, gak mungkinkan, izin yang mereka peroleh, mereka boleh buka 20.000 SPBU di seluruh Indonesia, nah ada 40 perusahaan lebih yang punya izin. Bisa dibayangkan, berapa banyak SPBU yang akan berdiri, dan bukan hanya Jabodetabek, tapi juga seluruh Indonesia.

Pertamina sendiri sudah memperkirakan hanya akan mampu menjual maksimal 50 persen saja, 50 persennya akan diambil oleh SPBU-SPBU asing itu. Nah kalau 2009 dilepas ke pasar, rencana terakhir pemerintah adalah bahwa sektor swasta bisa masuk ke bisnis eceran migas dilakukan secara penuh baru pada tahun 2010. Jadi bukan masalah BBM naik, kemiskinan, BLT, bukan isu itu, tapi mereka menganggap ini hanya dampak saja. Lalu kemudian bagaimana dampak itu diperlunak. Tetap saja mereka akan jalan terus dengan agendanya, bagaimana membuat sektor migas hingga terpenuhi sesuai harga pasar.

2. Kebijakan Disektor Pendidikan
Pendidikan berbasis Neoliberalisme masih diterapkan di Indonesia, hal ini terbukti masih diterapkannya Ujian Nasional sebagai penentu kelulusan siswa. Padahal kebijakan ini cenderung bersifat diskriminatif.

Selain Ujian Nasional, menurutnya, pembangunan Sekolah Berstandar Internasional (SBI), juga memunculkan diskriminasi, karena adanya pemisahan antara status sosial dan tingkat kemampuan siswa.
"Pemerintah kok memisahkan siswa yang mampu secara akademis dan ekonomi, dan siswa yang tidak mampu secara ekonomis dan akademis. Ini kebijakan zaman Belanda yang diulang lagi oleh pemerintah saat ini.

Dan sebenarnya hasil UN harus dijadikan sebagai bahan renungan dan pemetaan mutu kualitas pendidikan nasional untuk memperbaiki proses pembelajaran di sekolah, dan pengambilan kebijakan serta strategi pembangunan pendidikan ke depan yang lebih bermutu dan memiliki daya saing

3. Banyaknya BUMN yang Diprivatisasi
Contohnya :
1. Indocement, produsen semen merk Tiga Roda dikuasai oleh Heidelberg,
2. Semen Gresik dikangkangi oleh Cemex,
3. Bank BCA digenggam Farallon,
4. Bank Danamon pun demikian juga nasibnya, beralih tangan ke Temasek dan Deutche Bank.
5. Perusahaan telekomunikasi Indosat dan Telkomsel pun dimiliki oleh Temasek.
4. Adanya UU yang bersifat Neo-liberalisme
• UU Tenaga Kerja (2003): tenaga kerja diubah secara lebih ekstrem menjadi komoditas yang fleksibel buruh kontrak dan outsourcing.
• UU Sumber Daya Air (2004): air sebagai kebutuhan dasar hidup diubah secara lebih ekstrem menjadi komoditas, pengadaan-nya jadi bagian kinerja bisnis swasta.
• UU Penanaman Modal Asing (2007): pembukaan total sektor-sektor barang / jasa pada penguasaan Transnational Corporation (TNC).
• UU Badan Hukum Pendidikan (2008): pelepasan sektor pendidikan menjadi komoditas pasar.

Global Worming

2010-03-22T08:46:00.000-07:00

Pada intinya, pemanasan global adalah peningkatan suhu udara di permukaan bumi dan di lautan yang dimulai sejak abad ke-20 dan diprediksi akan terus mengalami peningkatan. Namun, sebagian besar ilmuwan lebih memilih menggunakan terminologi perubahan iklim daripada pemanasan global. Asumsinya adalah yang teradi sekarang ini tidak hanya fenomena bertambah panasnya suhu udara, tetapi juga iklim yag berubah-ubah. Semuanya itu berasal dari bertambah panasnya suhu udara di permukaan bumi.

Gejala pemanasan global dimulai dari suhu rata-rata udara di permukaan bumi yang meningkat 0,75C pada abad lalu, tetapi kenaikanya berlipat ganda dalam 50 tahun terakhir ini. Badan PBB memproyeksikan bahwa pada tahun 2100 suhu rata-rata dunia cenderung akan meningkat dari 1,8C menjadi 4C dan skenario terburuk bisa mencapai 6,4C kecuali dunia mengambil tindakan untuk membatasi emisi gas rumah kaca.

Hubungan pemanasan global dan efek rumah kaca.

Bumi ini sebetulnya secara alami menjadi panas karena radiasi panas matahari yang masuk ke atmosfer. Panas ini sebagian diserap oleh permukaan bumi lalu dipantulkan kembali ke angkasa. Karena ada gas rumah kaca (greenhouse effect) yang disebabkan oleh meningkatnya emisi gas-gas seperti karbondioksida (CO2), metana (CH4), dinitrooksida (N2O) dan CFC sehingga energi matahari terperangkap dalam atmosfer bumi sehingga bumi menjadi hangat pada suhu yang tepat bagi hewan, tanaman dan manusia untuk bisa bertahan hidup. Mekanisme inilah yang disebut efek gas rumah kaca. Tanpa efek gas rumah kaca di atmosfer, terlalu banyak panas yang ditangkapnya. Akibatnya bumi menjadi semakin

Dampak Dari Pemanasan Global

Pemanasan global pada kenyataannya berdampak terhadap kelangsungan hidup umat manusia. Dampak ekstrim terutama adalah terjadinya kenaikan temperatur serta pergeseran musim. Kenaikan temperatur menyebabkan es dan gletser di kutub utara dan selatan mencair. Peristiwa ini menyebabkan terjadinya pemuaian massa air laut dan kenaikan permukaan air laut. Hal ini akan menurunkan produksi tambak ikan dan udang serta mengancam kehidupan masyarakat pesisir pantai. Hal ini disebabkan kenaikan suhu air laut membawa banyak perubahan bagi kehidupan di bawah air seperti pemutihan terumbu karang dan punahnya berbagai jenis ikan.

Sementara pergeseran musim dan perubahan pola curah hujan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi sektor pertanian dan perikanan. Hujan akan turun dengan intensitas yang tinggi, namun dalam periode yang lebih pendek sehingga berpotensi menyebabkan banjir dan longsor. Sementara musim panas terjadi dalam masa yang lebih panjang sehingga menyebabkan kekeringan. Musim yang tidak menentu menyebabkan meningkatnya peristiwa gagal panen, sehingga kita akan mengalami krisis pangan nasional. Berbagai kerugian yang telah dan akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia sebagai akibat dampak perubahan iklim adalah sebagai berikut :

1. Kenaikan Temperatur dan Berubahnya Musim
Pemanasan global diperkirakan menyebabkan terjadinya kenaikan suhu bumi sebesar 10 C pada tahun 2025 dibanding saat ini, atau 20 C lebih tinggi dari jaman pra industri, tahun 1750-1800 ( IPPC, 2001). Pada jaman pra industri, konsentrasi CO2 tercatat sekitar 290 ppm. Namun pada tahun 1990, konsentrasi CO2 telah meningkat menjadi 353 ppm. Dengan pola konsumsi energi seperti sekarang, diperkirakan pada tahun 2025 konsentrasi CO2 akan meningkat menjadi dua kali lipat dibanding sebelumnya.

Dampak lain yang diperkirakan terjadi adalah tak menentunya pola curah hujan. Di beberapa tempat curah hujan meningkat, yang kemudian akan berdampak pada terjadinya banjir dan longsor. Sementara di sebagian tempat lain curah hujan menurun, yang akan berdampak pada terjadinya kekeringan.

2. Naiknya Permukaan Air Laut.
Berbagai studi IPPC memperlihatkan bahwa telah terjadi kenaikan permukaan air laut sebesar 1 – 2 m dalam 100 tahun terakhir. Menurut IPPC, permukaan air laut akan bertambah antara 8 – 29 cm dari permukaan air laut saat ini. Sebagai dampak naiknya permukaan air laut, maka banyak pulau – pulau kecil dan daerah landai di dunia akan hilang. Apabila skenario IPPC terjadi, diperkirakan Indonesia akan kehilangan 2000 pulau. Hal tentunya akan menyebabkan mundurnya garis pantai di sebagian besar wilayah Indonesia. Akibatnya, bila ditarik garis batas 12 mil laut dari garis pantai, maka sudah tentu luas wilayah Indonesia akan berkurang. Menurut studi ALGAS ( 1997 ), jika Indonesia dan juga negara – negara lain tidak melakukan upaya apapun untuk mengurangi emisi GRK sebagai penyebab pemanasan global, diperkirakan pada tahun 2027 akan terjadi kenaikan permukaan air laut sebesar 60 cm. Jika permukaan landai maka garis pantai akan mundur lebih dari 60 cm ke arah darat. Hal ini diperkirakan akan mengancam tempat tinggal ribuan bahkan jutaan penduduk yang tinggal di pesisir pantai. Tahun 2027 diperkirakan sebanyak 800 ribu rumah di tepi pantai harus dipindahkan atau diperbaiki. Untuk itu dana yang diperlukan sekitar 30 milyar rupiah. Masyarakat nelayan yang bertempat tinggal di pantai akan semakin terdesak. Mereka bahkan kehilangan tempat tinggal serta infrastruktur.

3. Punahnya spesies terumbu karang
Pemanasan global menyebabkan memanasnya air laut, sebesar 2 – 3 0 C. Akibatnya, alga yang merupakan sumber makanan terumbu karang akan mati karena tidak mampu beradaptasi dengan peningkatan suhu air laut. Hal ini berdampak pada menipisnya ketersediaan makanan terumbu karang. Akhirnya terumbu karang akan berubah menjadi putih dan mati. Memanasnya air laut menyebabkan menurunnya jumlah terumbu karang di Indonesia. Padahal kepulauan Indonesia saat ini memiliki 14.000 unit terumbu karang dengan luasan total sekitar 85.700 km, atau sekitar 14 % terumbu karang dunia ( WRI, 2002).

4. Dampak pada Sektor Kehutanan
Diperkirakan akan terjadi pergantian beberapa spesies flora dan fauna yang terdapat di dalam hutan sebagai akibat perubahan iklim. Beberapa spesies akan terancam punah karena tak mampu beradaptasi. Sebaliknya spesies yang mampu bertahan akan berkembang tak terkendali. Kebakaran hutan bersumber pada tiga hal, yaitu kesengajaan manusia, kelalaian manusia, dan karena faktor alam. Kebakaran hutan yang kita bahas pada bagian ini adalah yang disebabkan oleh alam.

Kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor alam, umumnya disebabkan oleh terjadinya peningkatan suhu udara di lingkungan sekitar hutan. Peningkatan suhu yang terjadi dalam waktu lama seperti musim kemarau panjang, mengakibatkan mudah terbakarnya ranting – ranting atau dedaunan akibat gesekan yang ditimbulkan. Hal ini menyebabkan kebakaran hutan dapat terjadi dalam waktu singkat dimana api melahap sekian hektar luasan hutan dan berbagai macam keanekaragaman hayati yang berada di dalamnya. Singkat kata, peningkatan suhu berpeluang meningkatkan terjadinya kebakaran hutan. Oleh karena itu perubahan iklim yang berdampak pada meningkatnya suhu, dipastikan akan meningkatkan potensi kebakaran hutan. Musim kemarau pada tahun 1994, telah menyebabkan hutan Indonesia seluas 5 juta ha habis terbakar.

5. Dampak pada sektor Pertanian
Dampak paling merugikan akan melanda sektor pertanian Indonesia akibat pergeseran musim dan perubahan pola hujan. Pada umumnya semua bentuk sistem pertanian sangat sensitif terhadap variasi iklim. Terjadinya keterlambatan musim tanam dan panen akan memberikan dampak yang besar baik secara langsung maupun tak langsung, seperti ketahanan pangan, industri pupuk, transportasi dan lain – lain. Tak menentunya iklim berdampak pada turunnya produksi pangan di Indonesia, akibatnya Indonesia mengimpor beras. Pada tahun 1991, Indonesia mengimpor beras sebesar 600 ribu ton beras dan pada tahun 1994 jumlah beras yang diimpor lebih dari 1 juta ton. Sementara itu menurut Badan Pusat Statistik, produksi padi pada tahun 2001 menurun sebesar 3,5 % atau sekitar 2,9 juta ton dibanding tahun 2000.

6. Dampak pada Sektor Kesehatan
Dampak lain dari perubahan iklim di Indonesia adalah meningkatnya frekuensi penyakit tropis, seperti malaria dan demam berdarah. Hal ini disebabkan oleh naiknya suhu udara yang menyebabkan masa inkubasi nyamuk semakin pendek. Dampaknya, nyamuk malaria dan demam berdarah berkembang biak lebih cepat. Balita, anak – anak dan usia lanjut sangat rentan terhadap perubahan iklim. Terbukti angka kematian yang disebabkan oleh malaria sebesar 1-3 juta pertahun, dimana 80% nya adalah balita dan anak – anak.

Kebijakan Publik Dalam Pembangunan Pertanian dan Pedesaan

2010-03-22T08:41:00.000-07:00

Suatu diskusi panel bertopik “Isu dan Agenda Kebijakan Publik dalam Pembangunan Pertanian dan Pedesaan” telah diadakan di Bogor, tanggal 13 Februari 2003 lalu, atas kerjasama UNSFIR, Jakarta (United Nations Support Facility for Indonesia Recovery) dan Pusat Studi Pembangunan, Institut Pertanian Bogor (IPB). Panel itu menampilkan dua orang ekonom, Dr. Hermanto Siregar dari Fak. Pertanian dan Prof. Dr. Tridoyo dari Fak. Perikanan/Kelautan, dan seorang pakar Hama/Penyakit Pertanian, Dr. Damayanti Buchori yang punya pengalaman dalam bekerjasama dengan LSM dalam mendampingi petani.

Isu yang dibahas oleh ekonom tersebut pertama adalah hal “nilai tukar pertanian” berdasar data BPS dalam masa 1981-2000 disimpulkan bahwa nilai tukar pertanian (secara keseluruhan) menunjukkan garis menurun. Sempat dirujuk data yang membanding Indonesia bagian Barat (menurun) dibanding dengan Indonesia bagian Timur (khususnya Sulawesi dan Kalimantan) yang mengalami peningkatan, dimana diduga petani punya akses ekspor yang sedang membaik.

Dalam pada itu nilai tukar “net barter” bagi petani (proxy pengukur tingkat kesejahteraan petani) umumnya tak menunjukkan perkembangan negatif. Agenda yang dianjurkan: perlu suatu program pembangunan sistematis, tak cukup suatu program “bantuan darurat” jangka pendek. Dari model yang dipakai, jelas bahwa ekspor pertanian Indonesia ditentukan oleh “supply”, dimana upaya mengatasi kendala dalam “supply” itu (mencakup peningkatan tehnologi) yang dapat menurunkan biaya produksi mesti diusahakan. Ada lagi suatu pengamatan bahwa nilai tukar nyata (real) Rupiah yang cenderung stabil lebih berpengaruh “baik” bagi kesejahteraan petani; sebaliknya jika terjadi depresiasi dalam nilai Rupiah itu.

Analisa data berdasar model yang dipilih mengisi sebagian besar makalah, tapi ada rujukan singkat yang menarik data dari Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia (SNSE atau SAM “social accounting matriks” merujuk terbitan BPS, data tahun 1995 dibanding 1999) karena mengandung pengertian lebih mendalam untuk pembaca yang mengartikan “kesejahteraan” petani dan lain golongan penduduk, mencakup hal sebaliknya yaitu “ke-tidak-sejahteraan” atau “kemiskinan”! Apa lagi membanding SNSE tahun 1995 dan 1999 berarti membanding kondisi “sebelum” dan “sesudah” Krismon! SNSE adalah suatu “konstruk” yang dibuat ekonom untuk meneropong perkembangan pola pencarian nafkah antar golongan (satuan rumahtangga) yaitu:

(a) dalam pertanian dibedakan antara buruh tani, petani gurem (kurang 0,5 ha), petani (0,5-1,0 ha) dan petani lebih 1,0 ha.
(b) di luar pertanian dibedakan antara rumahtangga pedesaan (dibagi atas “penghasilan rendah”, penghasilan “tinggi” dan “bukan pencari nafkah” (‘non-labor force”). Rumahtangga kota dibagi atas tiga sub-golongan serupa. (Catatan: dalam acuan yang lebih rinci, golongan “luar pertanian” dibagi sesuai sistematika golongan “pencari nafkah”, mengikuti model rujukan PBB).
Apa yang terungkap dari membanding data SNSE tahun 1995 dan 1999? Kami kutip saja dari makalah Dr. H. Siregar,

Indonesia merupakan negara kepulauan (arsipel) terbesar di dunia: 75% luas Indonesia adalah lautan. Arti pentingnya sektor kelautan di dalam perekonomian Indonesia meningkat dan merupakan dasar bagi pertumbuhan dan pengembangan sektor-sektor terkait kelautan (perikanan, pariwisata lingkungan, pertambangan (a.l. minyak dan gas), serta industri transportasi, konstruksi dan jasa-jasa kelautan. Sektor seluas itu menyumbang 20.06% (tahun 1998) GDP Indonesia dan diramalkan dapat mencapai 24.18% GDP. Masalahnya: kebijakan untuk menata dan mengembangkan perekonomian berbasis kelautan kita tidak mendapat perhatian dan dukungan yang kuat. Tidak ada “payung” berupa suatu kebijakan nasional kelautan (ocean policy); koordinasi sektoral dan antar-sektor dan masalah manajemen telah menghasilkan tumpang-tindih jurisdiksi, konflik antar beragam jenis pemanfaatan SDA, duplikasi tindakan, pembangunan strategi tak-berfokus sedangkan dijumpai permasalahan lingkungan yang berat dalam ekosistem pantai dan laut kita.

Penting kita membangun kebijakan kelautan yang kuat dalam pemulihan perekonomian Indonesia, serta memperbaiki kesejahteraan masyarakat pedesaan pantai dalam beragam pola pembangunan berkelanjutan di wilayah itu.
Makalah itu diakhiri dengan seruan: “Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia harus memiliki Ocean Policy yang kuat yang dijabarkan dalam visi Ocean Economics (“Oceanomics”) dan dilaksanakan dengan Ocean Governance yang baik dan diharapkan dapat bersinergi dalam pembangunan dunia guna mencapai kesejahteraan ummat manusia, khususnya bangsa Indonesia”.

Ilmu ekonomi memang punya potensi untuk “memimpin” dalam membantu menyiapkan “blueprint” pembangunan potensi lingkungan kelautan kita, yang termasuk kedaulatan nasional. Pakar yang memperjuangkan segi-segi hukum dalam memperoleh pengakuan internasional atas kedaulatan kita atas wilayah kelautan itu (Prof. Muchtar Kusumaatmadja) sudah kita akui jasa-jasanya. Tapi mengisi “kedaulatan rakyat” atas wilayah dan lingkungan dan sumberdaya kelautan itu, mengapa dari segi politik ekonomi masih belum juga terjangkau? Tak lain itu cerminan daya LPG (liberalisasi, privatisasi dalam globalisasi) dimana kelembagaan permodalan besar yang mampu mempersiapkan kakitangan bisnis yang tak kenal batas-batas sesuatu negara. Misal: dibanding dengan ikatan dalam Uni Eropa yang mampu mengatur kepentingan bersama (atas sepakat) diantara negara-negara anggotanya, di lingkungan ASEAN terjadi perebutan bebas atas potensi sumberdaya lingkungan, baik di lautan maupun di daratan (contoh: kekayaan hutan tropik kita). Dalam kasus potensi SDA (hutan alami) bukankah negara juga yang membuka pintu bagi perusahaan dan modal asing? (sejak 1967: undang-undang kehutanan).

Jika selama ini mitra di IPB (salah satu contoh mitra kampus) sudah lama pusing dalam upaya mempertemukan para pembuat kebijakan di tataran Pertanian/Perkebunan/Perhutanan/Perikanan, penghasil pangan dan bahan baku industri. Tantangan keterkaitan saling-dukung sekian banyak mitra-punya-kepentingan berbeda (“stakeholders”) pemain di wilayah kelautan, yang diharapkan sudi bergotong-royong oleh Prof. Tridoyo demi kebijakan kelautan untuk sebesar kemakmuran rakyat kita lebih berat lagi tantangannya.

Di pihak birokrasi pemerintahan, misalnya, di dalam satu Kabinet Presiden bagaimana para menteri mencapai sepakat atas kebijakan sama? Tambahan pula di zaman Otonomi Daerah, ada tatanan baru dalam membagi tanggungjawab antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota dan terakhir (tak kalah penting:) satuan komunitas Desa. Mitra-kepentingan di pihak modal-dan-bisnis punya jajaran yang kokoh, termasuk jajaran mitra di negara lain. Sama halnya negara punya sumber pinjaman modal (bagi budget negara) dan berupa bantuan tahniknya, tak bebas dari LPG itu. Dalam keadaan struktur “kekuasaan/pengaruh” global-antara-negara/antara swasta sampai mana ada tempat bagi pencari nafkah lapisan bawah mayoritas di pedesaan kita?

Panelis ketiga, Dr. Damayanti memperkenalkan pendekatan baru mengenai proses pembuatan kebijakan publik (dalam pembangunan pertanian dan pedesaan) yang dikaitkan dengan upaya menjamin keberlanjutan dalam pemanfaatan sumberdaya alam. (“Sustainable intensification”): pakar yang punya pengalaman dalam mengatasi ekses revolusi hijau (padi sawah khususnya, di satu pihak menghadapi tantangan lingkungan alam yang direkayasa orang (demi produksi dan pangan) dan dilain pihak dalam upaya membuka peluang bagi petani untuk ikut berupaya mengelola usaha budidaya padi sawah, atas dasar belajar bersama petani lain. (“Sekolah Lapangan” PHT). Sebagai contoh cerminan peluang partisipasi petani dirujuk olehnya laporan dari Andhra Pradesh di India: satu eksperimen yang melibatkan wakil-wakil petani dari lapisan miskin (termasuk petani wanita) di dalam menilai mana “skenario” pembangunan pertanian lokal yang sebaik-baiknya bagi masa depan mereka, berdasar pengalaman mereka di masa lalu.
Dari tiga “skenario” yang dinilai (dibuat oleh pihak-pihak dari “luar desa”) kelompok penilai (“jury”) petani kecil itu terbukti mampu menyatakan pola pilihan mereka sendiri, sebaliknya tak setuju atas 2 visi lain yang dibuat “Orang Luar”. Inilah kutipan berupa satu Box dari makalah itu,
Prajateerpu : Masa Depan Pangan di (negara bagian) Andhra Pradesh, India
Prajateerpu adalah bahasa India yang berarti putusan rakyat, adalah sebuah proses citizen jury untuk menentukan skenario pangan dan pertanian masa depan di negara Andhra Pradesh (AP). Proses ini merupakan sebuah experimen demokrasi deliberatif yang melibatkan petani miskin dan marginal dari daerah di AP. Citizen Jury dipilih dari perwakilan petani miskin dan marginal, pedagang kecil, pemilik mesin pengolah pertanian dan konsumen. Jury dipilih oleh tim independen, dengan syarat merupakan masyarakat miskin dan marginal, dan tidak ada keterkaitan dengan pemerintah, NGO atau partai politik. Prajateerpu dilakukan atas kerjasama International Institute for Enviroment and Development (IIRD) bekerjasama dengan AP Coalition in Defence of Diversity, University of Hyderabad dan India National Biodiversity Strategy and Action Plan. Jury juga melibatkan masyarakat tradisional Adivasi dan wanita. Kepada Jury melalui video dipresentasikan tiga skenario pangan dan pertanian masa depan yang berbeda, dilengkapi dengan penjelasan logis hal-hal dibalik skenario tersebut. Beberapa saksi terlibat untuk menjaga akuntabilitas proses, dari perwakilan akademisi, perusahaan transnasional (Syngeta), pemerintah daerah, NGO dan organisasi masyarakat. Mereka menjadi saksi bahwa proses benar-benar fair, tidak ada prasangka buruk dan memiliki akuntabilitas.
Jury diminta memilih satu dari tiga skenario pangan dan pertanian 2020, yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan sumber-sumber penghidupan, ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan.

Skenario tersebut adalah:

Visi 1. Vision 2020. Skenario ini merupakan program pemerintah Andhra Pradesh yang didukung oleh Bank Dunia. Skenario ini mengusulkan konsolidasi lahan petani kecil dan mendorong peningkatan mekanisasi dan modernisasi pertanian. Produksi akan dipacu dengan penggunaan rekayasa genetika (GMO) untuk produksi dan pengolahan pangan dan mengurangi jumlah tenaga kerja pertanian dari 70% menjadi 49% pada tahun 2020.
Visi 2. An export-based cash crop model of organic production. Visi ini berbasis pada proposal dari Internasional Forum for Organic Agriculture (IFO-AM) dan International Trade Centre (UNCTAD/WTO) untuk pengembangan pertanian berwawasan lingkungan pada skala nasional dan internasional. Visi ini menekankan pada respon atas tingginya permintaan dari supermarket di pasaran negara-negara Utara untuk mendapatkan supply produk organik dengan harga murah dan dilengkapi dengan standard ecolabeling.

Visi 3. Localised Food System. Skenario masa depan yang berdasarkan pada swasembada masyarakat pedesaan, pertanian dengan input luar rendah, reorientasi menuju sistem pangan, pasar dan ekonomi lokal, dimana perdagangan barang keluar dilakukan hanya jika ada surplus atau tidak diproduksi lokal.

Prajateerpu menunjukkan bahwa masyarakat miskin dan marginal dapat terlibat dalam perumusan kebijakan. Hasil dari Jury tersebut merupakan bentuk partisipasi publik dalam pembangunan pertanian dan landasan bagi kebijakan pangan dan pertanian di Andhra Pradesh, sebagai faktor penting menuju democratic and participatory governance. (Sumber: Pimbert, M.P and Wakeford, T (2002) : Prajateerpu: A Citizen Jury/Scenario Workshop on Food and Farming Futures for Andhra Pradesh, India., IIED, London, Sussex)
Sebagai eksperimen, jika itu dinilai berhasil (“ternyata rakyat lebih tahu apa yang baik bagi dirinya”), memang mengandung satu pelajaran penting bagi kita yang condong memihak pada rakyat banyak. Tapi bagaimana di dalam “kondisi pedesaan kita, peluang itu terbuka dalam praktek demokrasi kita jika pemuka lokal (umumnya dari lapisan atas, 30% penduduk di aras lokal itu) yang lebih menentukan.

Dalam rangka ini membantu agar orang/rumahtangga di lapisan bawah (termasuk golongan perempuan) mampu berjuang bersama dalam kelompok masing-masing (belajar berorganisasi) bertujuan agar golongan itu tak mudah diabaikan dalam politik lokal (desa/antar-Desa). Catatan ini dimaksud sebagai peringatan agar kita (“Orang Luar” yang bermaksud membantu dalam proses pemberdayaan diri “orang kecil” tidak mengabaikan adanya kontradiksi internal di desa. Yang ideal adalah jika kita berhasil meyakinkan golongan lapisan atas (Pemuka) di desa, bahwa membantu penduduk miskin, akan lebih menguntungkan bagi mereka dalam jangka panjang.
Karena pola budaya lokal di pedesaan Indonesia beragam, maka peluang reformasi di aras lokal desa juga beragam. Diperlukan sumbangan pemikiran dari para ilmuwan politik/sosiologi/antropologi/hukum (dan juga pemikir kebudayaan) dalam hal ini. Majalah JER terbuka untuk diskusi itu!

UNSFIR, Jakarta (sponsor seminar tanggal 13 Februari 2003 di Bogor) mengajak untuk bergabung dalam lingkaran diskusi yang disebut JAJAKI (Jaringan Kerjasama Kebijakan Publik Indonesia). Pihak tuan rumah, PSP-IPB, Bogor, pada penutup seminar juga berjanji akan mengajak lain-lain pusat kajian di berbagai kampus, agar proses pematangan pemikiran hal kebijakan publik lebih jauh berkembang.

Hubungan Ilmu Administrasi Publik Dengan Ilmu-Ilmu Non-Kenegaraan

2010-03-22T08:40:00.000-07:00

1. Ilmu Filsafat dan Ilmu Administrasi Publik

Filsafat berasal dari kata yunani yang tersusuna dari dua kata, yaitu Philos dan Sophia. “Philos berarti senang, gemar, atau cinta. Sedangkan “Sophia” dapat diartikan sebagai kebijaksanaan. Dengan demikian dapat dirtikan sebagai sesuatu kecintaan kepada kebijaksanaan. Filsafat menelaah hal-hal yang menjadi objeknya, dari sudut intinya yang mutlak, terdalam tetapi tidak berubah (Notonegoro), atau perenungan yang sedalam-dalamnya tentang sebab “ada” dan “perbuat”. Kenyataan yang sedalam-dalamnya dampai kepada “mengapa” yang penghabisan (Drijarkara). Filsafat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terakhir, tidak dangkal dan dogmatis, melainkan kritis sehingga kita sadar akan kekaburan dan kekcauan pengertian sehari-hari (berthand Russel).

Selanjutnya bila kita berbicara tentang administrasi publik secara filsafatii maka para administrator publik yang menjalankan roda administrasi publik sehingga dalam cara dan kebijaksanaan pengambilan keputusan administrasi, skala prioritas, dan alternatif pilihan berangkat dari pengkajian kebenaran itu sendiri.

Bila dalam filsafat dikaji kebenaran termasuk kebenaran hakiki yang mutlak yaitu Allah, maka kendatipun agama membahas hal-hal yang gaib, namun pembahasan administrasi publik dihubungkan dengan hal ikhwal kegaiban, sehingga sekularisme ditolak. Dengan begitu etika administrasi publik sebagi cbang ilmu filsafat hanya mengacu kepada norma saja tetapi jiga keepada nilai-nilai luhur agama. Apalagi kita sadari bahwa norma berbeda pada berbagai ruang dan waktu sedang agama cendrung relatif lebih universal.

2. Ilmu Administrasi Niaga dan Ilmu Administrasi Publik

Dalam administrasi niaga, terllu banyak sentuhan pasar karena tujuan utamanya adalah efisiensi, bahkan kalau perlu dengan pembiayaan yang sekecil-kecilnya diharapkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Karena itu disiplin ini terkait pada materi. Dalam administrasi niaga, masih banyak diikuti faktor perasaan yang irrasional, sehingga tidak sedikit para pemimpin perusahaan yang mengambil keputusan berdasarkan naluri dan firasat.lapangan kerja administrasi niaga ini terbatas pada soal-soal yang berhubungan langsung dengan perbuatan manusia dalam usaha pencapaian kemakmuran jasmani.

Mengenai hubungan dengan administrasi publik yang tampak sangat erat, hal ini dapat dilihat dari munculnya merkantilisme sebagi aliran organisasi swasta yang bertujuan memperkuat negara dengan jalan mengonsolidasikan kekuatan dalam bidang perekonomian. Hal tersebut dapat dicapai dengan sistem swastanisasi yang menguntunngkan negara.

Namun demikian dapat kita bedakan antara administrasi niaga dengan administrasi publik, yaitu sebagaimana disampaikan olleh GT Allison:

1. Administrasi niaga banyak tergantung dari suasana pasar, sedangkan administrasi publik kurang sentuhan pasar.
2. Administrasi niaga otonom dan mandiri dalam keputusan dan cara bertindak, sedangkan administrasi publik harus mengutamakan pelayanan masyarakat.
3. ,kegiatan administrasi niaga hanya dinilai mereka yang terkait, dan hal itupun masih dikebiri oleh keterikatan ekonomi. Sedangkan administrasi publik dinilai oleh banyak orang.
4. Tujuan dan kriteria administrasi niaga jelas, yaitu keuntungan ekonomi, efisiensi, mutu, dan relasi untuk pangsa pangsa pasar. Sedangkan administrasi publik sangat kompleks serta sulit diukur.
5. Administrasi niaga mudah menyelenggarakan penggajian karen berdasarkan kelelahan, hasil kerja dn pengorbanan. Sedangkan administrasi publik cendrung relatif lebih sulit menentukan insentif berdasarkan pengabdian untuk menutupi dan meningkatkan pegawai yang malas.

3. Sosiologi dan Ilmu Administrasi Publik

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungn antara manusia dalam kelompok-kelompok dan merupakan penelitian secara ilmiaah terhadap interaksi sosial dan hasilnya jyaitu organisasi sosial. Sosiologi juga merupakan ilmu pengetahuan mengenai sttruktur dan proses kemasyarakatan yang bersifat stabil. Selain itu juga mempelajari struktur sosial dan proses sosial, termsuk perubahan-perubahan sosial.

Mengenai tanggapan terhadap ilmu administrasi publik, bagi para ahli sosiologi gejala-gejala yang timbul adalah pelayanan dari satu kelompok orang yang menyelenggarakan publik terhadap berbagai kelompok rakyat banyak yang diam dilayani, dipndang sebagai suatu penataan masyarakat. Dalam hal ini perlu dilihat sejauh mana para administrator mampu mengadakan teknik pendekatan masyarakat. Sebaliknya, juga perlu dilihat sejauh mana yang diperintah bersedia dipimpin, diurus dan diatur dallam perhubungan antaramanusia dalam masyarakat negara.

4. Ilmu Bumi dan Ilmu Administrasi Publik

Faktor-faktor yang berdasarkan geografis, seperti perbatasan strategi, desakan penduduk, daerah kepulauan, dan lain-lain sangat mempengaruhi administrasi publik. Kendati seluruh faktor tersebut adalah faktor-faktor yang terdapat dalaam ilmu bumi. Kerananya terdapat hubungan eng erat pula antara ilmu administrasi publik dengan ilmu bumi karena pengaruh dimaksud ditujukan pada ilmu administrasi publik terutama ekologinya.

5. Sejarah dan Ilmu Administrasi Publik
Sejarah adalah kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi pada masa lampau. Hal tersebut menjadi sejarah bagi kita pada masa sekarang. Begitu pula peristiwa-peristiwa yang terjadi sekarang, akan menjadi sejarah bagi orang-orang pada waktu yang akan datang.

Jadi hubungan nya dengan administrasi publik pada umumnya, sebenarnya sejarah merupakan berbagai sistem administrasi pada berbagai negara pada zaman lampau, sedangakan administrasi publik yang ada dewasa ini akan menjadi sejarah bagi waktu-waktu mendatang.

6. Psikologi dan Ilmu Administrasi Publik

Para pakar ilmu jiwa telah menymbangkan pendapat-pendapat mereka tentang naluri, emosi, dan kebiasaan individu, dan segala tentang kejiwaan seseorang. Pengetahuan terhadap faktor kejiwaan seseorang, dapat menjelaskan seluruh tingkah laku dan sikap seseorang tersebut. Jadi dengan begitu melalui ilmu jiwa dapat diadakanpenyelidikan terhadap terbentuknya para administrator publik (kepemimpinan) pendapat umum, propaganda, partai politik, dan gejala-gejala timbulnya sebuah revolusi.

Dengan demikian pengetahuan kejiwaan sangat doperlukan di manapun dan kapan pun diakan penyelidikkan-penyelidikan administrasi publik secara ilmiah. Hal ini memperlihatkan eratnya hubungan antara administrasi publik dan ilmu jiwa. Bahkan jauh dari itu, dipeerlukan penggabungan antara keduanya, yaitu psikologi administrasi publik untuk kajian begaimana memotivasi masyarakat agar tunduk dan rela berkorban demi kepentingan negara.

Ruang Lingkup Administrasi Publik

2010-03-22T08:38:00.000-07:00

Ruang lingkup ilmu administrasi publik dapat diuraikan sebagai berikut :
Dibidang hubungan, peristiwa dan gejala pemerintahan yang banyak ditulis para pakar pemerintahan, meliputi:

1. Administrasi pemerintahan pusat
2. Administrasi pemerintahan daerah
3. Administrasi pemerintahan kecamatan
4. Administrasi pemerintahan kelurahan
5. Administrasi pemerintahan desa
6. Administrasi pemerintahan kotamadya
7. Administrasi pemerintahan kota administratif
8. Administrasi departemen
9. Administrasi non-departemen

Dibidang kekuasaan yang banyak ditulis para pakar ilmu politik, meliputi:

1. Administrasi politik luar negeri
2. Administrasi politik dalam negeri
3. Administrasi partai politik, posisi masyarakat LSM
4. Administrasi kebijakan pemerintahan, policy,wisdom, kondisi dan peranan pemerintah
Dibidang peraturan perundang-undangan yang banyak ditulis para pakar ilmu hokum tata Negara, meliputi:

1. Landasan idiil
2. Landasan konstitusional
3. Landasan operasional

Di bidang kenegaraan yang banyak ditulis para pakar ilmu Negara, meliputi:

1. Tugaas dan kewajiban Negara
2. Hak dan kewajiban Negara
3. Tipe dan bentuk Negara
4. Fungsi dan prinsip Negara
5. Unsur-unsur Negara
6. Tujuan Negara dan tujuan nasional

Di bidang pemikiran hakiki yang banyak ditulis oleh para pakar ilmu filsafat, meliputi:

1. Etika administrasi publik, tata nilai organisasi dana manajemen
2. Estetika administrasi publik, cinta, rasa, karsa administrator
3. Logika admiinstrasi publik, disiplin ilmu, sumber daya manusia, hokum administrasi negara
4. Hakikat administrasi publik, pembentukan system, kultur, struktur.

Dibidang ketatalakssanaan yang banyak ditulis para pakar ilmu administrasi publik, meliputi:

1. Administrasi pembangunan
2. Administrasi perkantoran
3. Administrasi kepegawaian
4. Administrasi kemiliteran
5. Administrasi perpajakan
6. Administrasi pengadilan
7. Administrasi kepenjaraan
8. Administrasi peruusahaan, meliputi antara lain:

a. Administrasi penjualan

b. Administrasi periklanan

c. Administrasi pemasaran

d. Administrasi perbankan

e. Administrasi perhotelan

f. Administrasi pengangkutan

Evolusi Teori Organisasi

2010-03-22T08:36:00.000-07:00

TIPE I (Pada tahun 1900-1930)

Pada tipe ini juga di kenal sebagai aliran klasik, sehingga pada dasarnya masing-masing melihat organisasi sebagai system tertutup yang diciptakan untuk mencapai tujuan dengan efisien. Pada tipe memang sangat di kenal sebagai system yang tertutup bersifat rasional dan sangat mengutamakan efisiensi dari sebuah organisasi.
Adapun para pakar yang mempunyai sumbangan yang besar dalam teori ini adalah
• Frederick taylor dengaan scientific managementnya
• Henry Fayol dengan Prinsip-Prinsip Organisasinya
• Max Weber dengan teori Birokrasinya
• Ralph Dawis dengan Perencaaan Rasionalnya

TIPE II (Pada Tahun 1930-1960)

Pada tipe masih berlandaskan atau menganut system tertutup artinya tipe ini organisasi tidak berhubungan dengan pihak luar teme umum diantara para teori tikus adalah pengakuan mengenai sifat social dari organisasi. Teori tikus tersebut memandang organisasi sebagai suatu yang terdri dari tugas-tugas maupun manusia. Para teori tikus tipe dua mewakili pandangan dari sisi manusianya dibandingkan sisi mesin pada tipe pertama.
Adapun para pakar yang mempunyai sumbangan yang besar dalam teori ini adalah
• Elton mayor dengan kajian hawthornenya
• Chester Bernard dengan system Kerjasamanya
• Douglas McGregog dengan Teory X- dan Teori Ynya
• Warren Bennis dengan Matinya Birokrasi

TIPE III (Pada Tahun 1960-1975)

Ada teori ini sudah mulai ada perubahan yang cukup signifikan dengan tipe-tipe sebelumnya sebab tipe ini sudah menganut system terbuka, artinya organisasi itu sudah mulai berhubungan dengan eksternal baik organisasi lain maupun dengan lingkunganya, sehingga didapatlah organisasi yang dinamis dan terbuka dengan hal-hal baru yang berasal dari luar organisasi itu sendiri.selain itu organisasi ini juga masih mengutamakan pada aspek rasionalitasnya.baik kekuatan belap yang mekanistik maupun kekuatan yang terang humanistic dapat memperkuat pembuktian bahwa pemecahan mereka, dan hanya pemecahan mereka, adalah yang benar untuk semua keadaan. Konflik antara tesis dan anti tesis membawa kita kepada sebuah sintesis yang member pedoman yang lebih baik bagi para manajer. Sintesis tersebut adalah pendekatan.

Adapun para pakar yang mempunyai sumbangan yang besar dalam teori ini adalah :
• Herbert Simon dengan Serangan Terhadap Prinsip-Prinsipnya
• Katz dan Kahn Dengan Perspektif Lingkungannya
• Kelompok Aston dengan Besaran Organisasinya

IV (Pada Tahun 1975- Sekarang)

Tipe ini merupakan yipe yang paling terbaru dan mutakhir tentang organisasiyang pada dasarnya yang memusatkan perhatian pada sifat politis organisasi.pada tipe ini seperti tipe sebelumnya sudah menganut sisem terbuka. March dan Simon menentang gagasan klasik mengenai yang rasional ataupun optimum. Mereka mengusulkan model organisasi itu di ubah-model yang sangat berbeda dari pandangan system kerja sama yang rasional. Artinya model ini sudah sangat mengacu pada aspek social.
Adapun para pakar yang mempunyai sumbangan yang besar dalam teori ini adalah :
• Organisasi Pfeffer sebagai Arena politik

Bissu

2010-03-22T08:30:00.000-07:00

Bagi masyarakat Sulawesi Selatan, istilah Bissu merupakan istilah yang tidak asing di telinga mereka. Akan tetapi, apabila istilah Bissu itu di hadapkan pada warga berdarah Jawa, Kalimantan, Sumatra, dan daerah – daerah lain di luar Sulawesi Selatan, pastilah iistilah tersebut merupakan sesuatu yang sangat asing bagi mereka.

Para peneliti antropolog ( persebaran budaya ) di makssar mengambil suatu kesepakatan bahwa di daerh Sulawesi Selatan terdapat lima macam gender. Menurut penelitian anthropolog Australia, Sharyn Graham dalam research reportnya; Sex, Gender and Priests in South Sulawesi, Indonesia, IIASNewsletter#29 November 2002 27 , budaya Bugis mengenal empat jenis gender dan satu para-gender; laki-laki ( oroane ), perempuan ( makunrai ), perempuan yang berpenampilan seperti layaknya laki-laki ( calalai ), laki-laki yang berpenampilan seperti layaknya perempuan ( calabai ) dan para-gender bissu.

Jenis Bissu ini sering disalah artikan oleh sebagian besar masyarakat. Mereka dianggap identik sebagai calabai yaitu seorang laki – laki yang berpenampilan layaknya seorang perempuan walau peran dan kedudukan Bissu ini dalam kebudaan bugis sebenarnya tidak demikian. Ada juga yang mempertautkan keunikan yang dimiliki oleh kaum Bissu ini dengan dengan kepercayaan lokal yang disebut Tolotang, Hal yang mana dibantah secara nyata oleh komunitas Amparita Sidrap yang menjadi representasi penganut Tolotang dalam suku Bugis.

Keunikan lain dari para Bissu itu sendiri bisa dilihat pada setiap musim tanam, kelompok Bissu selalu jadi penentu yang lebih baik, dibanding para pakar pertanian. Ritual ini di namakan mappasili atau ritual mencuci benda bersejerah Bissu. Kemudian dilanjutkan dengan warga untuk turun ke sawah. Seolah menjadi kepercayaan warga, mereka tidak boleh turun ke sawah sebelum para bissu ini menggelar ritual mappasili. Juga pada saat menangani orang yang sakit. Bissu berperan menjadi sandro (pengobat). Kita juga mengenal, mereka itu adalah orang yang kebal dan tak mempan dengan tusukan keris atau benda tajam lainnya.

Ditambahkan peneliti lainnya, Nasruddin, Bissu atau calabai (Bugis : banci) dimaknai masyarakat Bugis-Makassar, sebagai sebuah kesenian. Ada dikenal upacara "Mappalili". Peristiwa itu adalah upacara sebelum memulai menanam padi. Puncak dari upacara disebut disebut "Ma'giri" atau menusuk tubuh dengan keris.

Bagi orang asing yang ingin melihat dan ingin mengabadikan momen upacara adat itu, maka mereka di wajibkan untuk meminta izin terlebih dahulu. Namun meminta izin tersebut bukan ditujukan untuk orang atau atasan di tempat itu. Namun, meminta izin itu harus di pandu oleh ketua / pemimpin Bissu. Orang yang ingin meminta izin itu harus masuk ke dalam suatu ruangan dengan didampingi oleh Puang Matoa atau pimpinan Bissu. Di dalam ruangan berukuran satu kali empat meter itu, hanya terlihat kain berwarna merah yang membalut dinding ruangan tersebut. Di dalam ruangan terlihat asap dari dupa – dupa yang terbakar. Setelah Puang Matoa membaca mantra – mantra maka selesailah prosesi permintaan izin untuk mengabadikan

Bissu sendiri memahami, pembawaan mereka yang terkesan " sakti " itu, adalah keajaiban yang diturunkan dewata. Makanya, mereka harus suci dan tidak kawin. Semua mereka adalah kaum waria, dalam artian mereka itu harus menjaga kesuciannya. Dalam kitab La Galigo, Bissu dianggap sebagai manusia suci atau keturunan para Dewa. Dalam struktur kerajaan di Sulawesi Selatan, Bissu adalah penasihat spiritual dan rohani para raja. Begitu pentingnya figur Bissu bagi masyarakat ini, sehingga dalam upacara ritual yang mereka laksanakan Bissu dijadikan sebagai pemimpinnya. Diantara bentuk upacara yang kini masih tersisa adalah Mapeca Sure dan Masongka Bala, yakni upacara memohon keselamatan bagi seluruh warga masyarakat dan para pemimpin kerajaan. Ritual Massongka Bala adalah ritual yang sudah lama sekali. Sejak adanya manusia, sejak itu pula Massongka Bala diadakan dan yang memimpin acara Massongka Bala itu adalah golongan Bissu. Dalam sejarahnya, Bissu menentukan waktu upacara yang dilihami wahyu dari Tuhan yang disebut istilah eppa sulapa ipasabbi pole yawa pole yase. Disini Bissu menjadi perantara antara manusia dengan Tuhan.

Asal Usul Kehadiran Bissu

Tidak ada yang bisa menjelaskan secara akurat tentang asal usul kehadiran Bissu di Sulawesi Selatan. Kita hanya dapat meramalkannya dari legenda – legenda masyarakat. Menurut seorang Bissu Saidi Puang Matoa Karaeng Sigeri, kedatangan Bissu dapat di ketahui dari kitab Sure’ La Galigo. Di dalam kitab ini dikatakan bahwa keberadaan Bissu dalam sejarah manusia Bugis dianggap sezaman dengan kelahiran suku Bugis itu sendiri.

Ketika Batara Guru sebagai cikal bakal manusia Bugis dalam sure’La Galigo, turun ke bumi dari dunia atas ( botinglangik) dan bertemu dengan permaisurinya We Nyili Timo yang berasal dari dunia bawah (borikliung), bersamaan dengan itu turun pula seorang Bissu pertama bernama Lae-lae sebagai penyempurna kehadiran leluhur orang Bugis tersebut.

Keberadaan Bissu dalam sejarah manusia Bugis dianggap sezaman dengan kelahiran suku Bugis itu sendiri. Ketika Batara Guru sebagai cikal bakal manusia Bugis dalam sure’La Galigo, turun ke bumi dari dunia atas ( botinglangik) dan bertemu dengan permaisurinya We Nyili Timo yang berasal dari dunia bawah (borikliung), bersamaan dengan itu turun pula seorang Bissu pertama bernama Lae-lae sebagai penyempurna kehadiran leluhur orang Bugis tersebut.
Melalui perantara bissu inilah, para manusia biasa dapat berkomunikasi dengan para dewata yang bersemayam di khayangan.

Bissu adalah pendeta agama Bugis kuno pra-Islam. Bissu dianggap menampung dua elemen gender manusia, yaitu laki - laki dan perempuan ( hermaphroditic beings who embody female and male elements). Selain itu Bissu juga mampu mengalami dua alam; alam makhluk dan alam roh (Spirit). Alam makhluk yaitu keberadaan Bissu yang ada di dunia nyata. Sedangkan alam roh ( Spirit ) yaitu keberadaan Bissu yang bisa berkomunikasi dengan para dewa. Ini dilakukan oleh para Bissu hanya pada saat ritual – ritual dilakukan.

Ketua para Bissu adalah seorang yang bergelar Puang Matowa atau Puang Towa. Secara biologis, sekarang, bissu kebanyakan diperankan oleh laki-laki yang memiliki sifat-sifat perempuan (wadam) walau ada juga yang asli perempuan, yang biasanya berasal dari kalangan bangsawan tingkat tinggi, walau tidak mudah membedakan mana bissu yang laki-laki dan mana bissu yang perempuan. Dalam kesehariannya, bissu berpenampilan layaknya perempuan dengan pakaian dan tata rias feminim, namun juga tetap membawa atribut maskulin, dengan membawa badik misalnya.

Dalam pengertian bahasa, bissu berasal dari kata bugis; bessi, yang bermakna bersih. Mereka disebut Bissu karena tidak berdarah, suci (tidak kotor), dan tidak haid. Ada juga yang menyatakan bahwa kata Bissu berasal dari kata Bhiksu atau Pendeta Buddha, sebagaimana diungkapkan oleh C Pelras dalam Manusia Bugis, hal 68, sebagai salah satu bentuk pengaruh bahasa Sansekerta dalam bahasa Bugis. “ Tentang agama Buddha sendiri, beberapa sanak-saudara saya yang tinggal di Sengkang mengaku masih menganut agama Buddha ini, yang dikatakan sebagai agama mula-mula orang Bugis. Mereka masih melakukan ritual keagamaan tersendiri, walau saya belum melakukan perbandingan dengan ritual agama Buddha yang dilakukan oleh umumnya masyarakat Buddha di Indonesia“ . Juga ada bukti sejarah yang memperkuat fenomena ini, misalnya penemuan Arca Buddha bercorak Amarawati di Sempaga di pantai Sulawesi Selatan yang berasal dari abad II Masehi. Ditengarai bahwa para pendeta Buddha, Biksu ini ‘menumpang’ kapal-kapal dagang India menuju perairan Nusantara.

Dalam struktur budaya bugis, peran Bissu tergolong istimewa karena dalam kehidupan sehari-hari dianggap sebagai satu-satunya operator komunikasi antara manusia dan dewa melalui upacara ritual tradisionalnya dengan menggunakan bahasa dewa/langit ( basa Torilangi), karenanya Bissu juga berperan sebagai penjaga tradisi tutur lisan sastra Bugis Kuno sure’ La Galigo. Apabila sure’ ini hendak dibacakan, maka sebelum dikeluarkan dari tempat penyimpanannya, orang menabuh gendang dengan irama tertentu dan membakar kemenyan. Setelah tabuhan gendang berhenti, tampillah Bissu mengucapkan pujaan dan meminta ampunan kepada dewa-dewa yang namanya akan disebut dalam pembacaan sure’ itu. Bissu juga berperan mengatur semua pelaksanaan upacara tradisional, seperti upacara kehamilan, kelahiran, perkawinan ( indo’ botting), kematian, pelepasan nazar, persembahan, tolak bala, dan lain-lain.

Prosesi Ajarang.

Di dalam ruangan sempit tempat penyimpanan benda – benda bersejarah, diadakan ritual dengan diawali pembacaan sejumlah mantra dari pimpinan bissu. Lalu bergumpalah asap berwarna putih mengitari ruangan tersebut. Dua buah parang lalu diberikan oleh salah seorang bissu kepada pimpinannnya. Suara yang melengking keluar. Selain suaranya yang sangat melengking itu, Bissu itu juga penggunaan bahasa bugis yang artinya juga kurang bisa di mengerti.kemungkinan bahasa yang diucapkan oleh Bissu itu adalah bahasa bugis kuno. Sambil teerdengar suara iringan musik gendak, kecapi dan seruling dari sejumlah pemangku adat. Sementara bissu lainnya yang terlibat dalam ritual ini bertugas memukul-mukul sejumlah peralatan yang bisa mengeluarkan bunyi. Tapi anehnya, suara tersebut mengikuti irama mantra-mantra yang diucapkan pimpinan bissu.

Usai membuka ritual ini, para bissu kemudian masuk ke dalam ruangan dan seolah-olah bertapa. Di dalam ruangan itu terdapat sebuah benda yang tergantung di langit – langit ruangan itu. Di dalam ruangan itu, pimpinan Bissu mengambil posisi duduk paling depan. Posisinya duduk bertungku satu kaki. Sementara tangan kirinya memegang sebuah parang. Kalimat-kalimat atau bahasa yang yang tidak jelas artinya di ucapkan kembali oleh Bissu itu. Lalu diikuti suara bissu lainnya. Suaranya pun, diawali suara kecil dan lama ke lamaan besar lalu mengeluarkan suara lengkingan. Kegiatan tersebut oleh kalangan Bissu dikatakan sebagai salah satu ritual meminta izin kepada leluhur agar benda yang dianggap bersejarah itu dapat diturunkan. Katanya, pamali jika tidak dilakukan ritual seperti ini. Dan akhirnya, benda yang terbungkus kain putih dan tergantung di langit – langit ruangan itu pun lalu diturunkan.

Tujuh pemangku adat bersama sejumlah bissu terlihat sangat sibuk membopong benda yang dibungkus kain putih tersebut. Panjangnya sekitar tiga meter. Tak lama kemudian kain putih pun disibakan. Lalu terlihatlah oleh sebuah kayu tua yang cukup besar. Ternyata benda yang dibopong keluar itu adalah bajak sawah. Bajak yang dipakai oleh orang – orang saat akan turun ke sawah. Orang bugis mengistilahkan Tekko". Benda ini katanya sudah berumur ratusan tahun atau sekitar tahun 1770an silam. Dan setiap tahun selalu diadakan ritual pencucian benda bersejarah ini. Setelah kain dilepas, satu persatu para bissu memandikan alat pembajak sawah ini atau orang bissu mengatakan Arajang. Puncak acara ini adalah mengarak keliling arajang ke kampung-kampung. Itulah mengapa disebut ritual mappasili atau sebagai tanda petani sudah harus mulai turun ke sawahnya untuk membajak sawah. Pantas saja, saat setelah alat bajak yang terbuat dari kayu ini dimandikan-lalu dibungku daun pisang dan dikelilingi tumpukan padi yang dalam berbagai ikatan. Orang Bugis menyebutnya balesse.

Sakti?
Dari surek La Galigo sendiri sebagai referensi utama sejarah purba suku Bugis, membuktikan bahwa justru kehadiran Bissu dianggap sebagai pengiring lestarinya tradisi keilahian/religiusitas nenek moyang. Di masa lalu berdasarkan sastra klasik Bugis epos La Galigo, sejak zaman Sawerigading, peran Bissu sangat sentral, bahkan dikatakan sebagai mahluk suci yang memberi stimulus ‘perahu cinta’ bagi Sawerigading dalam upayanya mencari pasangan jiwanya; We Cudai. Di tengah kegundahan Sawerigading yang walau sakti mandraguna tapi tak mampu menebang satu pohon pun untuk membuat kapal raksasa Wellerrengge, Bissu We Sawwammegga tampil dengan kekuatan sucinya yang diperoleh karena ambivalensinya; lelaki sekaligus perempuan, manusia sekaligus Dewa (Sharyn Graham, 2002).

Kisah kesaktian Bissu ini dapat juga kita temukan dalam kisah Arung Palakka ketika pada tahun 1667 melakukan penyerbuan bersama tentara Soppeng terhadap Lamatti, sebuah distrik di Bone Selatan, sebanyak seratus Bissu Lamatti tampil dengan senjata walida (pemukul tenun) sambil mendendangkan memmang (nyanyian). Anehnya, tak satupun senjata prajurit Bone dan Soppeng yang mampu melukai para bissu sakti tersebut (LY Andaya, 2006, hal 106).
Dalam ritual yang masih bisa ditemui sampai sekarang, tradisi maggiri’ merupakan salah satu pameran kesaktian Bissu. Tradisi menusuk diri dengan badik ini dimaksudkan untuk menguji apakah roh leluhur/dewata yang sakti sudah merasuk ke dalam diri bissu dalam sebuah upacara, sehingga apabila sang Bissu kebal dari tusukan badik itu, ia dan roh yang merasukinya dipercaya dapat memberikan berkat kepada yang meminta nya. Namun, apabila badik tersebut menembus dan melukai sang Bissu, maka yang merasukinya adalah roh lemah atau bahkan tidak ada roh leluhur sama sekali yang menghinggapi (Sharyn Graham).

Menjadi Bissu

Menjadi Bissu dipercaya merupakan anugerah dari dewata. Tidak semua orang, bahkan jenis calabai, bisa menjadi bissu atas kehendak sendiri. Walaupun sebahagian besar Bissu pada mulanya memiliki kecenderungan sebagai calabai. Seperti halnya yang dialami oleh Muharrom menjadi bagian dari Komunitas Bissu Dewata sejak Maret 2003, setelah ia bermimpi bertemu dengan seorang kakek yang memintanya menjadi bissu. Ia yakin, itu bukan mimpi biasa. Tapi, merupakan petunjuk dari Dewata, yang akan merubah perjalanan hidupnya. Metamorfosis menjadi seorang Bissu biasanya dimulai sejak kanak-kanak, ketika seorang anak mengidap ambiguitas orientasi seksual dan di saat yang sama menampakkan ‘keterkaitan’ dengan dunia gaib. Anak-anak dengan keunikan ganda ini kemudian akan dipersiapkan menjadi bissu. Untuk menjadi bissu diperlukan banyak persyaratan untuk membuktikan bahwa dia menerima ‘berkat ‘itu diantaranya berbaring dalam sebuah rakit bambu di tengah danau selama tiga hari tiga malam tanpa makan, minum dan bergerak. Jika berhasil, maka dia kemudian akan ditahbiskan menjadi Bissu sejati (Sharyn Graham).

Puang matowa atau pemimpin Komunitas Bissu Dewata di kawasan Segeri, begitu bersemangat untuk mendidik calon – calon Bissu baru. Dalam berbagai kesempatan, mereka diajarkan mengenal bahasa Dewa (basa bissu atau basa to ri langiq) dan juga bahasa La Galigo, yang biasa dipakai dalam setiap upacara adat. Bahasa Bissu (basa to ri langiq) adalah bahasa yang digunakan para Bissu untuk berdialog dengan dewa. Mereka sangat merahasiakan bahasa ini. Puang Matoa hanya bisa menggambarkan bahwa bahasa Bissu berisi puji - pujian terhadap Dewa dan permohonan untuk mendapatkan berkah.

Selain mempelajari berbagai masalah kependetaan dan adat, Hasna juga mendapat ilmu lain dari Puang Matowa, yakni menjadi indo botting ( ibu dari mempelai dalam sebuah pesta pernikahan ). Ia bertugas menangani tata rias pengantin, dekorasi pelaminan, hingga makanan para tamu. Bahkan, ia pun kerap memimpin ritual adat.

Selain itu, menangani pesta pernikahan memang merupakan satu-satu lahan nafkah bagi para Bissu. Mereka memang dikenal trampil merias pengantin, menata kostum kedua mempelai, juga menata tempat pelaminannya. Kemampuan supranuturalnya pun diyakini bisa membuat kedua mempelai bersinar, saat mereka berada di kursi pelaminannnya. Hasna mengaku, ia pun memiliki kemampuan seperti itu.

Ancaman Kepada Bissu

Dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia agama lokal atau kepercayaan asli masyarakat setempat, budaya dan masyarakat adat yang telah berakar sejak ribuan tahun yang lalu berkali-kali mengalami ancaman terkait dengan eksistensi kebendaannya baik dalam pelaksanaan ritual budayanya maupun dalam hal perampasan hak-hak ulayatnya
Secara garis besar ancaman-ancaman yang menimpa komuniatas adat dimulai pada saat masuknya agama-agama luar seperti agama islam yang dibawa para pedagang-pedagang Gujarat, Persia dan lain-lain maupun agama Kristen yang dibawa oleh Misionaris-misionaris.
Ancaman lain adalah adanya kecenderungan negara untuk tidak mengakui bahwa menghilangkan budaya-budaya atau aliran-aliran kepercayaan lokal yang dapat dilihat dengan diakuinya 6 agama-agama yang notabene bukan berasal dari masyarakat Indonesia.
Hal lain yang menjadi anacaman serius bagi keberadaan masyarakat adat adalah kepentingan global yang didorong oleh korporasi-korporasi raksasa melalui sebuah skenario liberalisasi untuk menguasai sumberdaya alam Indonesia yang mana sangat meminggirkan hak ulayat masyarakat adat yang notabene adalah adalah pemilik sah sumber daya alam tersebut jauh sebelum Indonesia dicetuskan pada tanggal 17-08-1945.

Demikian halnya yang dialami oleh komunitas Bissu yang berada di Kabupaten Bone, Kabupaten Wajo, Kabupaten Sopeng dan Kabupaten Pangkep. Ditengah terpaan ancaman-ancaman yang ada di komunitas ini berusaha kuat untuk tetap eksis di bawah kepemimpianan Puang Matoa Bissu untuk tetap mempertahankan dan menjalankan kemurnian ajaran Ilagaligo sebuah kepercayaan yang diwariskan secara turun temururn yang tertuang dalam sebuah kitab “Sure” ILLAGALIGO yang sejarahnya ILAGALIGO merupakan anak dari Sawe Rigading yang merupakan Raja Luwu dengan istri bernama I We Cudai, sementara Raja Sawerigading sendiri merupakan putra dari hasil perkawinan Batara Guru yang merupakan putra dari Patoto ‘E Ri Boting Langi (pemimpin dunia atas atau kahyangan) dengan WENYILOTIMO yang merupakan putri dari Guru Salle (pemimpin dunia bawah/ bumi pertiwi).

Komunitas bissu yang sejak keberadaannya semapai sekarang berjumlah 40 orang yang dipimpin Puang Matoa Bissu SAidi melaksanakan fungsinya selain fungsi yang disebutkan diatas juga berfungsi/ bertugas untuk menyiapkan alat-alat upacara seperti upacara “Bau Ade Si Wewang Lino” , upacara Laowawang Lino”. Menentukan hati baik dan buruk dan menyemangati Sao Den Ra Kati disamping berbgaimacam tugas-tugas lain seperti tertuang dalam kitab ILLAGALIGO.

Mencermati kondisi masyarakat adat di tengah ancaman yang tersebut diatas yang mana telah berdampak pada penghilangan jati diri bangsa bahakan pembunuhan komunitas adat. Langkah konsolidasi dan penguatan masyarakat adat termasuk Komunitas Bissu menjadi agenda utama yng harus secepatnya dan terus menerus/ berkesinambungan untuk dilakukan menuju masyarakat adat yang berdaulat. Yang lainadalah untuk mengakui sepenuhnya keberdaan masyarakat.

Konflik dengan Islam?

Namun di saat yang bersamaan, karena proses konstruksi politik dan agama, Bissu dianggap sebagai satu celah yang tercela dalam masyarakat Bugis modern yang Islami karena dianggap menentang sunnatullah yang hanya mengenal jenis gender laki-laki dan perempuan, selain peran sinkretisme yang dibawanya. Bahkan salah satu doktrin yang memojokkan status mereka adalah adanya pemeo bahwa bila menyentuh Bissu atau calabai maka konon akan membawa sial selama 40 hari – 40 malam. Ironis! Menjadi bissu tidak lagi dianggap dapat menaikkan derajat sosial sebagaimana yang berlaku di masa lampau, malah mendatangkan petaka keterasingan dalam masyarakat (agamis) Bugis modern.

Dalam beberapa diskursus, eksistensi Bissu cenderung fenomenal mengingat keberadaannya yang kontroversial dalam masyarakat Bugis modern yang Islami. Karena keberadaannya yang ambivalen, bissu dianggap tidak menerima sunnatullah, karena secara fisik mereka adalah laki-laki tapi berpenampilan seperti perempuan ( tranvestities). Bissu juga dianggap menyimpang dari agama karena kecenderungannya menganggap arajang dan mustika arajang memiliki kekuatan gaib dari leluhur (dinamisme). Padahal, menurut para bissu itu, mereka justru melakukan pemujaan terhadap Tuhan walau dengan tata cara ritual yang mereka yakini. Dan juga, mereka tidak menolak sunnatullah, melainkan menerima dan menjalankan sunnatullah.

Di tahun 1950-an saat pecah pemberontakan DI/TII Kahar Muzakar, Bissu merupakan salah satu pihak yang paling menderita. Kahar Muzakkar menganggap kegiatan para Bissu ini adalah menyembah berhala, tidak sesuai dengan ajaran Islam dan membangkitkan feodalisme. Karena itu kegiatan, alat-alat upacara, serta para pelakunya diberantas. Ratusan perlengkapan upacara dibakar atau di tenggelamkan ke laut. Banyak sanro (dukun) dan Bissu di bunuh atau dipaksa menjadi pria yang harus bekerja keras.

Penderitaan para Sanro dan Bissu masih berlanjut ketika Orde Lama (Orla) ditumbangkan oleh rejim Orde Baru (Orba) pada tahun 1965. Keributan yang menyoroti arajang dan pelaksanaan upacara mappalili terjadi di Segeri. Arajang hampir diganyang oleh salah satu ormas pemuda yang berkuasa ketika itu. Para Bissu dan mereka yang percaya akan kesaktian arajang menjadi tertuduh penganut komunis atau anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Mereka dianggap tidak beragama, melakukan perbuatan siriq, dianggap menganut ajaran anisme. Barang siapa masih menganggap arajang sebagai benda kramat berarti menduakan Tuhan. Di antara mereka yang tertangkap harus memilih antara mati di bunuh atau memilih masuk agama Islam serta menjadi manusia normal (pria).

Muncul doktrin dalam masyarakat, bahwa bila melihat Bissu atau Wandu maka konon mereka yang melihatnya akan sial tidak mendapatkan rejeki selama 40 hari – 40 malam.
Demikian pula seluruh amal baik yang diperbuatnya selama 40 hari tersebut tidak diterima pahalanya oleh Tuhan YME. Karena itu, jika melihat Bissu atau Wandu maka dia harus diusir jauh-jauh. Banyak di antara sanro dan Bissu yang sebelumnya sangat dihormati oleh masyarakat, kini menjadi sasaran lemparan dan olok-olokan bocah di jalanan. Gerakan pemurnian ajaran Islam tersebut mereka sebut “Operasi Toba” (Operasi Taubat) yang gencar-gencarnya terjadi pada tahun 1966. Sejak itu, upacara Mappalili mengalami kemunduran, upacara-upacara Bissu tidak lagi diselenggarakan secara besar-besaran. Para Bissu bersembunyi dari ancaman maut yang memburunya. Masyarakat tidak lagi peduli akan nasib mereka, karena sebagian dari mereka memang mendukung gerakan “Operasi Toba” tersebut. Sebagian masyarakat yang bersimpati kepada para Bissu, hanya tinggal diam tanpa bisa berbuat apa-apa. Namun ketika masyarakat menuai padinya, ternyata hasilnya memang kurang memuaskan sehingga beberapa masyarakat beranggapan hal tersebut terjadi karena tidak melakukan upacara Mappalili .

Dengan kesadaran itulah beberapa di antara mereka menyembunyikan Bissu yang tersisa agar tidak di bunuh dan agar upacara mappalili dapat dilaksanakan lagi. Bissu-bissu yang selamat itulah yang masih ada sekarang ini. Kini jumlah mereka yang tersisa di seluruh wilayah adat Sulawesi Selatan tidak lebih dari empatpuluh orang saja. Padahal untuk melakukan sebuah upacara Mappalili yang besar, jumlah Bissu minimal harus berjumlah empatpuluh orang (Bissu PattappuloE) dalam sebuah wilayah adat.

Di antaranya sudah ada yang telah menunaikan ibadah haji ke Mekkah, bahkan dalam lagu bissu-nya yang didapati di dalam naskah tua, sudah ada yang mencantumkan nama Allah, malaikat, dan nabi. Pada umumnya bissu asli di Sulawesi Selatan yang jumlahnya saat ini diduga tinggal empat puluh-an itu secara statistik kependudukan menganut agama Islam.

Kepercayaan Bissu

Komunitas Bissu di Pangkep tetap eksis dengan segala aktivitas yang menjadi ciri khasnya. Keberadaan mereka bahkan menjadi salah satu warna tersendiri di Pangkep yang belakangan selalu mengisi salah satu keberagaman kebudayaan Pangkep dengan pertunjukan seni Tari Maggiri. Tapi, apa sebetulnya agama dan kepercayaan yang dianut komunitas ini? Hal itu menjadi sororan masyarakat Pangkep saat ini.

Komunitas Bissu percaya terhadap Dewata Seuwae (kepercayaan turiolo Bugis Makassar Pra Islam). Hal itu kemudian menuai sorotan berbagai pihak mengenai kepercayaan yang dianut komunitas ini. Anggota DPRD Pangkep dari PKS, M Yusuf Halid, mengungkapkan, bagaimanapun kepercayaan yang dianut oleh Bissu itu menyimpang dari aqidah Islam yang murni. Meski demikian, Pemerintah Kabupaten harus bertindak arif menanganinya.
Menurut Drs Ahmad, Kasubdin Promosi Wisata Disbudpar Pangkep, saat ini masyarakat Bugis Makassar pada umumnya menganut Agama Islam. Namun demikian, upacara-upacara pemujaan kepada dewata dan leluhur yang tentu saja di luar ajaran Islam masih diapresiasi baik oleh masyarakat yang menggantungkan hidupnya terutama sebagai petani dan nelayan.
Upacara-upacara ritual yang kini lebih mengarah kepada tradisi dan kebudayaan ini merupakan kelanjutan dari kepercayaan Bugis Kuno yang masih tersisa. Dengan kekuatan yang dipercaya sebagai kekuatan supranatural, 'Bissu Dewatae'---sebutan bagi komunitas Bissu di Pangkep dahulu merupakan penasehat kerajaan yang sangat dihormati dan disegani.

'Bissu Dewatae' digambarkan sebagai manusia setengah dewa dan dianggap sebagai media untuk berkomunikasi dengan dunia spiritual. Komunitas Bissu Dewatae hidup dalam suatu aturan serta disiplin tinggi yang tampaknya sulit untuk dijalankan oleh mereka yang tidak mampu melihat gaya hidup semacam ini sebagai suatu panggilan suci.

Seorang calon bissu akan membutuhkan pendidikan serta pelatihan yang tidak mudah selama bertahun-tahun untuk dapat menjadi bagian dari komunitas ini. Selain mempelajari etika kebissuan, yakni sebuah bahasa artifisial yang mereka gunakan dalam mantera dan saat berkomunitas dengan para dewata.

Saat melakukan upacara ritual, Bissu Dewatae berada dalam keadaan kerasukan dan saat itu tubuh mereka menjadi kebal terhadap segala bentuk benda tajam. Kehebatan mereka dapat disaksikan saat mereka melakukan Tarian Maggiri, sebuah tarian ritual dimana mereka menusuk diri mereka dengan benda-benda tajam tanpa terluka.

Wisatawan dapat menyaksikan atraksi-atraksi mereka pada saat Mappalili, yaitu upacara
turun sawah yang biasanya dilaksanakan pada bulan November. Upacara ini merupakan upacara tahunan yang paling spektakuler di Pangkep yang berlangsung selama tujuh hari tujuh malam. Puang Matowa Bissu di Pangkep, Saidi, kepada Upeks mengurai, kata 'Bissu' berasal dari kata 'Bessi' atau 'Mabessi' yang artinya bersih atau suci.

Hal ini mengacu kepada kondisi jasmani seorang bissu yang tidak berpayudara dan tidak mengalami menstruasi. Umumnya kalangan bissu awalnya adalah wadam (wanita adam), calabai atau kawe-kawe. Kata Calabai akronim dari sala bai atau sala baine karena mereka adalah waria, setengah lelaki dan setengah perempuan sifatnya. Mereka adalah komunitas pria feminim. Namun ada pula Bissu perempuan, yaitu mereka yang menjadi bissu setelah mengalami masa menopause (tidak subur). Satu-satunya Bissu perempuan di Sulsel sekarang bernama Mak Temmi (Puang Temmi) tinggal di Kanaungan-Labakkang, Pangkep.

Sementara itu, dalam Makkulau (Disbudpar, 2007), pemerhati budaya di Pangkep ini menganggap, tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan dalam ajaran dan kepercayaan yang dianut oleh Bissu. "Meskipun mereka menganut kepercayaan tu-riolo terhadap Dewata Seuwae' namun ajaran dan kepercayaan mereka hanya untuk komunitasnya, tidak mereka sebarkan atau dakwahkan sebagai dakwah islamiyah. Komunitas ini hanya komunitas kecil, jumlahnya hanya sekitar 20 orang di Pangkep, dan untung ada penambahan bissu dalam 5 tahun," jelasnya. Dia mengungkapkan, untuk menjadi seorang bissu seseorang itu harus memenuhi syarat: faktor keturunan (ada neneknya yang pernah menjadi bissu), waria (calabai), ada panggilan spiritual (biasanya lewat mimpi) terhadapnya, dan menjalani masa magang. Syarat tersebut harus lengkap, tidak boleh hanya ada salah satunya.

Birokrasi Di Indonesia

2010-03-22T08:28:00.000-07:00

Birokrasi selalu menjadi perhatian masyarakat kita. Dan tiap kali mendengar kata “birokrasi”, kita langsung terpikir mengenai berbagai urusan prosedural penyelesaian surat-surat yang berkaitan dengan pemerintahan. Birokrasi kini dipandang sebagai sebuah sistem dan alat manajemen pemerintahan yang amat buruk. Birokrasi adalah lamban, urusan yang berbelit-belit, menghalangi kemajuan, cenderung memperhatikan prosedur dibandingkan substansi, dan tidak efesien.Dikatakan demikian karena kita mencium bahwa aroma birokrasi sudah melenceng dari tujuan semula sebagai medium penyelenggaraan tugas-tugas kemanusiaan, yaitu melayani masyarakat (public service) dengan sebaik-baiknya. Lagi-lagi, yang terpampang birokrasi kini identik dengan peralihan dari meja ke meja, proses yang ribet, berbelit-belit, dan tidak efisien. Urusan-urusan birokrasi selalu menjengkelkan karena selalu berurusan dengan pengisian formulir-formulir, proses perolehan izin yang melalui banyak kontrol secara berantai, aturan-aturan yang ketat yang mengharuskan seseorang melewati banyak sekat-sekat formalitas dan sebagainya. Citra buruk yang melekat dalam tubuh birokrasi dikarenakan sistem ini telah dianggap sebagai “tujuan” bukan lagi sekadar “alat” untuk mempermudah jalannya penyelenggaraan pemerintahan. Kenyataannya, birokrasi telah lama menjadi bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan negara. Terkesan, mustahil negara tanpa birokrasi. Tapi, birokrasi seperti apa yang sangat menjanjikan bagi kita kalau sudah demikian parahnya penyakit yang melekat dalam tubuhnya itu?Sangat penting apabila kita meninjau kembali definisi birokrasi. Menurut Peter M. Blau (2000:4), birokrasi adalah “tipe organisasi yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas administratif dalam skala besar dengan cara mengkoordinasi pekerjaan banyak orang secara sistematis”.

Poin pikiran penting dari definisi di atas adalah bahwa birokrasi merupakan alat untuk memuluskan atau mempermudah jalannya penerapan kebijakan pemerintah dalam upaya melayani masyarakat.Kenyataan yang terjadi hingga detik ini, birokrasi hanya sebagai “perpanjangan tangan” pemerintah untuk dilayani masyarakat. Atau dengan birokrasi pejabat pemerintahan ingin mencari keuntungan lewat birokrasi. Sebuah logika yang terbalik, memang! Seharusnya birokrasi adalah alat untuk melayani masyarakat dengan berbagai macam bentuk kebijakan yang dihasilkan pemerintah. Birokrasi menjadi sarang penyamun bagi beberapa oknum yang berupaya memanfaatkan sistem ini. Birokrasi telah menjadi “terali besi” (iron cage) yang membuat pengap kondisi bangsa kita akibat ulah para “penjahat berbaju birokrat”.Konsep Max Weber Berbicara soal birokrasi, kita pasti teringat konsep yang digagas Max Weber, sosiolog ternama asal Jerman, yang dikenal melalui ideal type (tipe ideal) birokrasi modern. Model itulah yang sering diadopsi dalam berbagai rujukan birokrasi negara kita, walaupun dalam penerapan tidak sepenuhnya bisa dilakukan. Tipe ideal itu melekat dalam struktur organisasi rasional dengan prinsip “rasionalitas”, yang bercirikan pembagian kerja, pelimpahan wewenang, impersonalitas, kualifikasi teknis, dan efisiensi.

Pada dasarnya, tipe ideal birokrasi yang diusung oleh Weber bertujuan ingin menghasilkan efisiensi dalam pengaturan negara. Tapi, kenyataan dalam praktik konsep Weber sudah tidak lagi sepenuhnya tepat disesuaikan dengan keadaan saat ini, apalagi dalam konteks Indonesia. Perlu ada pembaharuan makna dan kandungan birokrasi.Secara filosofis dalam paradigma Weberian, birokrasi merupakan organisasi yang rasional dengan mengedepankan mekanisme sosial yang “memaksimumkan efisiensi”. Pengertian efisiensi digunakan secara netral untuk mengacu pada aspek-aspek administrasi dan organisasi. Dalam pandangan ini, birokrasi dimaknai sebagai institusi formal yang memerankan fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Jadi, birokrasi dalam pengertian Weberian adalah fungsi dari biro untuk menjawab secara rasional terhadap serangkaian tujuan yang ditetapkan pemerintahan.Kalau boleh dibilang, birokrasi Weber berparadigma netral dan bebas nilai.

Tidak ada unsur subyektivitas yang masuk dalam pelaksanaan birokrasi karena sifatnya impersonalitas: melepaskan baju individu dengan ragam kepentingan yang ada di dalamnya. Berbeda dengan konsep birokrasi yang digagas oleh Hegel dan Karl Marx. Keduanya mengartikan birokrasi sebagai instrumen untuk melakukan pembebasan dan transformasi sosial. Hanya saja Marx pesimis dengan birokrasi karena instrumen negara ini hanya dijadikan alat untuk meneguhkan kekuatan kapitalisme dan akhirnya jauh dari harapan dan keinginan masyarakat.Sebagai sebuah konsep pemerintahan yang paling penting, birokrasi sering dikritik karena ternyata dalam praktiknya banyak menimbulkan problem “inefisiensi”. Menjadi sebuah paradoks, seharusnya dengan adanya birokrasi segala urusan menjadi beres dan efisien tapi ternyata setelah diterapkan menjadi “batu penghalang” yang tidak lagi menjadi efisien. Ada yang mengkritik bahwa birokrasi hanya menjadi ajang politisasi yang dilakukan oleh oknum partai yang ingin meraih kekuasaan dan jabatan politis. Term “efisiensi” layak “digugat”.
Zaman Sudah Berbeda Rasionalitas dan efisiensi adalah dua hal yang sangat ditekankan oleh Weber. Rasionalitas harus melekat dalam tindakan birokratik, dan bertujuan ingin menghasilkan efisiensi yang tinggi.

Menurut Miftah Thoha (2003:19), kaitan keduanya bisa dilacak dari kondisi sosial budaya ketika Weber masih hidup dan mengembangkan pemikirannya. Kata kunci dalam rasionalisasi birokrasi ialah menciptakan efisiensi dan produktifitas yang tinggi tidak hanya melalui rasio yang seimbang antara volume pekerjaan dengan jumlah pegawai yang profesional tetapi juga melalui pengunaan anggaran, pengunaan sarana, pengawasan, dan pelayanan kepada masyarakat. Kalau ditelisik, konsep rasionalitas dan efisiensi yang membingkai dalam ramuan birokrasi adalah susunan hirarki, di mana ukurannya tergantung kebutuhan pada masing-masing zaman. Zaman kita sangat berbeda dengan zaman yang tengah terjadi pada saat Weber masih hidup.Hal yang sangat menarik adalah kritik yang disampaikan Warren Bennis melalui tulisannya “Organizational Developments and the Fate of Bureucracy” dalam Industrial Management Review 7 (1966). Bennis mencoba melakukan prediksi masa depan tentang berbagai macam perubahan yang pada gilirannya akan mempengerahui eksistensi birokrasi. Menurut Bennis, birokrasi merupakan penemuan sosial yang sangat elegan, suatu bentuk kemampuan yang luar biasa untuk mengorganisasikan, mengkoordinasikan proses-proses kegiatan yang produktif pada masa Revolusi Industri. Birokrasi dikembangkan untuk menjawab berbagai persoalan yang hangat pada waktu itu, misalnya persoalan pengurangan peran-peran persobal, persoalan subyektivitas yang keterlaluan, dan tidak dihargainya hubungan kerja kemanusiaan. Singkatnya, dalam pandangan Bennis, birokrasi adalah produk kultural dan sangat terikat oleh proses zaman pada saat kemunculannya. Kita sangat membutuhkan birokrasi yang berorientasi kemanusiaan, tidak secara konseptual semata tapi merambah pada dataran praktis di lapangan. Hal ini menjadi pekerjaan sangat penting untuk mendekatkan birokrasi pada manusia, bukan lagi pada mesin. Sebuah teori akan diuji menurut kelayakan historis dan kebutuhan pada sebuah masa. Birokrasi yang humanis masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus serius digarap oleh para pemerhati masalah-masalah adminsitrasi negara dan kebijakan publik.

Teori Birokrasi

2010-03-22T08:21:00.000-07:00

Sedikit tentang birokrasi :

1. Birokrasi harus dicerna sebagai satu fenomena sosiologis. Dan birokrasi sebaiknya dipandang sebagai buah dari proses rasionalisasi.
2. Konotasi atau anggapan negatif terhadap birokrasi sebenarnya tidak mencerminkan birokrasi dalam sosoknya yang utuh. Birokrasi adalah salah satu bentuk dari organisasi, yang diangkat atas dasar alasan keunggulan teknis, di mana organisasi tersebut memerlukan koordinasi yang ketat, karena melibatkan begitu banyak orang dengan keahlian-keahlian yang sangat bercorak ragam.
3. Ada tiga kecenderungan dalam merumuskan atau mendefinisikan birokrasi, yakni: pendekatan struktural, pendekatan behavioral (perilaku) dan pendekatan pencapaian tujuan.

Sedikit tentang Max Weber

1. Apa yang telah dikerjakan oleh Max Weber adalah melakukan konseptualisasi sejarah dan menyajikan teori-teori umum dalam bidang sosiologi. Di antaranya yang paling menonjol adalah teorinya mengenai birokrasi.
2. Cacat-cacat yang seringkali diungkapkan sebenarnya lebih tepat dicerna sebagai disfungsi birokrasi. Dan lebih jauh lagi, birokrasi itu sendiri merupakan kebutuhan pokok peradaban modern. Masyarakat modern membutuhkan satu bentuk organisasi birokratik. Pembahasan mengenai birokrasi mempunyai kemiripan dengan apa yang diamati oleh teori organisasi klasik.
3. Dalam membahas mengenai otorita. Weber mengajukan 3 tipe idealnya yang terdiri dari: otorita tradisional, kharismatik dan legal rasional. Otorita tradisional mendasarkan diri pada pola pengawasan di mana legimitasi diletakkan pada loyalitas bawahan kepada atasan. Sedang otorita kharismatik menunjukkan legimitasi yang didasarkan atas sifat-sifat pribadi yang luar biasa. Adapun otorita legal rasional kepatuhan bawahan di dasarkan atas legalitas formal dan dalam yurisdiksi resmi.
4. Kelemahan dari teori Weber terletak pada keengganan untuk mengakui adanya konflik di antara otorita yang disusun secara hirarkis dan sulit menghubungkan proses birokratisasi dengan modernisasi yang berlangsung di negara-negara sedang berkembang.
5. Tipologi yang diajukan oleh Weber, selanjutnya dikembangkan oleh para sarjana lain, seperti oleh Fritz Morztein Marx, Eugene Litwak dan Textor dan Banks.

Karakteristik Birokrasi

1. Menurut Dennis H. Wrong ciri struktural utama dari birokrasi adalah: pembagian tugas, hirarki otorita, peraturan dan ketentuan yang terperinci dan hubungan impersonal di antara para pekerja.
2. Karakteristik birokrasi menurut Max Weber terdiri dari: terdapat prinsip dan yurisdiksi yang resmi, terdapat prinsip hirarki dan tingkat otorita, manajemen berdasarkan dokumen-dokumen tertulis, terdapat spesialisasi, ada tuntutan terhadap kapasitas kerja yang penuh dan berlakunya aturan-aturan umum mengenal manajemen.
3. Ada dua pandangan dalam merumuskan birokrasi. Pertama, memandang birokrasi sebagai alat atau mekanisme. Kedua, memandang birokrasi sebagai instrumen kekusaan.
4. Ada tujuh hal penting yang perlu diperhatikan untuk mengembangkan organisasi birokratik.

Max Weber (1864 - 1920)

Birokrasi itu apa ?
• Menurut weber, ini menggambarkan konsep ideal atau bentuk rational penuh dari Organisasi.
• Digunakan untuk menggambarkan basis struktur tentang konsep sosiologi dari rasionalisasi aktivitas Kolektif

Beberapa Ciri utama Birokrasi

• Adanya pembagian kerja yang jelas : Setiap tugas yang dilaksanakan oleh pekerja secara formal di buat dan dikenal sebagai tugas pokok(Milikmu dan bukan milik orang lain) : Spesialisasi
• Adanya hirarki Posisi : setiap posisi bawahan di kontrol dan di awasi oleh atasan. Rantai Perintah
• Aturan Formal dan Regulasi : mengatur perilaku pekerja secara samarata. Menjamin kelangsungan dan stabilitas lingkungan kerja. mengurangi ketidakpastian dari Performance kerja.
• Hubungan yang Impersonal : Para manejer tidak berkepentingan urusan personal karyawan. tidak ada ikatan emotional antara atasan dan bawahan. menjamin kejelasan posisi.
• Sepenuhnya memperkerjakan karyawan berdasar kompetensi tehnikal : kamu memperoleh kerjaan karena memang kau bisa mengerjakan pekerjaan itu, bukan karena orang yang kau tahu. kriteria seleksi ketat. tak ada pengankatan dan pemberhentian secara suka-suka.

Menurut Weber, bentuk organisasi birokratik merupakan bentuk yang paling efisien. Dalam teorinya, Weber mengemukakan sepuluh (10) ciri organisasi1, yaitu:

1. Suatu organisasi terdiri dari hubungan-hubungan yang ditetapkan antara jabatan-jabatan. Blok-blok bangunan dasar dari organisasi formal adalah jabatan-jabatan.
2. Tujuan atau rencana organisasi terbagi ke dalam tugas-tugas, tugas-tugas tersebut disalurkan di antara berbagai jabatan sebagai kewajiban resmi (job description).
3. Kewenangan: melaksanakan kewajiban diberikan kepada jabatan (saat resmi menduduki sebuah jabatan).
4. Garis kewenangan dan jabatan diatur menurut suatu tatanan hierarkhis.
5. Sistem aturan dan regulasi yang umum tetapi tegas yang ditetapkan secara formal, mengatur tindakan-tindakan dan fungsi-fungsi jabatan dalam organisasi.
6. Prosedur bersifat formal dan impersonal. Perlu adanya catatan tertulis demi kontinuitas, keseragaman (uniformitas), dan untuk maksud-maksud transaksi.
7. Adanya prosedur untuk menjalankan disiplin anggota.
8. Anggota organisasi harus memisahkan kehidupan pribadi dan kehidupan organisasi.
9. Pegawai yang dipilih utk bekerja berdasarkan kualifikasi teknis.
10. Kenaikan jabatan berdasarkan senioritas dan prestasi kerja.

Pentingnya Birokrasi

1. Teori yang lama memandang birokrasi sebagai instrumen politik. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, teori tersebut ditolak, dengan menyatakan pentingnya peranan birokrasi dalam seluruh tahapan atau proses kebijakan publik.
2. Menurut Robert Presthus, pentingnya birokrasi diungkapkan dalam peranan-nya sebagai "delegated legislation", "initiating policy" dan"internal drive for power, security and loyalty".
3. Dalam membahas birokrasi ada tiga pertanyaan pokok yang harus diperhati-kan, (1) bagaimana para birokrat dipilih, (2) apakah peranan birokrat dalam pembuatan keputusan, dan (3) bagaimana para birokrat diperintah. Dalam hubungannya dengan pertanyaan kedua, hal pertama yang perlu disadari adalah ada perbedaan antara proses pembuatan keputusan yang aktual dengan yang formal. Dalam kenyataan birokrat merupakan bagian dari para pembuat keputusan.
4. Pentingnya peranan birokrasi amat menonjol dalam negara-negara sedang berkembang di mana mereka semuanya telah memberikan prioritas kegia-tannya pada penyelenggaraan pembangunan nasional. Di negara-negara ini

Kelemahan dan Problema dalam Birokrasi

1. Kelemahan-kelemahan birokrasi terletak dalam hal:
a. penetapan standar efisiensi yang dapat dilaksanakan secara fungsional
b. terlalu menekankan aspek-aspek rasionalitas, impersonalitas dan hirarki
c. kecenderungan birokrat untuk menyelewengkan tujuan-tujuan organisasi
d. berlakunya pita merah dalam kehidupan organisasi
2. Kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam birokrasi sebenarnya tidak berarti bahwa birokrasi adalah satu bentuk organisasi yang negatif, tetapi seperti dikemukakan oleh K. Merton lebih merupakan "bureaucratic dysfunction" dengan ciri utamanya "trained incapacity''.
3. Usaha-untuk memperbaiki penampilan birokrasi diajukan dalam bentuk teori birokrasi sistem perwakilan. Asumsi yang dipergunaksn adalah bahwa birokrat di pengaruhi oleh pandangan nilai-nilai kelompok sosial dari mana ia berasal. Pada gilirannya aktivitas administrasi diorientasikan pada kepen-tingan kelompok sosialnya. Sementara itu, kontrol internal tidak dapat dijalankan. Sehingga dengan birokrasi sistem perwakilan diharapkan dapat diterapkan mekanisme kantrol internal. Teori birokrasi sistem perwakilan secara konseptual amat merangsang, tetapi tidak mungkin untuk diterapkan. Karena teori ini tidak realistik, tidak jelas kriteria keperwakilan, emosional dan mengabaikan peranan pendidikan.

Karl D Jackson menilai bahwa birokrasi di Indonesia adalah model bureaucratic polity di mana terjadi akumulasi kekuasaan pada negara dan menyingkirkan peran masyarakat dari ruang politik dan pemerintahan. Sedangkan Richard Robinson dan King menyebut birokrasi di Indonesia sebagai bureaucratic Authoritarian.
Sementara Hans Dieter Evers melihat, bahwa proses birokrasi di Indonesia berkembang model birokrasi ala Parkinson dan ala Orwel. Birokrasi ala Parkinson adalah pola, dimana terjadi proses pertumbuhan jumlah personil dan pemekaran structural dalam birokrasi secara tidak terkendali. Sedang birokrasi ala Orwel adalah pola birokratisasi sebagai proses perluasan kekuasaan pemerintah dengan maksud mengontrol kegiatan ekonomi, politik dan sosial dengan peraturan, regulasi dan bila perlu melalui paksaan.

Hak dan Kewajiban Warga Negara

2010-03-22T08:20:00.000-07:00

Wujud hubungan Warga Negara dan Negara

Wujud hubungan anatara warga negara dengan negara adalah pada umumnya adalah berupa peranan(role). Peranan pada dasarnya adalah tugas apa yang dilakukan sesuaidengan status yang dimiliki, dalam hal ini sebagai warga negara.
Hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam Pasal 27 sampai pasal 34 UUD 1945. Bebarapa hak warga negara Indonesia antara lain sebagai berikut :

a. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
b. Hak membela negara
c. Hak berpendapat
d. Hak kemerdekaan memeluk agama
e. Hak mendapatkan pengajaran
f. Hak utuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia
g. Hak ekonomi untuk mendapat kan kesejahteraan sosial
h. Hak mendapatkan jaminan keadilan sosial

Sedangkan kewajiban warga negara Indonesia terhadap negara Indonesia adalah :

a. Kewajiban mentaati hukum dan pemerintahan
b. Kewajiban membela negara
c. Kewajiban dalam upaya pertahanan negara

Selain itu ditentuakan pula hak dan kewajiban negara terhadapwarganegara. Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara pada dasarnya merupakan hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Beberapa ketentuan tersebut, anatara lain sebagai berikut :

a. Hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintah
b. Hak negara untuk dibela
c. Hak negara untuk menguasai bumi, air , dan kekayaan untuk kepentingan rakyat
d. Kewajiban negara untuk menajamin sistem hukum yang adil
e. Kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara
f. Kewajiban negara mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat
g. Kewajiban negara meberi jaminan sosial
h. Kewajiban negara memberi kebebasan beribadah

Secara garis besar, hak dan kewajiban warga negara yang telah tertuang dalam UUD 1945 mencakup berbagai bidang . Bidang –bidang ini antara lain, Bidang politik dan pemerintahan, sosial, keagamaan, pendidikan, ekonomi, dan pertahanan.

Kewarganegaraan

2010-03-22T08:17:00.000-07:00

Negara sebagai suatu entitas adalah abstrak, yang tampak adalah unsur-unsur negara yang berupa rakyat, wilayah, dan pemerintah. Salah satu unsur negara adalah rakyat. Rakyat yang tinggal diwilayah negara menjadi penduduk negara yang bersangkutan. Warga negara adalah bagian dari penduduk suatu negara. Warga negara memiliki hubungan ndengan negaranya. Kedudukannya sebagai warga negara menciptakan hubungan berupa peranan, hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik.

Kewarganegaraan memiliki keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan anatara negara dengan warga negara. Kewarganegaraan adalah segala hal ihlawal yang berhubungan dengan negara.

Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Kewarganegaraan dalam arti Yuridis
Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang –orang dengan negara. Adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, yaitu orang tersebut berada dibawah kekuasaan negara yang bersangkutan. Tanda dari adanya ikatan hukum , misalanya akta kelahiran, surat pernyataan, bukti kewarganegaraan, dsb.

b. Kewarganegaraan dalam arti Sosiologis
Kewarganegaraan dalam arti sosilogis tidak ditandai dengan ikatan hukum. Tetapi ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Dengan kata lain, ikatan ini lahir dari penghayatan warga negara bersangkutan.

Kedudukan Warga Negara Dalam Negara

Penentuan Warga Negara
Siapa saja yang dapat menjadi warga negara dar suatu negara? Setiap negara berdaulat berwenang menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara. Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, dikenal dengan adanya asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan asas kewaraganegaraan berdasarkan perkawinan.
Dalam penentuan kewarganegaraan didasarkan kepada sisikelahiran dikenal dua asas yaitu asas ius soli dan ius sanguinis . Ius artinya hukum atau dalil. Soli berasal dari kata solum yang artinya negari atau tanah. Sanguinis berasal dari kata sanguis yang artinya darah.

a. Asas Ius Soli
Asas yang menyatakan bahawa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat dimana orang tersebut dilahirkan.

b. Asas Ius Sanguinis
Asas yang mennyatakan bahwa kewarganegaraan sesorang ditentukan beradasarkan keturunan dari orang tersebut.

Selain dari sisi kelahiran, penentuan kewarganegaraan dapat didasarkan pada aspek perkawinan yang mencakupa asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat :

a. Asas persamaan hukum didasarkan pandangan bahwa suami istri adalah suatu ikatan yang tidak terpecahkan sebagai inti dari masyarakat. Dalam menyelenggarakan kehidupan bersama, suami istri perlu mencerminkan suatu kesatuan yang bulat termasuk dalam masalah kewarganegaraan. Berdasarkan asas ini diusahakan ststus kewarganegaraan suami dan istri adalah sama dan satu.

b. Asas persamaan derajat berasumsi bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaaraan suami atau istri. Keduanya memiliki hak yang sama untuk menentukan sendiri kewarganegaraan. Jadi mereka dapat berbeda kewarganegaraan seperti halnya ketika belum berkeluarga.

Negara memiliki wewenang untuk menentukan warga negara sesuai dengan asas yang dianut negara tersebut. Dengan adanya kedaulatan ini, pada dasarnya suatu negara tidak terikat oleh negara lain dalam menentukan kewarganegaraan. Negara lain juga tidak bolej menentukan siapa saja yang menjadi warga negara dari suatu negara.

Penentuan kewarganegaraan yang berbeda-beda oleh setiap negara dapat menciptakan problem kewarganegaraan bagi seorang warga. Secara ringkas problem kewarganegaraan adalah munculnya apatride dan bipatride. Appatride adalah istilah untuk orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Bipatride adalah istilah untuk orang-orang yang memiliki kewarganegaraan ganda (rangkap dua). Bahkan dapat muncul multipatride yaitu istilah untuk orang-orang yang memiliki kewarganegaraan yang banyak (lebih dari 2)

Warga Negara Indonesia

Negara Indonesia telah menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara . ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 26 UUD 1945 sebagai berikut :
1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara
2. Penduduk ialah waraga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia
3. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang

Beradasarkan hal diatas , kita mengetahui bahwa orang yang dapat menjadi warga negara Indonesia adalah :

a. Orang-orang bangsa Indonesia asli
b. Orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang menjadi warga negara

Adapun Undang-Undang yang mengatur tentang warga negara adalah Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pewarganegaraan adalah tatacara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan . Dalam Undang-Undang dinyatakan bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh memalului pewarganegaraan.
Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon juika memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Telah berusia 18(delapan belas) tahun atau sudah kawin
2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima)tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut
3. Sehat jasmani dan rohani
4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun
6. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia, tidak menjadi kewarganegaraan ganda
7. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap
8. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara

Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia

Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.

Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu.

Dinyatakan hilang kewarganegaraan oleh Presiden atas permohonannya sendiri , yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan

Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden

Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undngan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia

Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut

Tidak diwajibkan tapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing

Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.

Bertempat tinggal diluar wilayah negara republic Indonesia selama 5 (liama0 tahun berturut-turut bukan dalam rangaka dinas negara, tanpa alas an yang sah dan dengan sngaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonedia sebelum jangka waktu 5(liama) tahun itu berakhir dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernytaaan ingin tetap menjadi warga Negara Indonesia kepada perwakilan RI yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal perwakilan RItersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Perempuan warganegara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga asing kehilangan kewarganegaraan RI jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.

Laki-laki warganegara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga asing kehilangan kewarganegaraan RI jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut. Atau jika ingintetap menjadi warga negara RI dapat mengajukan surat pernyaataan menganai keinginannya kepada pejabat atau perwakilan RI yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut , kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda. Surat pernyataan dapat diajukan oleh perempuan setelah 3(tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung.

Setiap orang yang memperoleh kewarganegaraan RI berdasarkan keterangan yang kemudian hari dinyatakan palsu atau dipalsukan, tidak benar, atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya oleh instansi yang berwenang, dinyatakan batal kewarganegaraannya. Menteri mengumumkan nama orang yang kehilangan Kewarganegaraan RI dalam Berita Negara Republik Indonesia
Asas-asas yang dipakai dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia meliputi :

a. Asas Ius Sanguinis, yiatu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarakan keturunan bukan negara tempat kelahiran

b. Asas Ius Soli scera terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarakan negara tempat kelahiran, yang diperuntukkan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

c. Asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang

d. Asas kewaraganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Demam Rematik Akut

2010-03-22T08:13:00.000-07:00

Definisi
Demam reumatik merupakan penyakit peradangan akut yang dapat menyertai faringitis yang disebabkan oleh Streptococcus beta hemolyticus grup A1.

Etiologi
Demam reumatik, seperti halnya dengan penyakit lain merupakan akibat interaksi individu, penyebab penyakit dan faktor lingkungan3. Infeksi Streptococcus beta hemolyticus grup A pada tenggorok selalu mendahului terjadinya demam reumatik, baik pada serangan pertama maupun serangan ulangan1,3,5,6. Untuk menyebabkan serangan demam reumatik, Streptokokus grup A harus menyebabkan infeksi pada faring, bukan hanya kolonisasi superficial. Berbeda dengan glumeronefritis yang berhubungan dengan infeksi Streptococcus di kulit maupun di saluran napas, demam reumatik agaknya tidak berhubungan dengan infeksi Streptococcus di kulit3.
Hubungan etiologis antara kuman Streptococcus dengan demam reumatik diketahui dari data sebagai berikut:
1. Pada sebagian besar kasus demam reumatik akut terdapat peninggian kadar antibodi terhadap Streptococcus atau dapat diisolasi kuman beta-Streptococcus hemolyticus grup A, atau keduanya3.
2. Insidens demam reumatik yang tinggi biasanya bersamaan dengan insidens oleh beta-Streptococcus hemolyticus grup A yang tinggi pula. Diperkirakan hanya sekitar 3% dari individu yang belum pernah menderita demam reumatik akan menderita komplikasi ini setelah menderita faringitis Streptococcus yang tidak diobati1,3.
3. Serangan ulang demam reumatik akan sangat menurun bila penderita mendapat pencegahan yang teratur dengan antibiotika.

Faktor Predisposisi
Faktor Individu
1. Faktor Genetik
Banyak demam reumatik/penyakit jantung reumatik yang terjadi pada satu keluarga maupun pada anak-anak kembar. Karenanya diduga variasi genetik merupakan alasan penting mengapa hanya sebagian pasien yang terkena infeksi Streptococcus menderita demam reumatik, sedangkan cara penurunannya belum dapat dipastikan1,3.
2. Jenis Kelamin
Tidak didapatkan perbedaan insidens demam reumatik pada lelaki dan wanita1,3. Meskipun begitu, manifestasi tertentu mungkin lebih sering ditemukan pada salah satu jenis kelamin, misalnya gejala korea jauh lebih sering ditemukan pada wanita daripada laki-laki. Kelainan katub sebagai gejala sisa penyakit jantung reumatik juga menunjukkan perbedaan jenis kelamin. Pada orang dewasa gejala sisa berupa stenosis mitral lebih sering ditemukan pada wanita, sedangkan insufisiensi aorta lebih sering ditemukan pada laki-laki3.
3. Golongan Etnik dan Ras
Belum bisa dipastikan dengan jelas karena mungkin berbagai faktor lingkungan yang berbeda pada golongan etnik dan ras tertentu ikut berperan atau bahkan merupakan sebab yang sebenarnya. Yang telah dicatat dengan jelas ialah terjadinya stenosis mitral. Di negara-negara barat umumnya stenosis mitral terjadi bertahun-tahun setelah serangan penyakit jantung reumatik akut. Tetapi data di India menunjukkan bahwa stenosis mitral organik yang berat seringkali sudah terjadi dalam waktu yang relatif singkat, hanya 6 bulan-3 tahun setelah serangan pertama3.
4. Umur
Paling sering pada umur antara 5-15 tahun dengan puncak sekitar umur 8 tahun. Tidak biasa ditemukan pada anak antara umur 3-5 tahun dan sangat jarang sebelum umur 3 tahun atau setelah 20 tahun. Distribusi umur ini dikatakan sesuai dengan insidens infeksi Streptococcus pada anak usia sekolah3.
5. Keadaan Gizi dan adanya penyakit lain
Belum dapat ditentukan apakah merupakan faktor predisposisi. Hanya sudah diketahui bahwa penderita sickle cell anemia jarang yang menderita demam reumatik/penyakit jantung reumatik3.

Faktor-faktor Lingkungan
1. Keadaan sosial ekonomi yang buruk
Mungkin ini merupakan faktor lingkungan yang terpenting sebagai predisposisi untuk terjadinya demam reumatik1,3. Termasuk dalam keadaan sosial ekonomi yang buruk ialah sanitasi lingkungan yang buruk, rumah-rumah dengan penghuni padat, rendahnya pendidikan sehingga pengertian untuk segera mengobati anak yang sakit sangat kurang, pendapatan yang rendah sehingga biaya untuk perawatan kesehatan kurang dan lain-lain3.
2. Iklim dan Geografi
Penyakit ini terbanyak didapatkan di daerah beriklim sedang, tetapi data akhir-akhir ini menunjukkan bahwa daerah tropis pun mempunyai insidens yang tinggi, lebih tinggi daripada yang diduga semula1,3. Di daerah yang letaknya tinggi agaknya insidens lebih tinggi daripada di dataran rendah3.
3. Cuaca
Perubahan cuaca yang mendadak sering mengakibatkan insidens infeksi saluran nafas meningkat, sehingga insidens demam reumatik juga meningkat3.

Patogenesis
Meskipun pengetahuan serta penelitian sudah berkembang pesat, namun mekanisme terjadinya demam reumatik yang pasti belum diketahui. Pada umumnya para ahli sependapat bahwa demam reumatik termasuk dalam penyakit autoimun3,4,5.
Streptococcus diketahui dapat menghasilkan tidak kurang dari 20 produk ekstrasel; yang terpenting diantaranya ialah streptolisin O, streptolisin S, hialuronidase, streptokinase, disfosforidin nukleotidase, deoksiribonuklease serta streptococcal erythrogenic toxin. Produk-produk tersebut merangsang timbulnya antibodi3.
Demam reumatik diduga merupakan akibat kepekaan tubuh yang berlebihan terhadap beberapa produk ini. Kaplan mengemukakan hipotesis tentang adanya reaksi silang antibodi terhadap Streptococcus dengan otot jantung yang mempunyai susunan antigen mirip antigen streptococcus, hal inilah yang menyebabkan reaksi autoimun1,3.
ASTO (anti streptolisin O) merupakan antibodi yang paling dikenal dan paling sering digunakan untuk indikator terdapatnya infeksi streptococcus. Lebih kurang 80% penderita demam reumatik/penyakit jantung reumatik akut menunjukkan kenaikan titer ASTO ini; bila dilakukan pemeriksaan atas 3 antibodi terhadap Streptococcus, maka pada 95% kasus demam reumatik/penyakit jantung reumatik didapatkan peninggian atau lebih antibodi terhadap Streptococcus3.
Penelitian menunjukkan bahwa komponen streptokokus yang lain memiliki reaktivitas bersama dengan jaringan lain. Ini meliputi reaksi silang imunologik di antara karbohidrat streptokokus dan glikoprotein katup, di antara membran protoplasma streptokokus dan jaringan saraf subtalamus serta nuklei kaudatus dan antara hialuronat kapsul dan kartilago artikular. Reaktivitas silang imunologik multiple tersebut dapat menjelaskan keterlibatan organ multiple pada demam reumatik1.
Peran antibodi sebagai mediator cedera jaringan belum sepenuhnya diterima. Adanya antibodi bereaksi silang yang serupa pada serum pasien tanpa demam reumatik mendorong penelitian mediator imun lain. Data muthakir menunjukkan pada sitotoksitas yang ditengahi oleh sel sebagai mekanisme alternatife untuk cedera jaringan. Penelitian menunjukkan bahwa limfosit darah perifer pasien dengan karditis reumatik akut adalah sitotoksik terhadap sel miokardium yang dibiak in vitro, dan bahwa serum penderita demam reumatik menghapuskan pengaruh sitotoksik tersebut. Ini memberi kesan bahwa antibodi yang bereaksi silang dapat mempunyai pengaruh protektif dalam pejamu tersebut. Sekarang hipotesis yang paling banyak dipercaya adalah bahwa mekanisme imunologik, humoral atau selular, menyebabkan cedera jaringan pada demam reumatik1.

Patologi
Dasar kelainan patologi demam reumatik ialah reaksi inflamasi eksudatif dan proliferatif jaringan mesenkim. Kelainan yang menetap hanya terjadi pada jantung; organ lain seperti sendi, kulit, pembuluh darah, jaringan otak dan lain-lain dapat terkena tetapi selalu reversibel3. Proses patologis pada demam reumatik melibatkan jaringan ikat atau jaringan kolagen. Meskipun proses penyakit adalah difus dan dapat mempengaruhi kebanyakan jaringan tubuh, manifestasi klinis penyakit terutama terkait dengan keterlibatan jantung, sendi, dan otak.1.
Jantung
Keterlibatan jantung pada demam reumatik dapat mengenai setiap komponen jaringannya. Proses radang selama karditis akut paling sering terbatas pada endokardium dan miokardium, namun pada pasien dengan miokarditis berat, perikardium dapat juga terlibat. Beberapa dengan pada penyakit kolagen lain seperti lupus eritematosus sistematik atau artristis reumatoid juvenil (pada kedua penyakit ini serositas biasanya ditunjukkan oleh perikarditis), pada demam reumatik jarang ditemukan perikaditis tanpa endokarditis atau miokarditis. Perikaditis pada pasien reumatik bisanya menyatakan adanya pankarditis atau perluasan proses radang1.
Penemuan histologis pada karditis reumatik akut tidak selalu spesifik. Tingkat perubahan histologis tidak perlu berkolerasi dengan derajat klinis. Pada stadium awal, bila ada dilatasi jantung, perubahan histologis dapat minimal, walaupun gangguan fungsi jantung mungkin mencolok1.
Dengan berlanjutnya radang, perubahan eksudatif dan proliferatif menjadi lebih jelas. Stadium ini ditandai dengan perubahan edematosa jaringan, disertai oleh infiltrasi selular yang terdiri dari limfosit dan sel plasma dengan beberapa granulosit. Fibrinoid, bahan granular eusinofil ditemukan tersebar di seluruh jaringan dasar. Bahan ini meliputi serabut kolagen ditambah bahan granular yang berasal dari kolagen yang sedang berdegenerasi dalam campuran fibrin, globulin, dan bahan-bahan lain. Jaringan lain yang terkena oleh proses penyakit, seperti jaringan sendi, dapat menunjukkan fibrinoid; hal ini dapat juga terjadi dalam jaringan yang sembuh pada pasien penyakit kolagen lain1.
Pembentukan sel Aschoff atau benda Aschoff diuraikan oleh Aschoff pada tahun 1940, menyertai stadium di atas. Lesi patognomonis ini terdiri dari infiltrat perivaskular sel besar dengan inti polimorf dan sitoplasma basofil tersusun dalam roset sekeliling pusat fibrinoid yang avaskular. Beberapa sel mempunyai inti banyak, atau mempunyai ’inti mata burung hantu’ dengan titik-titik dan fibril eksentrik yang menyebar ke membran inti, atau mempunyai susunan kromatin batang dengan tepi gigi gergaji dan nukleus kisi-kisi atau lingkaran yang melilit. Sel-sel yang khas ini disebut monosit Anitschkow1.
Benda Aschoff dapat ditemukan pada setiap daerah miokardium tetapi paling sering ditemukan dalam jaringan aurikular kiri. Benda Aschoff ditemukan paling sering dalam jaringan miokardium pasien yang sembuh dari miokarditis reumatik subakut atau kronik. Sel Aschoff dapat tampak dalam fase akut; mungkin pasien ini menderita karditis kronik dengan kumat demam reumatik. Jarang sel Aschoff ditemukan dalam jaringan jantung pasien tanpa riwayat demam reumatik1.
Reaksi radang juga mengenai lapisan endokardium yang mengakibatkan endokarditis. Proses endokarditis tersebut mengenai jaringan katup serta dinding endokardium. Radang jaringan katup menyebabkan manifestasi klinis yang mirip karditis reumatik. Yang paling sering terlibat adalah katup mitral, disusul katup aorta. Katup trikuspid jarang terlibat, dan katup pulmonal jarang sekali terlibat1.
Tinjauan etiologi penyakit katup oleh Roberts menunjukkan bahwa etiologi reumatik 70% dari kasus dapat berasal dari penyakit katup mitral murni (isolated) dan hanya 13% dari kasus yang berasal dari penyakit katup aorta murni. Pada pasien yang kedua katupnya (mitral dan aorta) terlibat, kemungkinan etiologi reumatik adalah 97%1.
Radang awal pada endokarditis dapat menyebabkan terjadinya insufisiensi katup. Penemuan histologis dalam endokarditis terdiri dari edema dan linfiltrasi selular jaringan katup dan korda tendine. Lesi yang khas endokarditis reumatik adalah ’tambalan (patch) MacCallum’, daerah jaringan menebal yang ditemukan dalam atrium kiri, yakni di atas dasar daun katup mitral posterior. Degenerasi hialin pada katup yang terkena akan menyebabkan pembentukan veruka pada tepinya, yang akan menghalangi pendekatan daun-daun katup secara total dan menghalangi penutupan ostium katup. Dengan radang yang menetap, terjadilah fibrosis dan klasifikasi katup. Klasifikasi mikroskopik dapat terjadi pada pasien muda dengan penyakit katup reumatik. Jikalau tidak ada pembalikan proses dan penyembuhan, proses ini akhirnya akan menyebabkan stenosis dan perubahan pengapuran yang kasar, yang terjadi beberapa tahun pascaserangan1.
Pasien dengan pankarditis, di samping menderita miokarditis juga menderita perikarditis. Eksudat fibrin menutupi permukaan viseral maupun sisi permukaan serosa (serositis), dan cairan serohemoragis yang bervariasi volumenya berada dalam rongga perikardium.

Gastritis

2010-03-22T08:03:00.000-07:00

Definisi
Secara umum definisi gastritis ialah inflamasi pada dinding lambung terutama pada mukosa dan submukosa lambung. Gastritis merupakan gangguan yang paling sering ditemui diklinik karena diagnosisnya hanya berdasarkan gejala klinis.

Pembagian Gastritis
Pembagian klinis gastritis secara garis besar dibagi menjadi 2 jenis yaitu Gastritis akuta dan Gastritis kronis. Gastritis akuta ialah inflamasi akut dari lambung, biasanya terbatas pada mukosa. Sedangkan gastritis kronika ialah lambung yang mungkin mengalami inflamasi kronis dari tipe tertentu sehingga menyebabkan gastritis dari tipe yang spesifik.
Gastritis akuta dapat dibagi menjadi 2 garis besar yaitu gastritis eksogen akuta dan gastritis endogen akuta. Gastritis eksogen akuta biasanya disebabkan oleh faktor-faktor dari luar, seperti bahan kimia, oleh termis, mekanis iritasi bakterial, dll. Sedangkan gastritis endogen akuta adalah gastritis yang disebabkan oleh kelainan badan.
Gastritis kronik dikalasifikasikan menjadi 3 yaitu gastritis superfisialais, gastritis atrofikans kronika, dan gastritis hipertrofikans kronika. Infeksi kuman Helicobacter pylori merupakan kausa gastritis yang amat penting dan termasuk dalam kelompok gastritis kronis.

Etiologi
Gastritis helicobaster pylori adalah infeksi bakteri yang menyebabkan gastritis kronis ,terutama bagian antrum lambung dan menyebabkan terjadinya ulous pada usus dua belas jari. Terjadinya adenocarcinoma dan ulcus pada lambung secara epidemiologis dikaitkan juga dengan infeksi H.pylori. Dinegara berkembang prevalensi infeksi Helicobacter Pylori pada orang dewasa mendekati angka 90%. Sedangkan pada anak-anak prevalensinya lebih tinggi lagi. Di Indonesia, prevalensi kuman ini menggunakan urea breath test. Penelitian serologis yang dilakukan secara cross sectional bertambahnya prevelansi penyakit ini sesuai dengan pertambahan usia. Penyebab penyakit ini adalah gram negative, basil yang berbentuk kurva dan batang. Berbagai species yang berbeda dari helicobacter telah ditemukan dalam binatang lain: H.cinaedi dan H.fennelliate yang dikaitkan dengan terjadinya diare pada laki-laki homoseksual.

Diagnosis
Kebanyakan gastritis biasanya tanpa gejala. Keluhan yang biasanya dihubungkan dengan gastritis adalah nyeri panas dan pedih pada ulu hati disertai mual kadang-kadang sampai muntah. Keluhan-keluhan dan juga pemerikasaan fisik tidak dapat menegakkan diagnosis secara tepat. Diagnosis ditegakkan dengan cara pemeriksaaan endoskopi dan histopatologi. Pemeriksaan hispatologi sebaiknya menyertakan pemeriksaan kuman H.pylori.

Reservoir
Hanya manusia yang menjadi reservoir H.pylori. kebanyakan orang tidak menampakkan gejala dan apabila tidak diobati maka penyakit ini akan bertahan seumur hidup.

Cara penularan
Belum diketahui dengan jelas cara penularannya.namun dipastikan infeksi terjadi sebagai akibat menelan organisme penyebab penyakit tersebut.Penularan diasumsi melalui oral (mulut ke mulut) dan atau fekal oral (anus-mulut).H.pylori ditularkan melalui alat-alat gastroskopi dan elektroda pH yang tidak dikontaminasi dengan sempurna

Masa penularan
Tidak diketahui karena infeksi ini terjadi pada waktu yang lama,maka orang yang terinfeksi secara potensial dapat menularkan penyakit ini seumur hidup. Ada beberapa bukti bahwa penderita dengan kadar asam lambung rendah mungkin akan lebih infeksius.

Kerentanan dan kekebalan
Semua orang rentan terinfeksi.bertambahnya usi dan juga tingkat social ekonomi merupakan factor terpenting unuk terkena infeksi penyakit ini.

Cara pencegahan dan pengobatan dan Upaya pencegahan:
Tinggalah dilingkungan yang tidak padat penduduknya danjuga bersih karena hal itu akan memperkecil terkena penyakit gastritis H.pylori.
Lakukan disinfektan lengkap terhadap alat-alat gastroskopi, elektroda pH dan alat-alat medis lainnya yang pengoperasiannya dimasukkan kedalam perut

Bentuk Struktur organisasi

2010-03-22T07:56:00.000-07:00

Bentuk Lini/Garis

Dalam jenis organisasi ini, pembagian tugas dan wewenang terdapat perbedaan yang tegas antara pimpinan dan pelaksanaan. Peran pimpinan dalam hal ini sangat dominan dimana semua kekuasaan di tangan pimpinan. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan kegiatan yang utama adalah wewenang dan perintah. Memang bentuk organisasi semacam ini, khususnya didalam institusi-institusi yang kecil sangat efektif karena keputusan-keputusan cepat diambil dan pelaksanaan keputusan juga cepat. Kelemahannya jenis organisasi semacam ini kurang manusiawi, lebih-lebih para pelaksana tugas bawahan hanya dipandang sebagai robot yang senantiasa siap melaksanakan perintah.

Bentuk Staff

Dalam organisasi ini, tidak begitu tegas garis pemisah antara pimpinan dan staf pelaksana. Peran staf bukan sekedar pelaksana perintah pimpinan namun staf berperan sebagai pembantu pimpinan. Bentuk organisasi semacam ini muncul karena makin kompleksnya masalah-masalah organisasi sehingga pimpinan sudah tidak dapat lagi menyelesaikan semuanya dan memerlukan bantuan orang lain (biasanya para ahli) yang
dapat memberikan masukan pemikiran-pemikiran terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Meskipun organisasi ini lebih baik dari yang pertama karena keputusan-keputusan dapat lebih baik namun kadang-kadang keputusan-keputusan tersebut akan memakan waktu yang lama karena melalui perdebatan-perdebatan yang kadang-kadang melelahkan.
Organisasi staf adalah suatu bentuk organisasi yang hanya mempunyai hubungan dengan puncak pimpinan dan mempunyai fungsi memberikan bantuan, baik berupa pemikiran maupun yang lain, demi kelancaran tugas pimpinan dalam mencapai tujuan secara keseluruhan. Bentuk ini tidak mempunyai garis komando ke bawah/ke daerah-daerah.

Bentuk Staf dan Lini

Organisasi lini dan staf ini pada dasarnya merupakan kombinasi dari organisasi lini dan organisasi fungsional. Kombinasi ini dilakukan dengan cara memanfaatkan kebaikan-kebaikan dan meniadakan keburukan-keburukannya.
Azas kesatuan komando tetap dipertahankan dan pelimpahan wewenang berlangsung secara vertikal dari puncak pimpinan kepada pimpinan di bwahnya. Puncak pimpinan tetap sepenuhnya yang berhak untuk menetpkan keputusan, kebijakan, dan merealisasikan tujuan perusahaan.
Dalam membantu kelancaran tugas pimpinan, ia mendapatkan bantuan dari para staf. Tugas para staf hanya untuk memberikan bantuan, pemikiran saran-saran, data informasi, dan pelayanan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan keputusan dan kebijaksanaannya.
Garis wewenang tetap berada pada pimpinan, sedangkan staf hanya memiliki wewenang staf saja; dipakai atau tidaknya saran-saran, data, dan informasi para staf, sepenuhnya tergantung pada pimpinan sendiri.

Bentuk Staf dan Fungsi

Pada bentuk ini wewenang dari pucuk pimpinan dilimpahkan kepada satuan-satuan organisasi di bawahnya dalam bidang pekerjaan tertentu, pimpinan tiap bidang kerja dapat memerintah semua pelaksana yang ada sepanjang menyangkut bidang kerjanya, dan dibawah puncak pimpinan atau pimpinan satuan diangkat staf yang tidak memiliki wewenang komando tetapi hanya dapat memberikan nasehat tentang bidang keahlian tertentu.

Bentuk Lini dan Fungsi

Pada bentuk ini wewenang dari pucuk pimpinan dilimpahkan kepada satuan-satuan organisasi di bawahnya dalam bidang pekerjaan tertentu, pimpinan tiap bidang kerja dapat memerintah semua pelaksana yang ada sepanjang menyangkut bidang kerjanya, dan tiap-tiap satuan pelaksana ke bawah memiliki wewenang dalam semua bidang kerja.

Bentuk Staf, Lini, dan Fungsi

Organisasi tipe ini merupakan kombinasi dari organisasi “lini,staf, dan fungsi” dan biasanya diterapkan pada organisasi basar serta kompleks.
Pada tingkat dewan komisaris diterapkan organisasi lini dan staf, sedangkan pada tingkat Middle Manjaer diterapkan tipe organisasi fungsi.

Sistem Organisasi Tertutup dan Terbuka

2010-03-22T07:48:00.000-07:00

1. Sistem Tertutup ( Closed System )

Sistem ini dasar pemikirannya banyak dipengaruhi oleh ilmuan – ilmuan fisika dan diterapkan pada suatu system yang mekanistis. Konsentrasinya pada hal – hal yang internal. Model ini satu – satunya model yang lama sekali mempengaruhi pemikiran dalam administrasi Negara antara lain : model Birokratis , model Hierarki , model Formal , model Rasional dan model mekanistis.

Sifat yang menonjol dari system tertutup adalah adanya kecendrungan yang kuat untuk bergerak mencapai keseimbangan dan entropi yang statis. Karakteristik lain yang dapat dipergunakan untuk mengenal system tertutup ini seperti yang dikatakan oleh Tom Burns dan G.M Stalker adalah :
1) Tugas rutin terjadi dalam keadaan yang stabil
2) Adanya pembagian tugas
3) Sarana
4) Konflik di dalam organisasi diselesaikan dari atasan
5) Pertanggungjawaban
6) Rasa tanggung jawab dan loyalitas seseorang diberikan kepada subunit birokrasi yang telah dibebankan kepadanya
7) Organisasi dipahami sebagai suatu struktur hierarki
8) Pengetahuan hanya inklusif berada pada pucuk hierarki ( pimpinan )
9) Interaksi diantara orang – orang dalam organisasi cendrung vertikal
10) Gaya interaksidiarahkan untuk mencapai kepatuhan , komando dan hubungan yang jelas antara atasan dan bawahan
11) Loyalitas dan kepatuhan pada seorang atasan dan organisasi pada umumnya sangat ditekankan
12) Pristise dalah pelekat didalamnya , yakni bahwa kedudukan seseorang itu didalam organisasi sangat ditentukan oleh kantor dan derajat seseorang

Dapat diambil kesimpulan bahwa sistem tersebut menekankan adanya keteraturan dan keajengan seperti mesin pabrik yang bergerak berdasarkan aturannya untuk menjaga adanya kestabilan. Max Weber menyebutnya tipe ideal dari suatu organisasi. Suatu tipe ideal adalah bahwa organisasi itu berusaha untuk menjadi apa yang seharusnya terjadi

Sistem tertutup ini dinamakan pula sebagai sistem yang klasik atau tradisional. Artinya bukan lagi tidak dipakai melainkan sudah ada system yang lebih baru. Sistem ini masih dianggap penting sampai sekarang .
2. Sistem Terbuka ( Open System )

Kalau system organisasi tertutup banyak berpengaruh pada administrasi Negara , maka system terbuka mempunyai pengaruh pada administrasi perusahaan, walaupun administrasi Negara juga menggunakan system ini . Model system terbuka pun banyak nama samarannya seperti : Collegial, Competitive, Freemarket, Informal, Natural dan Organic dan dikelompokkan atas 3 aliran seperti aliran Human Relation, Aliran pengembangan organisasi ( Organizitional Development ), dan aliran organisasi yang mengutamakan adanya interaksi hubungan yang berkelangsungan dengan lingkungan.

Dalam pengertian umum , system ini lebih menekankan saling hubungan dan saling ketergantungan antara unsur – unsur organisasi yang bersifat social dan teknologi. Organisasi dipertimbangkan sebagai serangkaian variable yang saling berhubungan sehingga jika salah satu variable berubah menyebabkan berubahnya variable lainnya.

Karakteristik dari system terbuka menurut Burns dan Stalker merupakan kebalikan dari karakteristik dari system tertutup yang sebagai berikut :
1) Tugas yang tidak rutin berlangsung dalam kondisi yang tidak stabil
2) Pengetahuan spesialis menyebar pada tugas – tugas pada umumnya
3) Hasil lebih diutamakan
4) Konflik didalam organisasi diselesaikan dengan interaksi antara teman sejawat
5) Pencairan pertanggung jawaban ditekankan
6) Rasa pertanggungjawaban dan loyalitas seorang adalah pada organisasi secara keseluruhan
7) Organisasi dipandang sebagai struktur network yang merembes
8) Pengetahuan atau informasi dapat berada dimana saja dalam organisasi
9) Interaksi diantara orang – orang didalam organisasi cendrung bergerak horizontal
10) Gaya interaksi yang diarahkan untuk mencapai tujuan lebih bersifat saran dibandingkan pemberian instruksi
11) Hasil tugas dan pelaksanaan kerja yang baik diutamakan
12) Prestise ditentukan dari pihak luar

Kerangka dasar sistem ini memulai dari preposisi teori bahwa semua organisasi – organisasi sosial memberikan peranan tertentu. Adapun karakteristik menurut Nigro sebagai berikut :
1) Secara ajeng sistem ini mencari dan memerlukan sumber – sumber dalam bentuk material dan kemanusiaan
2) Organisasi mentransformasi inputs dalam bentuk hasil –hasil seperti barang dan jasa pelayanan
3) System terbuka mengirim hasil produksinya ke pihak luar, yakni lingkungan
4) Struktur organisasi dikembangkan sekitar aktivita – aktivita yang telah menpola
5) Organisasi hidup dan menolak disorganisasi
6) Umpan balik dalam bentuk informasi mengenai keadaan lingkungan
7) System terbuka menginginkan adanya keseimbangan dan kestabilan antara factor – factor didalam dan diluar organisasi
8) Pengembangan struktual dan spesialis tugas merupakan merupakan jawaban umum dalam mencari sumber dan adaptasi

Ekonomi Politik Secara teoritis

2009-10-24T09:33:00.000-07:00

2.1. Pendekatan Ekonomi Politik Klasik

Pada pendekatan Ekonomi politik klasik (paradigma konomi klasik), sangat anti dengan campur tangan pemerintah. Pandangan ini sangat berbeda dengan pandangan yang dianut pada masa merkantilisme, yang percaya bahwa negarawan, sebagai layaknya seorang bapak yang baik dalam suatu rumah tangga, bertanggung jawab memenuhi semua kebutuhan seluruh anggota masyarakat dan mengatur ketenaga kerjaan. Oleh Adam Smith yang merupakan tokoh kaum klasik, doktrin merkantalis dinilai terlalu peternalis.Adam Smith percaya bahwa campur tangan yang terlalu banyak oleh pemerintah justru bisa menyebabkan perekonomian mengalami distorsi yang ujung-ujungnya hanya akan menimbulkan terjadinya inefiensi. Karena campur tangan pemerintah lebih sering mengganggu jalannya perekonomian.

1. Pandangan tentang kekayaan.
Jika kaum merkantilis mengidentikkan kekayaan dengan uang, bagi Adam Smith kekayaan adalah kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Secara konseptual, pendistribusian kekayaan ditentukan oleh actor-aktor atau kelas-kelas social yang berperan dalam proses kekayaan. Aktor-aktor tersebut adalah tenaga kerja (pemilik sumber daya manusia), kapitalis (pemilik capital), dan para tuan tanah atau landlord (pemilik sumber daya alam, terutama tanah).
2. Teori tentang pembagian kerja.
Teori pembagian kerja menunjukkan bahwa dalam upaya mengejar keinginan pribadi, maka orang harus bekerja sama dengan orang lain.
Teori pembagian kerja tidak berlaku hanya untuk suatu tugas tertentu saja, tetapi juga bisa diterapkan antar sector dan antar Negara. Menurut teori keunggulan absolute yang dikembangkan Smith, tiap Negara lebih baik berfokus menghasilkan barang-barang yang bisa diproduksi dengan biaya rendah di negaranya, dan menjual kelebihan produksi (surplus) ke luar negeri, yang kalau dibuat di dalam negeri harganya lebih mahal.
3. Khuluk manusia.
Salah satu sifat atau khuluk manusia yang dipelajari Smith ialah bahwa semua orang ingin hidup lebih baik. Keinginan seperti inilah yang disebut Smith sebagai hasrat untuk kondisi yang lebig baik, suatu hasrat yang ada dalam diri kita semenjak masih di rahim dan tidak akan pernah meninggalkan kita hingga ajal menjemput.
Bagi Smith, manusia adalah ‘binatang yang gelisah’, dan sudah merupakan khuluk manusia untuk menjadi homo ekonomis, yaitu manusia ekonomi sebagai makluk rasional yang didorong oleh kepentingan pribadi untuk selalu berusaha memperoleh hasil yang sebesar-besarnya dari berbagai kemungkinan pilihan yang ada
4. Mekanisme pasar.
Anggapan klasik tentang mekanisme pasar adalah dimana para ahli ekonomi mengatakan bahwa pasar akan tegak dan bekerja dengan baik apabila tidak ada campur tangan pemerintah.

2.2. Pendekatan Ekonomi Politik Sosialisme.

Konsep-konsep dan teori-teori yang dikembangkan kaum klasik, mendapat kritikan yang sangat keras dari kaum sosialisme, terutama oleh Karl Marx. Dari persfektif aliran Marxis, perekonomian tidak bisa diserahkan begitu saja pada mekanisme pasar, melainkan harus direncanakan, diatur, dan dikontrol oleh pemerintah.
Sosialisme dilihat sebagai suatu system ekonomi politik adalah sebuah system social yang dilandaskan pada prinsip komune atau kebersamaan, di mana pemilikan alat-alat produksi dan distribusi adalah bersifat kolektif. Dalam masyarakat sosialis yang menonjol adalah kebersamaan, dan salah satu bentuknya yang paling ekstrim adalah komunisme, di mana keputusan-keputusan ekonomi disusun, direncanakan, dan sekaligus dikontrol oleh Negara.
Kebanyakan aliran sosialisme mempercayai peran Negara dan partai politik untuk mencapai kemerdekaan dan keadilan social, sosialis libertarian menyandarkan harapan mereka pada serikat pekerja, majelis pekerja, municipal-munisipal, dewan warga Negara, serta aksi-aksi lainnya yang bersifat nonbirokratis dan terdesentralisasi.

2.3. Pendekatan Ekonomi Politik Neo-Klasik.

Pakar-pakar ekonomi politik neoklasik melihat bahwa perekonomian memang tidak berjalan mulus menurut aturan alami dan tidak selalu menuju pada keseimbangan, saebagaimana yang dipersepsikan oleh kaum klasik. Akan tetapi, mereka lebih tidak setuju lagi jika mekanisme pasar ini diabaikan dan segala sesuatunya serba diatur oleh pemerintah, sebagaimana dianjurkan oleh kaum sosialis. Menurut pakar-pakar ekonomi Neoklasik, untuk mengatasi kelemahan dan ketidak sempurnaan pasar, boleh ada dan seharusnya memang ada campur tangan pemerintah. Akan tetapi, campur tangan pemerintah hanya diperlukan untuk memperbaiki distorsi yang terjadi di pasar, bukan untuk menggantikan fungsi mekanisme pasar itu sendiri.
Yang menonjol pada pendekatan ekonomi politik neoklasik adalah positivesme dan saintisme. Metologi ini mendukung cara pandang yang memusat pada persoalan meteriil, yang empiric dan kasat indra, mengutaman variabel yang bisa diukur. Akibatnya, banyak persoalan penting yang bersifat normative diabaikan..
Pendekatan terpusat ke masyarakat lebih ditekankan pada penggunaan pasar-pasar politik oleg agen-agen ekonomi, sedangkan dalam pendekatan terpusat ke begara titik berat lebih ditekankan pada penggunaan sumber daya ekonomi oleh pelaku-pelaku politik untuk tujuan politik.

2.4. Ekonomi Politik Radikal : Strukturalisme dan Dependensia

Sebagai dampak dari hasil penelitian ECLA yang dipimpin Prebisch, pada tahun 80-an muncul barbagai kritik terhadap teori-teori dan konsep-konsep yang bersal dari barat. Kritik terhadap teori-teori dari barat tersebut paling terasa di Amerika Latin. Kritik-kritik tersebut kemudian menghasilkan sebuah paradigma baru yang dikenal dengan paradigma ekonomi politik Radikal.Ekonomi Politik Radikal sebenarnya sangat bervariasi, tetapi secara sederhana dibedakan atas kelompok strukturalis dan aliran dependesia atau keterbelakangan.

a. Pendekatan Ekonomi Politik Strukturalisme
Perdagangan bebas system kapitalis telah melahirkan ketergantungan Negara-negara berkembang terhadap Negara-negara maju, yang mengakibatkan hubungan perdagangan internasional yang pincang antara Negara-negara dunia ketiga dengan Negara-negara industri maju. Dari situlah muncul berbagai macam kritikan. Kritikan pertama datang dari kelompok yang disebut aliran strukturalis. Aliran ini muncul untuk merespon gagasan-gagasan ECLAC mengenai sebab-sebab keterbelakangan di Amerika Latin dan rekomendasinya untuk menghilangkan hambatan-hambatan structural dalam negeri di Negara-negara terbelakang di Amerika Latin.
Menurut Swasono (2003), strukturalis adalah paham yang menolak ketimpangan-ketimpangan structural sebagai sumber ketidak adilan social ekonomi, sebagaimana dianut oleh neoklasik yang dilandaskan pada prinsip kepentingan pribadi, mekanisme pasar bebas, persaingan ketat, dan pengutamaan pertumbuhan pemerataan. Strukturalisme beroirentasi pada strukturisasi dan restrukturisasi ekonomi disertaiu intervensi dan pengontrolan mekanisme pasar sehingga tidak saja menghasilkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga nilai tambah sosiokultural yang menjangkau makna partisipasi danemansipasi kemartabatan.
Kaum strukturalis pada umumnya menolak mekanisme pasar, karena mereka menilai mekanisme pasar bebas tersebut secara inheren cenderung menimbulkan ketidak adilan social ekonomi.. Selain menolak pasar bebas, kaum strukturalis juga menolak teori invisible hand yang dikemukakan oleh kaum neoklasik.
Bagi kaum strukturalis, ekonomi pasar bebas dunia lebih banyak menimbulkan kemiskinan daripada kemakmuran, meningkatkan angka pendapatan daripada penciptaan lapangan kerja, menimbulkan ketimpangan dibanding pemerataan, mengakibatkan ketidakpastian daripada stabilitas, mengakibatkan kerusakan budaya ketimbang kemajuan.
Kaum strukturalis banyak mengejek ekonomi pasar bebas Neoklasik dan Neoliberalisme serta globalisasi capital, produksi, dan perdagangan. Sayang, mereka tidak (belum) mampu menyusun sibulus dan materi secara rapi untuk diajarkan di kelas seperti yang sudah dikembangkan oleh pakar-pakar ekonomi neoklasik. Ini yang menyebabkan pandangan mereka kurang diperhatikan, dan makin lama makin diabaikan.

b.Pendekatan Ekonomi Politik Dependensia.
Teori-teori ketergantungan pada dasarnya meyakini bahwa keputusan dalam alokasi sumber daya tidaklah cukup atas pertimbangan efisiensi melainkan lebih dari itu berkaitan dengan kepentingan publik.
Teori dependesia cukup bagus dalam mengembangkan hubungan sebab akibat yang menjelaskan keterbelakangan di Negara-negara miskin dan ketergantungan mereka pada Negara-negara kaya. Hanya saja, mereka tidak mampu mencarikan jalan keluar dan solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi. Yang ditawarkan adalah memutuskan hubungan dengan Negara-negara maju dan sebaliknya melakukan kerja sama dengan Negara-negara miskin.
Namun, yang menjadi pertanyaan, apakah saran untuk memutuskan hubungan dengan Negara-negara maju dan melakukan kerja sama di antara sesama Negara miskin ini akan mampu menaikkan posisi tawar menawar Negara-negara berkembang, atau justru akan menciptakan kemiskinan bersama di antara sesama Negara-negara miskin tersebut?

Karena paradigma pendekatan dependensia tidak mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi, kian lama pendekatan dependensia ini semakin pudar dan ditinggalkan.

2.5. Pendekatan Ekonomi Politik Kelembagaan.

Ekonomi politik kelembagaan dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk pemecahan masalah-masalah ekonomi maupun politik. Pandangan ini didasarkan pada kenyataan bahwa sebagian besar persoalan ekonomi maupun politik justru berada diluar dominan ekonomi dan politik itu sendiri, yaitu dalam kelembagaan yang mengatur proses kerja suatu perekonomian maupun proses-proses politik.
Studi tentang kelembagaan menempati posisi penting dalam ilmu ekonomi politik karena fungsinya sebagai mesin social sangat mendasar . Dikatakan demikian, sebab dalam konteks ekonomi politik, institusi ekonomi dan politik yang mendasarinya. Oleh karena itu, kita perlu mengembangkan ekonomi politik kelembagaan, sebab baik buruknya system ekonomi politik sangat tergantung pada kelembagaan yang membingkainya (Rachbini, 2001)

2.6. Pendekatan Ekonomi Politik Global

Jika hingga PD II 1944 keinginan ekspansi teritorial suatu negara dilakukan melalui adu kekuatan fisik dan senjata, maka dalam abad 20 – 21 ini beralih ke perang dagang melalui liberalisasi ekonomi/ perdagangan dalam kancah “global trade war”. Struktur perekonomian global secara fundamental telah berubah sejak awal 1980-an.
Sistem ekonomi global dicirikan oleh 2 (dua) kekuatan yang kontra-diktif, yaitu :
• Konsolidasi ekonomi global dengan tenaga kerja murah di satu sisi
• Menciptakan pasar-pasar konsumen baru disisi lain
Ekspansi pasar dari perusahaan global (Trans National Corporation) memerlukan pelemahan perekonomian domestik dari negara yang akan dimasukinya. Hambatan (barriers) pergerakan uang dan barang cenderung dihapuskan, sistem kredit dideregulasi, sebagian lahan dan aset-aset pemerintah beralih ke kapital internasional.

Perkembangan Teori Organisasi dan Manajemen

2009-10-24T09:28:00.000-07:00

Teori organisasi adalah studi tentang bagaimana organisasi menjalankan fungsinya dan bagaimana mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang-orang yang bekerja di dalamnya ataupun masyarakat di lingkup kerja mereka.

Teori organisasi adalah suatu konsefsi, pandangan, tinjauan, ajaran, pendapat atau pendekatan tentang pemecahan masalah organisasi agar lebih berhasil dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Masalah adalah segala sesuatu yang segala sesuatu yang ada hubungannya dengan kepentingan organisasi yang memerlukan pemecahan dan pengambilan keputusan. Dus masalah organisasi adalah memerlukan pemecahan dan pengambilan keputusan.
Ada banyak masalah yang dihadapi organisasi (kompleks) dan memerlukan pemecahan tersendiri sehingga muncul berbagai kajian untuk lebih memahami efektivitas organisasi.
Teori organisasi Muncul pada abad 19 dilatarbelakangi oleh Revolusi Inggris dan lahirnya perusahaan raksasa di Amerika Serikat.

Evolusi teori organisasi terdiri atas :

A. Teori Klasik
1. Teori tipe organisasi (Birokrasi) oleh Max Weber (Sosiolog Jerman);
2. Teori manajemen Ilmiah oleh Fredrick Winslow Taylor (Amerika);
3. Teori administrative (prinsif-prinsif organisasi) oleh Henry Fayol (Prancis).
B. Teori Organisasi dan Manajemen Neo Klasik;
C. Teori Modern;
D. Teori Organisasi dan Manajemen Jepang dan Teori Z

A. TEORI KLASIK

Teori organisasi klasik disebut juga, antara lain: teori organisasi spesialisasi, teori formalisma, teori struktur (the stucture theory of organization). Muncul untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi.

1. Teori Tipe Organisasi ( Birokrasi ) oleh Max Weber (Sosiolog Jerman)

a) Ciri Birokrasi Modern ( Ideal ) :
1. Adanya prinsif pembidangan tugas yang jelas (jurisdictional areas), umumnya diatur oleh hukum/peraturan-peraturan administrasi, yaitu:
a. adanya pembagian tugas yang jelas bagi apparatus birokrasi,
b. adanya pendelegasian wewenang,
c. setiap tugas yang dilaksanakan menuntut keahlian/keterampilan (spesialisasi). Dus yang dapat diangkat menjadi aparat birokrasi adalah mereka yang mempunyai keahlian (kualifikasi).
2. Adanya prinsif hierarki;
3. Manajemen kantor modern didasarkan pada dokumen tertulis/diarsipkan;
4. Tugas dalam organisasi dilaksanakan berdasarkan spesialisasi, dus diperlukan pendidikan dan latihan secara terus menerus;
5. Menuntut pegawai bekerja dengan kapasitas penuh;
6. Karena tindakan dalam manajemen harus didasari oleh perturan-peraturan/perundang-undangan, maka setiap apparatus birokrasi harus mempelajari perundang-undangan dan memahaminya.

b) Unsur Birokrasi Ideal:
1. Hirarki,
2. Kualitas Keahlian,
3. Aspek-aspek keahlian,
4. Kewenangan dan kekuasaan yang legal.

c) Fungsi Birokrasi Ideal:
1. Spesialisasi,
2. Struktur,
3. Kemungkinan meramalkan dan kestabilan,
4. Rasionalisasi, dan
5. Bagian dari demokrasi.

d) Strategi Untuk Mencapai Tujuan Organisasi ( 5 Prinsip ) :
1. Prinsip spesialisasi;
2. Prinsip rantai komando atau prinsip hirarki;
3. Prinsip loyalitas;
4. Prinsip impersonal;
5. Prinsip uniformalitas.

2. Teori Manajemen Ilmiah ( Scientific Manajement, 1911 ) oleh Fredrick Winslow Taylor (Amerika) ;

a) Prinsip :
1. Pembagian Kerja Berdasarkan Keterampilan (waktu dan tenaga dapat dihemat bila prinsif pembagian kerja diterapkan dalam produksi),
2. Mempelajari kebiasaan kerja pegawai dan menganalisisnya;
3. Seleksi pegawai secara ilmiah;
4. Kerjasama antara pengawas dan pegawai;
5. Pembagian tanggung jawab antara manajemen dan pegawai secara wajar.

b) Manajemen Ilmiah : (berhubungan dengan manajemen inisiatif dan insentif)
1. Penghematan dalam mendidik pekerja yang magang dalam satu perusahaan;
2. Penghematan dalam pemakaian material belajar;
3. Menghemat waktu dan menghindari perpindahan tempat kerja;
4. Menghemat waktu dalam tukar menukar alat kerja;
5. Keterampilan dalam mengerjakan pekerjaan dengan ystem berulang;
6. Dalam pembagian tugas pekerjaan, disarankan mengganti pekerjaan tangan manusia dengan mesin;
c) Kesimpulan :
1. Menerapkan “one best way” dalam melaksanakan pekerjaan;
2. Menyeragamkan cara melakukan pekerjaan dengan mempelajari gerak dan lamanya waktu yang dihabiskan untuk melakukan satu pekerjaan (time and motion studies);
3. Melakukan seleksi pekerjaan sesuai dengan tugas khusus yang akan dilaksanakan dan pegawai dilatih secara efisien sebelum melaksanakan tugas;
4. Upah/gaji dibayar berdasarkan potongan kerja yang telah diselesaikan (piece rate system) oleh seseorang dan bukan perkelompok kerja;
5. Pegawai dirangsang untuk melampaui target yang telah ditentukan dengan cara memberikan bonus.

d) Scientific Management
1. Memfokuskan unit analisisnya pada kegiatan pisik pekerjaan (hubungan pegawai dan pekerjaannya/manusia dan alat/mesin);
2. Tujuan utamanya memperbaiki tugas pekerjaan rutin dan yang bersifat repetitive;
3. Pendekatannya bersifat empiris, induktif dan melakukan penelitian terperinci terhadap pekerjaan untuk menentukan bagaimana yang paling efisien suatu pekerjaan harus dilakukan;
4. Sasaran utama adalah organisasi tingkat bawah (operasional/bengkel kerja);
5. Pandangannya bersifat mikro dan orientasinya botton up (dari tingkat bawah organisasi ke tingkat atas).

e) Efisiesi
1. Tanpa tolok ukur;
2. Dengan tolok ukur.
a. Segi produktivitas (hasil/output)
b. Segi penghematan (pengorbanan/input)

f) Tanpa Tolok Ukur
1. Segi produktivitas/hasil/output
dengan pengorbanan yang sama, hasil berbeda (hasil tinggi=efisien, hasil rendah=tidak efisien).
2. Segi penghematan/pengorbanan/input
dengan pengorbanan yang berbeda, memberikan hasil yang sama (kecil pengorbanan=efisien, besar pengorbanan=tidak efisien).

g) Dengan Tolok Ukur
1. Segi hasil/output/produktivitas
perbandingan antara hasil minimum yang ditetapkan dengan hasil ril yang dicapai (efisien=hasil ril>hasil minimal ditetapkan; normal=hasil ril=hasil minimal ditetapkan; tidak efisien=hasil rilpengorbanan maksimal ditetapkan).

3. Teori Administrative ( Prinsif - Prinsif Organisasi) (Henry Fayol, D.S. Pugh, 1971) oleh Henry Fayol (Prancis) .

a) Ada 10 Prinsif organisasi
1. Penetapan tujuan yang jelas;
2. Kesatuan perintah (the principle of unity of command);
3. Keseimbangan;
4. Pendistribusian pekerjaan (the principle of distribution of work);
5. Rentang pengawasan (the principle of span of control);
6. Prinsip pelimpahan wewenang (the principle of delegation of authority);
7. Prinsip departementasi (the principle of departementation);
8. Prinsip penempatan pegawai yang tepat (the principle of the right man in the right place);
9. Prinsip koordinasi (the principle of coordination);
10. Prinsip pemberian balas jasa yang memuaskan.

b) Prinsif-prinsif Organisasi dan Manajemen:
1. Pembagian tugas/pekerjaan (spesialisasi);
2. Kewenangan dan tanggung jawab;
3. Disiplin;
4. Kesatuan komando;
5. Kesatuan arah;
6. Kepentingan pribadi tunduk kepada kepentingan umum organisasi;
7. Imbalan jasa;
8. Sentralisasi;
9. Rantai skala;
10. Ketertiban (the right man in the right place on the right time);
11. Kewajaran;
12. Kestabilan organisasi;
13. Inisiatif;
14. Kebanggaan kesatuan (I’espirit de corps).

c) Prinsif Organisasi Fayol:
1. Pembagian tugas pekerjaan;
2. Kesatuan pengarahan;
3. Sentralisasi;
4. Mata rantai, tingkat jenjang organisasi;

d) Prinsif Organisasi Max Waber :
1. Keahlian
Semua kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi, harus didasarkan keahlian, sehingga mampu menjalankan tugas dengan baik;
2. Berdasarkan kebijaksanaan, peraturan, dan prosedur
Pelaksanaan tugas pekerjaan harus sesuai dengan kebijaksanaan, peraturan dan prosedurnya;
3. Jenjang hirarki
Setiap pelaksanaan tugas pekerjaan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada atasan melalui mata rantai tingkat unit dalam organisasi;
4. Formalitas
Semua keputusan harus diambil secara formal dan tidak ada pertimbangan yang bersifat pribadi;
5. Meritokrasi system
Hal-hal yang menyangkut bidang kepegawaian harus didasarkan pada sistem kecakapan (maritokrasi system).

e) Kesimpulan:
1. Formulation of the objectives (perumusan tujuan-jelas, dimengerti, dipahami, dan diterima);
2. Devision of work (pembagian tugas pekerjaan)/distribution of work (pembagian tugas)/homogenetise assignment (pembagian kerja)/devisionisasi (departementasi);
3. Delegation of authority and responsibility (pelimpahan wewenang dan tanggung jawab-seimbang);
4. Level of herarchy (banyaknya tingkat hierarkis)/span of control (rentang pengawasan);
5. Unity of direction (kesatuan arah)/unity of command (kesatuan perintah);
6. Understanding by the individual of his own task and the task of the whole (memahami akan tugas masing-masing dan kaitan tugas secara keseluruhan)/the right man in the right place on the right time (penempatan orang sesuai keahlian dan waktu);
7. Struktur organisasi sederhana dengan pola dasar relatif permanen;
8. Security of tenure (jaminan jabatan);
9. Balas jasa setimpal dengan jasa yang diberikan;
10. Koordinasi.

f) Hubungan Antara Pemikiran-Pemikiran Teori klasik
Erat sekali, pada beberapa asfek keduanya adalah identik (persamaan teori birokrasi dan teori administrative) :
1. Bersifat deduktif, menjelaskan secara luas dan melihat organisasi secara normatip,
2. Sebagai satu kesatuan yang lahir secara abstrak sebagai suatu konsep mental,
3. Mendukung organisasi formal yang mengambil untung dari spesialisasi (suatu ciri dasar organisasi formal),
4. Menekankan segi objektif, rasionalitas, kepastian, hierarki, dan profesional serta menghasilkan organisasi formal dengan karakteristik sama;
5. Memfokuskan pada struktur organisasi dan manusia (dimulai dari tingkat atas, pandangan bersifat makro dan berorientasi top down).

B. TEORI ORGANISASI DAN MANAJEMEN NEO KLASIK
(Hugo Munstenberg, Chester I. Barnard, Argyris, Elton Mayo dkk)

1. Pendekatan : ( Teoritis dan Empiris.)
Human relations movement (pendekatan hubungan kemanusiaan), setiap orang berbeda, mempunyai keunikan tersendiri sesuai dengan keadaan, sikap, kepercayaan dan motivasi hidup masing-masing.
Dalam bekerja, manusia tidak mungkin terlepas dari keunikan, tetapi akan mempengaruhi tindakan dan cara berfikir.
Faktor yang mendekatkan orang satu sama lain adalah faktor kesamaan (daerah, kegemaran, profesi, kepercayaan dan ideologi).
Keakraban hubungan akan terwujud dalam bentuk organisasi informal yang selalu membayangi organisasi formal.
Dus seorang pemimpin harus menyadari dan memperhitungkan kehadiran organisasi informal dalam menganalisis masalah organisasi formal.

2. Elemen-Elemen
a. Indidvidu,
b. Kelompok kerja (organisasi informal),
c. Manajemen partisipatif,

3. Tujuan Dilaksanakan Human Relations
a. Kepuasan psikologis pegawai;
b. Moral tinggi;
c. Disiplin tinggi;
d. Loyalitas tinggi;
e. Motivasi tinggi.

C. TEORI MODERN (dikembangkan tahun 1950-an)

Suatu organisasi merupakan suatu proses yang tersusun para individu saling mempengaruhi untuk berbagai tujuan.

1. Karakteristik Teori Modern:
a. Kadang-kadang disebut analisis sistem organisasi,
b. Mempertimbangkan semua elemen, organisasi,
c. Memandang organisasi sebagai suatu sistem,
d. Penyesuaian diri agar organisasi itu dapat bertahan lama dalam hidupnya, harus disesuaikan dengan perubahan lingkungannya,
e. Organisasi dan lingkungannya harus dilihat sebagai sesuatu yang saling ketergantungan. Multidisiplin.

2. Kontributor Teori Modern:
a. Alfred Korzybski, 1993, General Sementics (manusia hidup dalam tiga dunia yang berbeda, yaitu dunia peristiwa, dunia objek dan dunia simbol, menitik beratkan masalah bahasa dan komunikasi, topik: ringkasan, penyimpulan, kekakuan bahasa, lingkungan komunikasi, sifat kata-kata, dan pentingnya tanggapan),
b. Mary Parker Follet, 1920-an (keseimbangan antara perhatian individu dan organisasi; mengerjakan sesuatu sebagai jalan keluar dalam suatu semangat kerja sama; kesadaran cita-cita sehingga setiap orang adalah bagian dari suatu kelompok; dan masyarakat; dorongan individu diterima tanpa mengorbankan kepentingan organisasi),
c. Chester I. Barnard, 1938 (organisasi sebagai suatu sistem sosial yang dinamis; individu, organisasi, penyalur, dan konsumen merupakan bagian dari lingkungan organisasi; aspek organisasi formal dan informal),
d. Norbert Wiener, 1948 (menemukan sibernetika=orang=pengemudi, pengendalian sistem pada pengaruh arus balik informasi; menunjang perkembangan komputer eletronik, penggunaan komputer dalam proses pengawasan, suatu sistem terdiri atas input, proses, output, arus balik, dan lingkungan),
e. Ludwig Von Bertalanffy, (organisasi sebagai masalah yang utama bagi seluruh kehidupan; kedinamikan, sistem, interaksional multidimensional, multi level; suatu sistem dilihat sebagai suatu kumpulan dari bagian-bagian yang saling berhubungan; suatu organisasi dalam pandangan yang modern merupakan suatu sistem).

3. Sifat Teori Medern:
a. Memandang suatu organisasi sebagai suatu sistem yang terdiri atas lima bagian pokok, yaitu: input, proses, output, arus balik, dan lingkungan,
b. Kedinamisan,
c. Multi Level dan Multi Dimensional,
d. Multi Motivasi,
e. Multi Disipliner,
f. Despkriptif,
g. Multi Variabel,
h. Adaptif.

E. TEORI ORGANISASI DAN MANAJEMEN JEPANG DAN TEORI Z
(Richard T.Pascall dan William Cuchi)

Kombinasi antara gaya manajemen Jepang (nilai-nilai kerjasama kelompok, kepercayaan dan perasaan tanggung jawab bersama) dengan gaya manajemen Amerika (pendekatan secara struktural/formal organisasi).

1. Manajemen Amerika
a. Sistem kerja jangka pendek;
b. Evaluasi dan promosi cepat;
c. Sistem bonus dan upah berdasarkan produktivitas;
d. Karier berdasarkan spesialisasi;
e. Mekanisme pengawasan: hierarki;
f. Pengambilan kepusan oleh pimpinan;
g. Tanggung jawab individual

2. Ciri-Ciri Manajemen Jepang:
a. Sistem kerja seumur hidup;
b. Evaluasi dan promosi lama;
c. Sistem bonus dan kemudahan kerja;
d. Karier tidak berdasarkan spesialisasi;
e. Mekanisme pengawasan oleh anggota kelompok;
f. Proses pengambilan keputusan: ringi (dari tingkat bawah);
g. Tanggung jawab kelompok dalam manajemen;
h. Keterlibatan seluruh orang (konsumen, suplayer, orang tua pegawai).

3. Keunggulan Tipe Z:
a. Jangka waktu kerja lama;
b. Sistem evaluasi dan promosi lambat;
c. Pengambilan keputusan: consensus dan partisipasi;
d. Tanggaung jawab: masing-masing orang;
e. Sifat keseluruhan (orang dihargai sebagai manusia);
f. Egalitarianisme (persamaan hak);

4. Langkah-Langkah Perubahan dari Tipe A ke Tipe Z:
a. Memahami teori z;
b. Mengevaluasi filosofi organisasi;
c. Melibatkan diri dalam kepemimpinan organisasi;
d. Melaksanakan filsafat organisasi dengan menciptakan struktur yang lebih fleksibel dan intensif;
e. Mengembangkan keterampilan antara individu-individu;
f. Mengevaluasi diri dan sistem;
g. Melibatkan serikat pekerja;
h. Menciptakan stabilitas kerja;
i. Sistem kerja dengan evaluasi dan promosi lambat;
j. Mengembangkan jalan karier;
k. Perubahan dimulai dari tingkat atas;
l. Menciptakan bidang-bidang untuk berprestasi;
m. Mengembangkan hubungan menyeluruh.

TEORI ORGANISASI MENURUT PARA AHLI

1. Teori Organisasi Modern (Prajudi Atmosudirdjo)
1. Teori organisasi klasik;
2. Teori organisasi hubungan antar manusia;
3. Teori proses;
4. Teori prilaku;
5. Teori Sistema.

2. Teori Organisasi (Amitai Etzioni)
1. Teori klasik (Scientific management);
2. Aliran hubungan manusia (human relations);
3. Sistem pendekatan struktural;
4. Teori pembuatan keputusan.

3. Teori Organisasi (Wursanto, 2003:260-274)
1. Teori organisasi klasik;
2. Teori organisasi birokrasi;
3. Teori organisasi human relations;
4. Teori organisasi perilaku;
5. Teori organisasi proses;
6. Teori organisasi kepemimpinan;
7. Teori organisasi fungsi;
8. Teori organisasi pembuatan keputusan;
9. Teori organisasi kontingensi.

4. Pendekatan Teori Organisasi (Harold Koontz dan Cyrill o’Donnell)
1. Pendekatan pengalaman atau kasus (the empirical, or case approach);
2. Pendekatan prilaku antar pribadi (the interpersonal behavior approach);
3. Pendekatan perilaku kelompok (the group behavior approach);
4. Pendekatan kerjasama sistem social (the cooperative social system approach);
5. Pendekatan sistem teknik sosial (the sociotechnical system approach);
6. Pendekatan teori keputusan (the decision theory-center approach);
7. Pendekatan pusat komunikasi (the communication-center approach);
8. Pendekatan operasi (the operational approach).

Pengertian Pergerakan ( Motivation )

2009-10-24T09:26:00.000-07:00

Penggerakan atau Actuating adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Jadi actuating artinya adalah menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kepemimpinan (leadership).
Ada beberapa pendapat para ahli tentang definisi dari teori dasar penggerakan (motivating) :
1. Terry mengatakan bahwa Pergerakan (Motivating) merupakan usaha untuk menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan yang bersangkutan dan anggota perusahaan tersebut oleh karena anggota itu ingin mencapai sasaran tersebut.
2. Mitchel berpendapat bahwa Motivasi mewakili proses psikologikal yang menyebabkan timbulnya, diarahkannya dan terjadinya persistensi kegiatan sukarela yang diarahkan ke arah tujuan tertentu.
3. Robbin mendefinisikan Motivasi sebagai kesediaan untuk melaksanakan upaya tinggi untuk mencapai tujuan organisasi yang di kondisi oleh kemampuan, upaya demikian untuk memenuhi kebutuhan individual tertentu
Motivasi berhubungan dengan jiwa manusia dan pola prilaku manusia seutuhnya dan berbicara manusia selalu berhubungan dengan sebuah kebutuhan. Maslow berpendapat kebutuhan manusia berhirarkhi antara lain meliputi :
1. Kebutuhan Psikologis
Manifestasi kebutuhan ini terlihat dalam tiga hal, yaitu seperti berikut L
1) Sandang
2) Pangan
3) Tempat berlindung
Kebutuhan-kebutuhan ini merupakan kebutuhan-kebutuhan yang amat primer karena kebutuhan-kebutuhan ini telah terasa sejak seorang manusia dilahirkan hingga memasuki liang kuburnya
2. Kebutuhan akan keamanan
1) Kebutuhan akan keamanan jiwa
2) Kebutuhan akan keamanan harta
3. Kebutuhan akan apeksi
4. Kebutuhan akan pandangan masyarakat
5. Kebutuhan akan aktualisasi diri sendiri.
Herzberg beranggapan bahwa manusia memiliki dua macam kebutuhan fundamental yaitu :
1. Kebutuhan akan pertumbuhan psikologis
2. Kebutuhan untuk menghindari perasaan sakit.

Teori Tentang Negara

2009-10-24T09:25:00.000-07:00

Negara adalah mengintegrasikan masyarakat , individu yang bersifat memaksa. Negara mempunyai wewenang untuk mengintegrasikan masyarakat.
Negara memiliki sifat memaksa dalam menggunakan kekuasaan fisik dalam rangka untuk mengintrasikan masyarakat taat, patuh terhadap kontrak sosial / aturan – aturan yang telah ditetapkan.
Negara mempunyai teori – teori yang dapat diterapkan dalam suatu Negara agar Negara tersebut memiliki kekuatan yang kuat untuk mengendalikan masyarakat.teori Negara antara lain.

1. TEORI NEGARA SEBAGAI INSTRUMENTAL
Teori Negara sebagai alat / instrument Negara bahwa Negara dilihat sebagai alat, sarana, wadah, tempat kekuatan – kekuatan yang dimiliki oleh Negara.

2. TEORI NEGARA SEBAGAI STRUKTUR NEGARA
Teori struktural Negara merupakan sebuah teori yang menganggap Negara tersebut memiliki kemandirian yang relative. Kemandirian tersebut, tergantung pada konfigurasi kekuatan - kekuatan yang ada dalam masyarakat. Hal ini tergantung pula pada control dan inisiatif masyarakat menguat, maka kemandirian masyarakat akan melemah. Begitu pula sebaliknya, jika control dan inisiatif masyarakat melemah, maka kemandirian masyarakat akan semakin menguat sehingga dalam teori struktural Negara, kemandirian masyrakat akan lebih bersifat relatif.

3. TEORI NEGARA KEKUATAN MANDIRI
Teori Negara sebagai kekuatan mandiri dimana Negara tersebut sebagai subjek yang memiliki kepentingan sendiri atau memiliki kepentingan yang berbeda dengan masyarakat. Teori ini mampu mengatur kekuatan – kekuatan yang ada di dalam masyarakat. Namun tujuannya bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Sehingga kekuatan – kekuataan masyarakat satu dengan yang lainnya saling bertarung untuk memperoleh kepentingannya sendiri atau masing – masing.

KEKURANGAN DAN KELEBIHAN TEORI NEGARA

I. TEORI NEGARA SEBAGAI INSTRUMENTAL
Teori Negara sebagai instrumental memiliki kekurangan yaitu kekuatan – kekuatan yang ada dalam masyarakat digunakan sebagai alat oleh kaum kapitalis untuk melakukan interaksi pertarungan atau bertarung. Dimana kekuatan – kekuatan dipertaruhkan di dalamnya.
Kelebihan teori ini adalah teori Negara digunakan sebagai tempat atau wadah aspirasi untuk menempatkan kekuatan – kekuatan masyarakat agar kekuatan tersenut digunakan untuk sesuatu yang berguna dan tidak merugikan.

II. TEORI NEGARA SEBAGAI STRUKTURAL
Teori Negara sebagai structural memiliki kekurangan yaitu kemandirian yang relatif tersebut tergantung pada konfigurasi yang ada dalam masyarakat. Jika konfigurasi masyarakat tidak berjalan dengan baik dan tidak diatur dengan baik maka kemandirian Negara tersebut tidak terjamin.
Kelebihan dari teori ini adalah teori ini memiliki kekuatan - kekuatan yang dapat mengatur dirinya sendiri dan bersifat mandiri namun relatif jika masyarakat memiliki kontrol dan inisiatif yang baik maka kemandirian masyarakat akan cendrung stabil dalam pelaksanaannya.

III. TEORI NEGARA SEBAGAI KEKUATAN MANDIRI
Teori Negara sebagai kekuatan mandiri kekurangannya adalah kekuatan – kekuatan yang ada dalam masyarakat bertentangan dengan kepentingan masyarakat dan memiliki kepentingan sendiri - sendiri tanpa mementingkan kepentingan bersama.
Kelebihan dari teori ini adalah subjek yang dapat mengatur dirinya sendiri dan bersifat mandiri tanpa bantuan dari pihak lain. Mampu mengontrol kekuatan – kekuatan yang dimiliki dalam masyarakat untuk mewujudkan kemandirian yang stabil dan mencapai tujuan dan kepentingan masing – masing atau sendiri – sendiri.

TEORI YANG BAIK DIGUNAKAN DI INDONESIA

Teori yang cocok untuk diterapkan di Indonesia adalah teeori ke 2. Alasannya karena teori ini menanggap Negara itu memiliki kemandirian yang relative. Artinya terkadang Negara tersebut dapat berjalan denagn baik tanpa bantuan dari pihak lain dan memiliki kemandirian. Sedangkan bentuk lainnya Negara membutuhkan bantuan atau dukungan dari pihak lain. Jika teori ini yang digunakan di Indonesia maka kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat akan seimbang, kadang bergantung pada pihak lain dan kadang Negara tersebut dapat berjalan tanpa bergantung pada pihak llain. Ketika kontrol dan inisiatif masyarakat Indonesia menguat, maka kemandirian masyarakat akan melemah begitupun sebaliknya. Teori ini balance digunakan untuk bangsa Indonesia agar Negara dapat menjadi mandiri yang kemandiriaannya itu bersifat relative dan terbuka.
Jika Indonesia memilih teori ini, maka jaminan kemandiriaannya akan stabil dan akan berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat dan kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat karena dalam sebuah Negara masyarakat berperan sangat penting. Jika masyarakat Indonesia memiliki kemandirian yang relative, maka Indonesia akan aman dan tentram. Dan apabila konfigurasi kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat berjalan dengan lancer maka Indonesia akan menjadi lebih baik dan sejahtera untuk masyarakat.

KESIMPULAN

Negara memiliki sifat memaksa dalam menggunakan kekuasaan fisik dalam rangka untuk mengintrasikan masyarakat taat, patuh terhadap kontrak sosial / aturan – aturan yang telah ditetapkan.
Negara mempunyai teori – teori yang dapat diterapkan dalam suatu Negara agar Negara tersebut memiliki kekuatan yang kuat untuk mengendalikan masyarakat , Seperti teori instrumental, teori struktural, teori kekuatan mandiri. Dan yang cocok diterapkan di Indonesia adalah teori struktural.

Ekonomi Politik Klasik

2009-10-24T09:24:00.001-07:00

1. Pengertian Ekonomi Politik Klasik

Pendekatan klasik menyatakan bahwa pasar memiliki kemampuan untuk mengelola dirinya sendiri dalam artian kuat (strong sense) dimana pandangan seperti ini seringkali dijadikan dasar untuk melaksanakan kebijakan pasar bebas, yang tidak kalah pentingnya untuk dikemukakan adalah bahwa para teoritisi klasik ini adalah yang pertama kalinya memandang perekonomian sebagai sebuah sistem yang secara prinsip terpisah dari politik dan rumah tangga.
Argumen yang mereka ajukan untuk konsep pasar yang mengatur dirinya sendiri mengatakan bahwa sistem pasar adalah sebuah realita yang akan tercipta dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia, dimana pasar memiliki hubungan dengan negara tapi pasar bukan organ bawahan dari negara. Ide ini adalah sebuah inovasi dimasa itu yang diajukan oleh ekonomi politik beraliran klasik.

a. Ekonomi Politik Menurut Adam Smith ( 1723-1790)

Smith adalah seorang guru besar dalam ilmu filsafat yang kemudian tertarik dengan paham naturalis. Pengalamannya, dari sekolah yang dilaluinya, maupun dari perkenalan dengan cendekiawan besar pada zamannya (terutama dalam perjalanannya ke Eropa), makin mematangkan gagasannya tentang filsafat ekonomi yang dikembangkannya kemudian. Menurut Smith perilaku manusia mempunyai motif cinta terhadap diri sendiri, simpati, ingin merdeka, rasa sopan- santun, senang bekerja dan senang untuk saling tukar-menukar. Inilah landasan pembahasan teori-teori Adam Smith.
Sistem ekonomi yang mengoperasionalkan dasar-dasar itu adalah ekonomi dengan persaingan bebas, yang diatur oleh tangan yang tersembunyi. Pemerintah bertugas dalam bidang keamanan yang melindungi rakyatnya, menegakkan keadilan, dan menyiapkan prasarana dan kelembagaan umum. Proteksi dalam berbagai kegiatan ekonomi ditiadakan, monopoli dihapuskan, dan setiap orang tahu apa yang terbaik untuk dirinya dan apa yang sebaiknya dipertukarkan bagi orang lain, sehingga kekayaan bangsa dapat meningkat.
Teori nilai yang digunakan Smith adalah teori biaya produksi, walaupun semula dia menggunakan teori nilai-nilai tenaga kerja. Barang mempunyai nilai guna dan nilai tukar. Biaya produksi menentukan harga relatif barang, sehingga tercipta dua macam harga, yakni harga alamiah dan harga dasar. Dalam jangka panjang harga pasar akan cenderung menyamai harga alamiah. Namun demikian, dengan teori nilai tersebut, timbul persoalan diamond-water paradox.
Adam Smith telah merintis teori produksi dan distribusi fungsional. Sumber kekayaan bangsa adalah lahan, tenaga kerja yang keterampilannya berbeda-beda dan modal. Dengan demikian, timbul persoalan pembagian pendapatan yakni upah untuk pekerja, laba bagi pemilik modal dan sewa untuk tuan lahan. Namun, dalam pembahasan Smith belum terlihat masalah konflik, oleh karena dasar persaingan yang harmoni. Dalam pembahasan telah disinggung kemungkinan tingkat sewa akan meningkat, sedangkan tingkat upah menurun. Dengan anggapan berlaku dana-upah dan lahan lama kelamaan menjadi kurang subur, sedang dengan persaingan tingkat laba menurun akhimya kegiatan ekonomi mencapai tahap stationer.
Smith berpendapat bahwa pembagian kerja sangat berguna dalam usaha meningkatkan produktivitas. Pembagian kerja akan mengembangkan spesialisasi. Pertambahan penduduk berarti meningkatkan tenaga kerja, dan hal ini akan meningkatkan permintaan dan perluasan pasar dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, pembagian kerja juga mempunyai kerugian sosial, oleh karena suasana kerja yang monoton. Beberapa pemikiran Smith mengalami ketidaktaatan asas, dan justru hal ini menjadi tugas ahli-ahli dan pemikir berikutnya untuk memperbaiki, dan mengembangkannya.
b. Ekonomi Politik Menurut Thomas Robert Malthus (1766-1834)

Malthus menyanggah pendapat bahwa manusia itu dilahirkan sempurna, tetapi lingkunganlah yang membuatnya menjadi jahat dan miskin. Untuk membantah hal itu Malthus menulis buku. Tetapi karena buku ini berisi tesis kependudukan tanpa bukti-bukti empiris, maka pada edisi berikutnya tujuan, metodologi dan, data dilengkapinya. Tesis Malthus menjadi kontroversi.
Menurut Mathus pertambahan penduduk menurut deret ukur sedangkan bahan pangan meningkat menurut deret tambah. Pertumbuhan penduduk dibatasi melalui positive check, negative cheek serta kendali moral. Secara empirik, tesis Malthus tidak terbukti, oleh karena peranan teknologi terabaikan. Namun demikian, bukan berarti tesis Malthus tidak terpakai, malahan kembali mendapat kajian di negeri- negeri yang sedang berkembang dalam usaha pengendalian pertumbuhan penduduk.

c. Ekonomi Politik Menurut David Ricardo (1817)

Ricardo datang dengan tekanan cakupan ilmu ekonomi pada aspek distribusi fungsional. Ilmu ekonomi mencari hukum-hukum yang menjelaskan kekuatan- kekuatan yang mengatur distribusi. Selaku teoritisi dan juga anggota parlemen Ricardo ikut mempengaruhi keputusan kebijakan ekonomi seperti untuk mengatasi bullion-controversy, corn-laws controversy. Melalui teori distribusi, Ricardo menyatakan bahwa dengan proteksi gandum, bukan petani dan tenaga kerja yang mendapatkan benefit, tetapi tuan tanah. Tingkat sewa lahan makin tinggi, karena harga gandum yang tinggi. Jadi bukan karena sewa yang tinggi yang menyebabkan harga gandum baik, tetapi sebaliknya.
Ricardo menggunakan teori nilai tenaga kerja untuk menjelaskan teori nilai, karena diperlukan satu tolok-ukur yang tidak berubah, untuk mengukur nilai barang-barang yang lain. Asumsi-asumsi teori Ricardo masih menggunakan, beberapa asumsi Smith, dan mempertegas asumsi tambahan, seperti koefisien tetap penggunaan tenaga kerja dan modal, uang netral. Baik Ricardo, maupun Malthus menjelaskan bahwa keadaan ekonomi akan, sampai pada kondisi stasioner.
Salah satu sumbangan terbesar Ricardo dalam teori ekonomi Klasik adalah teori perdagangan internasional melalui keuntungan perbandingan biaya (comparative-cost). Hal ini pun berdasarkan adanya spesialisasi antara negara. Ukurannya bukan dalam hal perbedaan biaya, dan perbedaan absolut biaya, tetapi perbedaan dalam biaya komparatif. Namun demikian timbul kesulitan untuk menjelaskan jumlah barang dan keuntungan yang diperoleh masing-masing negara yang berdagang, karena faktor permintaan tidak diperhitungkan.

2. Ruang Lingkup Ekonomi Politik Klasik

Adam Smith dengan landasan kepentingan pribadi dan kemerdekaan alamiah mengritik pemikiran ekonomi sebelumnya yang tidak sesuai dengan landasan itu. Landasan itu dengan jelas dipengaruhi oleh John Locke dan juga pandangan kaum Fisiokrat. Kebebasan individulah yang menjadi inti pengembangan kekayaan bangsa, dengan demikian politik ekonomi Klasik tetap mempertahankan laissez faire.
Pandangan-pandangan para pemikir dalam aliran Klasik tidaklah homogen, masih terjadi perbedaan pandangan terhadap perilaku variabel-variabel ekonomi yang mereka bahas. Misalnya Smith lebih menekankan aspek kekayaan yang berlimpah, sedangkan Malthus penuh kekuatiran pertambahan penduduk yang lebih cepat dan Ricardo lebih tertarik kepada teori distribusi kekayaan sedangkan Mill telah mulai berorientasi kepada pemikiran-pemikiran sosialis.
Anggapan klasik juga menyangkut tentang mekanisme pasar adalah dimana para ahli ekonomi mengatakan bahwa pasar akan tegak dan bekerja dengan baik apabila tidak ada campur tangan pemerintah karena percaya bahwa campur tangan yang terlalu banyak oleh pemerintah justru bisa menyebabkan perekonomian mengalami distorsi yang ujung-ujungnya hanya akan menimbulkan terjadinya inefiensi. Karena campur tangan pemerintah lebih sering mengganggu jalannya perekonomian.
Seperti pepatah mengatakan, tidak ada gading yang tak retak, maka demikian jugalah yang dialami para pemikir ekonomi Klasik. Berbagai kritik diajukan oleh ahli-ahli lainnya. Kritik itu antara lain datang dari Lauderdale, Sismondi, List, Muller dan Marx, dan pemikir ekonomi sosialis lainnya.

3. Prinsip – Prinsip Ekonomi Politik Klasik

Adam Smith sebagai tokoh aliran klasik menyatakan pendapatnya dalam bukunya yang berjudul ”Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations” yaitu: ”Pekerjaan yang dilakukan suatu bangsa adalah modal yang membiayai keperluan hidup rakyat itu pada asal mulanya, dan dengan hasil-hasil pekerjaan tersebut dapat dibeli keperluan-keperluan hidupnya dari luar negeri.” Kapasitas produktif daripada kerja selalu bertambah dikarenakan adanya pembagian kerja yang makin mendasar dan rapi.
Adam Smith menjelaskan keuntungan adanya pembagian kerja dengan memberikan contoh sebuah pabrik jarum. Di dalam pabrik jarum tersebut seorang buruh secara pasti dapat membuat 20 buah jarum sehari. Dari hasil kunjungan Smith atas suatu pabrik jarum yang telah melakukan pembagian pekerjaan, ternyata 10 orang buruh dapat membuat 48.000 buah jarum, dengan pembagian pekerjaan yaitu ada yang khusus menarik kawat, ada yang khusus memotongnya dan ada yang khusus meruncingkan jarumnya, serta lainnya. Dari keadaan tersebut dapat dikemukakan bahwa pembagiaan pekerjaan yang dilaksanakan itu dapat mempertinggi hasil produksi setiap buruh dari 20 buah menjadi 4800 buah jarum atau meningkatkan sebanyak 240 kali lipat.
Pembagian pekerjaan sering dibedakan menjadi dua pengertian, yang pertama adalah membagi pekerjaan menjadi sederhana sehingga semua buruh dengan tingkat keahlian tertentu dapat melakukan pekerjaan. Pengertian yang kedua adalah pembagian pekerjaan bersusun yang membagi pekerjaan suatu kegiatan produksi menjadi beberapa bagian. Di dalam perkembangannya, konsep pembagian pekerjaan terus berkembang dan terarah kepada kegiatan pekerjaan yang terspesialisasikan, dan di dalam kegiatan produksi yang lebih modern terjadi pembagian pekerjaan sistem ban berjalan (”conveyor system”).
Produksi masal mobil oleh Ford sendiri juga terinspirasi dari konsep pembagian pekerjaan, sehingga ongkos produksi semakin murah. Dengan ongkos produksi yang lebih efisien, harga yang ditawarkan dapat lebih kompetitif dengan produk lain. Saat ini konsep pembagian pekerjaan telah digunakan secara luas di hampir seluruh sektor industri.

Keuntungan pembagian pekerjaan adalah:
1. Setiap orang dapat melakukan pekerjaan yang sesuai dengan bakatnya.
2. Dapat meningkatkan pengetahuan di dalam pekerjaan tersebut sehingga lebih mantap.
3. Orang yang bersangkutan mengerjakan pekerjaan yang sama secara berkelanjutan sehingga dapat menghindarkan kehilangan waktu, ini berarti semakin efisien.
Pemikiran mengenai nilai oleh kaum klasik masih relevan dengan perkembangan dunia saat ini. Sebagai contohnya di Indonesia yang memiliki masalah dalam penentuan harga jual beberapa BUMN yang dianggap terlalu murah.
Pandangan Adam Smith atas konsep nilai dibedakan menjadi 2 yaitu nilai pemakaian dan nilai penukaran. Hal ini menimbulkan paradok nilai, yaitu barang yang mempunyai nilai pemakaian (nilai guna_ yang sangat tinggi, misalnya air dan udara, tetapi mempunyai nilai penukaran yang sangat rendah. Malahan boleh dikatakan tidak mempunyai nilai penukaran. Sedangkan di sisi lain barang yang nilai gunanya sedikit tetapi dapat memiliki nilai penukaran yang tinggi, seperti berlian. Hal ini baru diselesaikan oleh ajaran nilai subyektif.
David Ricardo (1772-1823) seorang tokoh aliran klasik menyatakan bahwa nilai penukaran ada jikalau barang tersebut memiliki nilai kegunaan. Dengan demikian sesuatu barang dapat ditukarkan bilamana barang tersebut dapat digunakan. Seseorang akan membuat sesuatu barang, karena barang itu memiliki nilai guna yang dibutuhkan oleh orang. Selanjutnya David Ricardo (1772-1823) juga membuat perbedaan antara barang yang dapat dibuat dan atau diperbanyak sesuai dengan kemauan orang, di lain pihak ada barang yang sifatnya terbatas ataupun barang monopoli (misalnya lukisan dari pelukis ternama, barang kuno, hasil buah anggur yang hanya tumbuh di lereng gunung tertentu dan sebagainya). Dalam hal ini untuk barang yang sifatnya terbatas tersebut nilainya sangat subyektif dan relatif sesuai dengan kerelaan membayar dari para calon pembeli. Sedangkan untuk barang yang dapat ditambah produksinya sesuai dengan keinginan maka nilai penukarannya berdasarkan atas pengorbanan yang diperlukan.
David Ricardo (1772-1823) mengemukakan bahwa berbagai kesulitan yang timbul dari ajaran nilai kerja:
1. Perlu diperhatikan adanya kualitas kerja, ada kualitas kerja terdidik dan tidak terdidik, kualitas kerja keahlian dan lain sebagainya. Aliran yang klasik dalam hal ini tidak memperhitungkan jam kerja yang dipergunakan untuk pembuatan barang, tetapi jumlah jam kerja yang biasa dan semestinya diperlukan untuk memproduksi barang. Dari situ maka Carey kemudian mengganti ajaran nilai kerja dengan ”teori biaya reproduksi.”
2. Kesulitan yang terdapat dalam nilai kerja itu bahwa selain kerja masih banyak lagi jasa produktif yang ikut membantu pembuatan barang itu, harus dihindarkan

4. Contoh Kasus Kebijakan Ekonomi Politik Klasik

Misalnya menyangkut pasar bebas yang ada di 4 wilayah ( Batam . Karimun . Natuna Dan Bintan ). Pemerintah memberikan kebesana untuk mengatur sendiri penjualan yang ada didaerah tersebut tanpa ada campur tangan dari pemerintah
Ada lagi misalnya penentuan suku bunga bank Swasta maupun negeri . Pihak Bank bebas menentukan suku Bunganya sendiri tetapi ada margin atau batasan dari Bank Indonesia sehingga suku bunga itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah ini adalah salah satu contoh kebijakan Ekonomi Politik Klasik karena pemerintah tidak turut mencampuri masalah penentuan suku bungan ini.

Tarif Pajak

2009-10-24T08:30:00.000-07:00

1. Tarif Tetap
Tarif dengan jumlah angka yang tetap berapa pun jumlah yang menjadi dasar pengenaan, contoh:
Dasar Pengenaan Tarif Pajak
Rp. 5.000.000 Rp. 1.000
Rp. 10.000.000 Rp. 1.000

2. Tarif Proporsional
Tarif dengan presentase tetap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak, contoh:
Dasar Pengenaan Tarif Tarif Pajak
Rp. 5.000.000 10% Rp. 500.000
Rp. 10.000.000 10% Rp. 1.000.000
PPN sebesar 10%

3. Tarif Progresif
Tarif dengan presentase yang semakin meningkat atau naik jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat, contoh:
Dasar Pengenaan Tarif Tarif Pajak
Rp. 5.000.000 10% Rp. 500.000
Rp. 10.000.000 11% Rp. 1.100.000
PPh UU 17 Thn 2000
Tarif progresif terdiri atas:
a. Tarif Progresif Proporsional
Tarif dengan presentase yang semakin naik apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan naik dan kenaikan presentase tersebut untuk setiap jumlah tertentu adalah tetap.

b. Tarif progresif progresif
Tarif berupa presentase yang semakin naik apabila jumlah yang menjadi dasar peengenaan pajak naik dan kenaikan presentase untuk setiap jumllah tertentu setiap kali ikut naik

c. Tarif progresif degresif
Terif berupa presentase yang semakin naik apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak naik dan kenaikan presentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali akan menurun.

d. Pajak subjektif dan pajak objektif
• Subjektif yaitu suatu pajak yang pengenaan pertama-tama memperhatikan subjek atau badan pribadi dari wajib pajak dan untuk menetapkan pajaknya dicari/ditemukan alasan-alasan yangg objektif yang berhubungan erat dengan keadaan material dari wajib pajak.
• Objektif yaitu pemungutan pajak yang pertama-tama melihat kepada objeknya berupa keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang menyebabkan timbul kewajiban pajak. Kemudian dicari sumbernya (orang atau badan hukum) yang betempat tinggal di dalam atau di luar Indonesia.
e. Hukum pajak formil dan hukum pajak materiil.
• Formil adalah peraturan pelaksanaan dan pemberian petunjuk kepada administrasi pajak dan wajib pajak
• Materiil adalah menunjukkan siapa sebenarnya wajib pajak, apa atau pendapat mana yang ditentukan kena pajak dan besarnya pajak yang terutang.

Teori dan Fungsi Pajak

2009-10-24T08:28:00.000-07:00

1) Teori Perpajakan
Tugas negara melindungi orang dan segala kepentingan yaitu keselamatan dan keamanan jiwa maupun harta bendanya. Seperti perjanjian asuransi, untuk itu diperlukan pembayaran resmi (pajak dianggap sebagai premi).

2) Teori Kepentingan
Pembagian beban pajak kepada rakyat dibebankan pada kepentingan (perlu perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, semakin tinggi pajak yang harus dibayar.

3) Teori Daya Pikul
Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya. Pajak debayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk menggunakan digunakan dua pendekatan:
a. Unsur objektif; melihat besarnya penghasilan atau kekayaan seseorang.
b. Unsur subjektif; memperhatikan besarnya penghasilan material yang harus dipenuhi.

4) Teori Bakti
Dasar keadilan pungutan pajak terletak hubungan rakyat dengan negaranya, hubunga negara yang berbakti harus menjalani pembayaran pajak adalah suatu pekerjaan.

5) Teori Jasa Modern
Pembayaran pajak berdasarkan kebutuhan. Siapa yang mempunyai kebutuhan yang benar akan membayar jasa besar pula.

6) Teori Azas Daya Beli
Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.

Fungasi pajak

1. Sebagai sumber keuangan negara (budgetair)
Fungsi pajak untuk memasukkan uang ke kas negara.
Fungsi sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan untuk keperluan rutin maupun pengeluaran pembangunan.
2. fungsi pengatur (regurelend)
fungsi untuk mengatur suatu keadaan di masyarakat bidang sosial, ekonomi, politik sesuai dengan kebijakan pemerintah. Antara lain:
Pemberlakuan tarif progresif terhadap pajak penghasilan, semakin tinggi penghasilan semakin tinggi tarif pajaknya.
Pemberlakuan Bea masuk tinggi bagi barang-barang inport dengan tujuan untuk melindungi produsen dalam negeri sehingga mendorong perkembangan industri dalam negeri.
Pemberian fasilitas tax holiday (pembebasan pajak) untuk beberapa jenis industri atau calon investor untuk meningkatkan investasinya.
Pengenaan pajak untuk jenis barang-barang tertentu dengan maksud menghambat konsumsi barang-barang perkembangan dengan maksud gaya hidup mewah seperti pajak PPn Bm (Pajak Penjualan Atas Barang Mewah)

Pengertian Pajak

2009-10-24T08:26:00.000-07:00

1. Pajak adalah luaran kontribusi kepada negara darri masyarakat kepada negara sebagai bentuk kontribusi kepadda negara
2. Pajak berdasarkan UU
3. Pajak Negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah sesuai UU
4. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah sesuai dengan PERDA
5. Pajak dapat dipaksakan dan sifatnya memberikan imbalan secara langsung
6. Pajak digunakan untuk keperluan negara

Untuk Apa Pajak Itu?

1 Sumber pembiayaan penyelenggaraan negara seperti pembayaran gaji presiden, polisi, guru, dan lain-lain.
2 Untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Sistem Perpajakan Indonesia

Sebelum reformasi/official assesment (aparatur diri sendiri):
Seluruh aktivitas perpajakan dilakukan oleh aparatur
Self assesment:
Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri.

Teori Pengambilan Keputusan dengan Pendekatan Kuantitatif

2009-10-24T08:19:00.000-07:00

Model pengambilan keputusan

Optimasi
1 Alternatif matang
2 Aloaksikan bobot nilai pada kriteria
3 Disusun menurut urutan
4 Konsekuensi setiap alternatif diperhitungkan
5 Stisficing
6 Kurang informasi
7 Tidak garap alternatif sampai detil
8 Tidak teliti konsekuensi
9 Cukup ada gambaran untung rugi
10 Pilihan alternatif kurang akurat
11 Asal cukup puas tidak butuh waktu lama

Pola Dasar Berfikir Dalam Konteks Organisasi

1. Penilaian situasi (situational Appoach)
Untuk menghadapi pertanyaan “Apa yang terjadi?”
2. Analisis persoalan (Problem Analisis)
Dari pola pikir sebab-akibat
3. Analisis keputusan ( Decision Analysis)
Didasarkan pada pola berpikir mengambil pilihan
4. Analisis persoalan potensial (Potential Problem Analysis)
Didasarkan pada perhatian kita mengenai peristiwa masa depan, mengenai peristiwa yang mungkin terjadi dan yang dapat terjadi
Beberapa teknik yang digunakan dalam pengambilan keputusan

Situasi Keputusan Pemecahan Teknik
Ada kepastian Deterministik Linear programing
Model transformasi
Model penugasan
Model inventori
Model “network”
Ada risiko Probabilistik Model keputusan probabilistik
Model inventori probalistik
Model antrian
Tidak ada kepastian Tidak diketahui Analisis kep dlm keadaan tdk Pastian
Ada konflik Tergantung tindakan Teori permainan

Pengertian Komunikasi Dalam Organisasi

2009-10-24T08:17:00.000-07:00

1 Komunikasi berasal dari bahasa latin “communis” atau “common” dalam bahasa Inggeris yang berarti ‘sama’
2 Berkomunikasi berarti kita berusaha mencapai kesamaaan makna, “commones”
3 Dengan berkomunikasi kita mencoba berbagi informasi, gagasan, atau sikap kita dengann partisipan lainnya.

Menurut Ahli
• The Liang Gie; komunikasi adalah penyampaian warta yang mengandung macam-macam keterangan dari seseorang kepada orang lain.
• Drs. A. W. Widjaya; komunikasi adalah hubungan kontak antar manusia baik secara individu dan golongan
• Gibson, dkk; komunikasi adalah peralihan informasi dan pemahaman melalui penggunaan simbol verbal dan/atau non verbal.

Menurut Steward L. Tubbs dan Syluta Moss, terdapat tiga model komunikasi;
1. model komunikasi linear (one-way-communication)  bersifat menolong.
2. model interaksional (two-way-commucation) bersifat dua earah dan ada dialog
3. model transaksional

Pengertian Komunikasi Organisasi

• Goldheber; arus pesan dalam suatu jaringan yang sifat hubungannya saling bergabung satu sama lain.
• Wirganto(2005): pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi.

Unsur-Unsur Komunikasi

1. pengirim warta/sumber/pembaca
2. warta/keterangan/buah pikiran/ide
3. penerima/audience (komunikan)
4. media/alat atau sarana untuk menyampaikan tujuan
5. tujuan
6. hasil

Peranan Komunikasi

Komunikasi berperan dalam menentukan terwujudnya sistem bekerja yang dinamis dan tidak kaku antara pimpinan dan bawahan, baik secara vertikal maupun horisontal.
Jadi komunikasi adalah merupakan arus tata hubungan yang harus berlangsung secara timbal balik berupa pemberian waktu, berita, laporan, pertanggung jawaban, dll.

Azas Pokok Komunikasi

menurut Geoffeey Mills dan Oliver Standingfort, azas pokok komunikasi adalah sbb:
a. komunikasi berlangsung antara pikiran seseorang dengan pikiran orang lain
b. orang yang bisa mengerti sesuatu hal dengan menghubungkan pada suatu hal lain yang telah dimengerti.
c. Orang yang melakukan komunikasi mempunyai suatu kewajiban untuk membuat dirinya dimengerti
d. Orang yang tidak mengerti dan menerima warta yang mempunyai suatu kewajiban untuk meminta suatu penjelasan.